Kepulangan dan Warisan

Epilog

Dharsono dalam Ingatan

oleh Jay Akbar

Kapten, Pohon, dan Sebuah Kota yang Tidak Melupakan

Pada suatu pagi di Salatiga, jauh setelah seragam terakhir dilipat dan disimpan, Kapten H. Dharsono duduk di halaman belakang rumahnya. Di hadapannya tumbuh sebatang pohon mindi yang ia bawa sendiri sebagai bibit dari Padang Arafah — pohon yang orang Mekah sebut pohon Sukarno, yang akarnya harus digali 12,5 meter menembus batu kapur sebelum menemukan tanah, dan yang kini berdiri tenang di tanah Salatiga seolah tidak pernah datang dari tempat yang jauh. Ada kesejajaran yang tidak ia rencanakan di sana: pohon itu tumbuh di kota yang sama persis dengan cara ia sendiri tumbuh — dari tanah yang keras, di iklim yang tidak selalu berpihak, dengan akar yang harus menggali lebih dalam dari yang diperkirakan siapa pun.

Ketika tim penulis datang untuk mewawancarainya pada Oktober 2023, Dharsono menyambut mereka bukan dengan seragam atau medali, melainkan dengan kesederhanaan seorang kakek yang tertatih mengingat semua yang sudah ia lalui — penyergapan di hutan Riau, kegelapan di pantai Kaimana, gurun Arabia yang tidak ada tanahnya, lorong-lorong KBRI di Den Haag — dan yang menceritakannya dengan nada yang tidak dramatis, seolah semua itu adalah bagian wajar dari satu kehidupan panjang yang kebetulan bersinggungan dengan sejarah.

Apa yang Tersisa Setelah Seragam Dilepas

Pertanyaan tentang warisan seorang prajurit yang tidak pernah menjadi jenderal, yang tidak pernah memegang jabatan politik, yang namanya tidak tercetak dalam resolusi PBB atau perjanjian internasional manapun, selalu lebih sulit dijawab daripada pertanyaan tentang orang-orang yang namanya sudah terukir di batu. Tetapi pertanyaan itu justru yang paling penting untuk ditanyakan — karena sebagian besar sejarah sebuah bangsa tidak dibuat oleh orang-orang yang namanya di batu, melainkan oleh orang-orang yang datang dan pulang tanpa upacara.

Dharsono memasuki dinas militer pada 1957 sebagai Prajurit Dua dari Cebongan yang tidak punya siapa-siapa di Jakarta. Ia pensiun sebagai Kapten — pangkat yang dalam tangga karier militer Indonesia bukan puncak dari apapun, melainkan titik tengah dari hierarki yang memanjang jauh ke atas. Namun di antara masuk dan keluar itu, ia melintasi hampir semua babak paling menentukan dalam pembentukan Indonesia modern: PRRI-Permesta, Trikora, G30S, Pepera, Arabia, Eropa. Tidak sebagai penonton, dan tidak sebagai penentu keputusan di lantai atas — melainkan sebagai orang yang melaksanakan, yang ada di lapangan, yang tubuhnya hadir di tempat-tempat yang oleh sejarawan kemudian hanya diberi nama dan tanggal.

Itu bukan posisi yang kecil. Justru sebaliknya: sejarah yang hanya ditulis dari perspektif orang-orang di atas adalah sejarah yang tidak lengkap, karena ia melewatkan kenyataan bahwa di antara keputusan besar dan pelaksanaannya ada jarak yang hanya bisa ditempuh oleh orang-orang seperti Dharsono — orang yang mau mendayung dalam kegelapan, yang bersedia menggali 12,5 meter tanpa tahu pasti apa yang ada di bawahnya, yang mampu mempertahankan penilaiannya sendiri bahkan ketika tiga puluh dua dari tiga puluh enam rekannya tidak kembali.

Dari Prajurit ke Pelatih: Generasi yang Dibentuknya

Bagian terpenting dari warisan Dharsono mungkin bukan apa yang ia lakukan di medan operasi, melainkan apa yang ia tanamkan di dalam diri orang-orang yang kemudian meneruskan jalan yang berbeda-beda namun dengan fondasi yang sama.

W. Sukiman — seorang prajurit yang mengikuti latihan di bawah Dharsono di Cijantung pada akhir 1970-an — mengucapkan kalimat yang tidak bisa dibuat-buat oleh orang yang tidak sungguh-sungguh merasakannya: "Kalau tidak ada Pak Dhar, saya tidak bisa jadi orang seperti sekarang." Kalimat itu tidak berbicara tentang teknik tempur atau prosedur operasional. Ia berbicara tentang sesuatu yang lebih intangibel dan lebih tahan lama: cara memandang tugas, cara berdiri di bawah tekanan, cara tidak runtuh ketika keadaan tidak berpihak. Itulah yang Dharsono wariskan — bukan materi, bukan jabatan, tetapi pola pikir.

Sarono Tuwuh, yang menyebutnya sebagai mentor yang tidak pernah lelah melatih bahkan ketika jam dinas sudah usai, menangkap dimensi lain: Dharsono tidak hanya mau melatih di waktu yang resmi. Ia mau tinggal lebih lama, menerangkan lebih banyak, memastikan bahwa yang diajarkan benar-benar dipahami dan bukan sekadar dihafal. Ini adalah perbedaan antara instruktur dan guru — dan Dharsono, meski tidak pernah menggunakan kata itu untuk dirinya, adalah yang kedua.¹

Pak Joko, yang mengikuti kepemimpinan Dharsono selama masa jabatan Danramil, mengenangnya sebagai sosok yang tegas tanpa menjadi dingin, yang memperhatikan kesejahteraan anak buah dalam batas yang ia mampu, dan yang setelah pensiun tidak benar-benar berhenti. Dharsono tetap hadir di sejumlah paguyuban, salah satunya ia mendirikan Paguyuban Bina Korsa (Paguyuban Korps Bina Kopassandha), juga sering diundang dan hadir dalam acara Kobame (Korps Baret Merah) Jawa Tengah, komunitas veteran Salatiga yang menghimpun mantan prajurit dari berbagai kesatuan dan angkatan, sebagai sesepuh yang kata-katanya didengarkan bukan karena jabatan yang sudah lama berakhir, melainkan karena pengalaman yang tidak bisa dipalsukan.

Sepak Bola dan Baret Merah: Tubuh yang Tidak Pernah Diam

Ada satu detail dalam biografi Dharsono yang sepintas tampak tidak terhubung dengan semua yang sudah didokumentasikan di bab-bab sebelumnya, tetapi yang sebenarnya sangat konsisten dengan siapa ia: kabar bahwa ia pernah hampir dikontrak oleh Persija.

Bukan tidak mungkin. Dharsono adalah pelari sejak kecil — ia dan adiknya Djunaedi adalah pelari Salatiga yang aktif dalam berbagai event atletik di kota itu hingga awal 1960-an. Tubuh yang dilatih untuk long march ratusan kilometer dengan beban penuh, yang pernah mendayung menuju pantai gelap di Irian, yang pernah berdiri di bawah terik matahari Arabia selama enam bulan, adalah tubuh yang tidak mudah lelah dan tidak mudah menyerah. Dalam logika seperti itu, bermain sepak bola di level kompetitif bukan hal yang mengejutkan — ia adalah perpanjangan alami dari fisik yang seluruh masa mudanya dilatih untuk bergerak.

Di Salatiga, menurut kesaksian Pak Makun, Dharsono tetap aktif di lapangan olahraga bahkan di usia yang sudah tidak muda. Ia hadir bukan hanya sebagai penonton atau pembina seremonial, tetapi sebagai pemain — turun ke lapangan, mengambil bagian, menunjukkan kepada anak-anak muda bahwa kebugaran bukan sesuatu yang hanya relevan di masa muda. Dalam komunitas veteran yang seringkali menua dengan diam di kursi, Dharsono menua dengan bergerak.

Salatiga: Lingkaran yang Menutup dengan Anggun

Ada kesempurnaan geometris yang tidak direncanakan dalam perjalanan hidup Dharsono: ia mulai di Salatiga, kembali ke Salatiga, dan mengakhirinya di Salatiga. Kota di lereng Merbabu yang pernah menjadi kota garnisun Belanda, yang menurut monumennya pernah melahirkan Yos Sudarso dan Adisutjipto — dua nama yang kemudian hadir juga dalam perjalanan Dharsono, satu sebagai rekan dalam operasi yang sama, satu sebagai nama hari peringatan yang Dharsono pernah ikut membentuk maknanya.

Kembali ke Salatiga bukan pelarian dari kegagalan. Dharsono kembali bukan karena karier militernya patah atau karena ia tidak punya pilihan lain. Ia kembali karena ada sesuatu yang menariknya — perampokan di Cebongan adalah pemicunya, tetapi sesuatu yang lebih dalam adalah alasannya. Akar yang cukup kuat untuk menarik pohon kembali ke tanahnya.

Di Salatiga itulah ia menjalani dua dekade terakhir masa aktifnya: melatih Batalyon 411 Pandawa, berpatroli di kawasan Susukan yang masih menyimpan ketegangan laten, menjadi Danramil yang mengenal jalan desa lebih baik dari peta manapun karena jalan-jalan itu sudah ia kenal sejak kecil. Dan di halaman belakang rumah kota itu tumbuh pohon mindi dari Arafah — satu-satunya bibit yang ia bawa pulang dari penugasan terjauhnya, seolah membuktikan bahwa perjalanan sejauh apapun selalu bisa, dan kadang harus, membawa sesuatu untuk ditanamkan di rumah.

Yang Tidak Masuk dalam Laporan Resmi

Dalam laporan-laporan operasi militer, dalam buku-buku sejarah yang ditulis dari perspektif komando, dalam catatan-catatan resmi yang tersimpan di ANRI dan Disjarah TNI, nama Dharsono muncul sebagai bagian dari unit — nomor registrasi pokok 338024, anggota Kompi A, personel DPC, sersan dalam Karsa Yudha. Tidak ada yang salah dengan cara itu mendokumentasikan sejarah. Tetapi ada yang tidak tertangkap di dalamnya.

Yang tidak tertangkap adalah momen ketika seorang Dharsono berdiri di landasan Halim dengan bayonet di tangan dan menyadari bahwa pesawat yang akan ia gembosi bannya adalah pesawat dari angkatan bersenjatanya sendiri. Yang tidak tertangkap adalah keheningan di dalam kapal selam ketika ia mendayung menuju pantai yang belum pernah ia lihat di jam sembilan malam tanpa cahaya. Yang tidak tertangkap adalah nasihat ibunya yang menghentikan rencana balas dendam kepada perampok yang ternyata saudaranya sendiri. Yang tidak tertangkap adalah kesadaran bahwa ia selamat dari penyergapan yang menewaskan tiga puluh dua orang bukan karena ia lebih layak selamat dari Dharsono yang lain.

Semua itu adalah sejarah juga — mungkin sejarah yang lebih jujur tentang apa artinya menjadi prajurit di sebuah negara yang masih mencari bentuknya. Bukan narasi kemenangan yang bersih, bukan legenda kepahlawanan tanpa bayangan, melainkan kisah tentang manusia yang bertugas di tengah ketidakpastian dan yang, dari hari ke hari, membuat keputusan yang terbaik yang bisa ia buat dengan informasi yang ia miliki dan nilai-nilai yang ia pegang.

Prajurit terbaik, pada akhirnya, tidak selalu yang paling banyak menembak. Kadang ia adalah yang paling sabar mendayung. Yang paling mau mendengar. Yang tahu kapan harus berhenti sebelum bencana yang tidak bisa dibatalkan.

Daftar Penghargaan: Jejak Resmi dari Perjalanan Panjang

Terlepas dari semua dimensi yang tidak tertangkap laporan, ada jejak-jejak resmi yang membuktikan bahwa negara — setidaknya pada momen-momen tertentu — mengetahui dan mengakui apa yang dilakukan Dharsono. Penghargaan yang tercatat dalam arsipnya mencakup:

Bintang Sakti — penghargaan militer tertinggi kedua Indonesia, disematkan di Istana Negara oleh Presiden Sukarno pada Januari 1963 atas keberanian dalam Operasi Trikora. Piagamnya ditandatangani bersama oleh Presiden Sukarno dan Menteri Pertahanan Djuanda.²

Satyalencana Kesetiaan — penghargaan atas masa pengabdian yang panjang dan konsisten, tanpa keretakan dalam loyalitas kepada negara.

Satyalencana Penegak — diberikan kepada prajurit yang berperan dalam operasi-operasi menegakkan keutuhan negara, mencakup kontribusinya dalam penumpasan PRRI-Permesta.

Satyalencana Dharma, Satyalencana Bakti, Satyalencana Sapta Marga, Satyalencana Seroja — masing-masing merepresentasikan satu dimensi dari pengabdian panjang yang melintasi berbagai front dan berbagai era.³

Di balik setiap penghargaan itu ada cerita yang lebih panjang dari kalimat yang tertulis di piagamnya. Dan di antara semua penghargaan itu, yang paling diingat Dharsono adalah momen ketika Sukarno memberi hormat kepadanya di Istana — dan ia tidak bisa membalas, karena yang dihormati bukan dirinya, melainkan bintang di dadanya. Kerendahan hati itu bukan performance. Ia adalah cara Dharsono memahami dirinya sendiri: bahwa penghargaan adalah milik semua yang ada bersamanya, termasuk yang tidak kembali.

Pohon yang Tidak Tahu Dari Mana Ia Berasal

Di Padang Arafah, setiap musim haji, jutaan jamaah dari seluruh dunia berteduh di bawah pohon-pohon yang orang Mekah sebut pohon Sukarno. Sebagian besar dari mereka tidak tahu siapa yang menanamnya. Sebagian kecil tahu bahwa Sukarno yang menginisiasi programnya. Hampir tidak ada yang tahu bahwa ada seorang sersan dari Salatiga yang pernah menggali 12,5 meter menembus batu kapur Arabia untuk mempersiapkan tanah bagi akar-akar pohon itu.

Pohon di halaman belakang rumah Dharsono di Salatiga tidak mengetahui sejarah pohon-pohon saudaranya di Arafah. Ia hanya tumbuh, seperti yang pohon lakukan — mengambil dari tanah apa yang tersedia, menghadap ke sinar yang ada, melawan angin dengan menekuk bukan dengan patah. Tidak berbeda dari cara Dharsono sendiri tumbuh sejak dari anak lurah di Cebongan yang tidak bisa membiarkan temannya dipukuli, sampai menjadi kapten yang tidak bisa membiarkan ibunya diikat perampok tanpa melakukan sesuatu.

Ada keutuhan dalam hidup seperti itu. Bukan keutuhan yang sempurna atau yang bebas dari kontradiksi — Dharsono ada dalam operasi-operasi yang sejarahnya masih diperdebatkan, membuat keputusan dalam kondisi yang tidak pernah menawarkan pilihan yang benar-benar bersih, dan menyaksikan hal-hal yang tidak ada cara untuk tidak membawa bekasnya. Tetapi keutuhan dalam arti bahwa nilai-nilai yang membentuknya di awal — ketidakmampuan untuk diam melihat ketidakadilan, kepercayaan kepada orang yang ia percaya, kesetiaan kepada tanah yang melahirkannya — konsisten hadir dari awal sampai akhir.

Itu bukan hal yang mudah dipertahankan selama tujuh dekade hidup di sebuah negara yang pada periode yang sama mengalami revolusi, pemberontakan, kudeta, pembantaian massal, diktatorisme, dan reformasi. Tetapi Dharsono mempertahankannya. Dan itu, mungkin, adalah warisan yang paling berarti — bukan pohon di Arafah, bukan bintang di dada, bukan ijazah-ijazah komando yang tersimpan rapi dalam arsip. Melainkan contoh bahwa hidup yang panjang dan penuh bisa tetap menjadi milik seseorang yang tahu siapa dirinya.⁴

Salatiga Mengingatnya

Di kota yang pernah melahirkan Yos Sudarso yang tenggelam di Laut Aru dan Adisutjipto yang jatuh di Maguwo, ada satu nama lagi yang patut diingat — nama yang tidak akan ada di monumen publik, yang tidak ada di nama jalan atau nama gedung, tetapi yang hidup dalam cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut di pertemuan-pertemuan veteran, di meja makan keluarga yang masih mengingatnya, dan dalam diri orang-orang yang pernah dilatihnya dan yang kini menjalankan kehidupan mereka sendiri dengan cara yang tidak mereka sadari berasal dari seseorang yang pernah berkata: jangan menyerah sebelum Cilacap, jangan mundur sebelum Pekanbaru, dan jangan tembak saudaramu sendiri jika ada cara lain.

Kapten H. Dharsono, putra Cebongan, prajurit baret merah, penanam pohon di gurun, penggembosi ban pesawat, pendengar di Den Haag, Danramil Susukan, sesepuh paguyuban bina korsa (paguyuban korps pembinaan korps kopassandha) yang khusus ada di Jawa Tengah— dan, dalam satu momen yang tidak bisa direncanakan oleh siapapun, orang yang tidak bisa membalas hormat presidennya karena yang dihormati bukan dirinya.

Ia ada di sana. Melakukan tugasnya. Dan pulang.

Epilog Kedua

Warisan yang Tumbuh

Satu amanat keluarga tumbuh menjadi yayasan, sekolah, dan jalan bagi generasi yang bahkan tak pernah mengenal seragamnya.

Bukan Permintaan Biasa

Sekitar sepuluh tahun sebelum wafat, pada 2015, Bapak mulai berulang kali menyampaikan satu permintaan setiap kali saya pulang dari Depok ke Salatiga.

"An, kau kalau bisa nanti kalau ada waktu ketemu sama Heru," kata Bapak ketika itu.¹

Saya pada awalnya tidak terlalu menanggapi permintaan Bapak itu. Sejujurnya, saya sama sekali tidak mengenal sosok Heru yang bapak bilang. Nama itu terlalu asing bagi saya. Namun setiap kali ia pulang ke Salatiga, ke kediaman orang tuanya, Kapten Dharsono selalu menyampaikan permintaan yang sama.

“Siapa itu Pak?” tanya Aan.

“Itu Mas Heru di Jogja, anaknya Pak Idjon.”

“Oh, tapi aku gak kenal pak,” ujar Aan.

“Nanti aku yang anterin. Kita ke tempat Ibu Idjon sekalian saya silaturahim, ” jawab Kapten Dharsono.

Nama yang disebut Dharsono ialah Heru Sulistyo Djanbi putra Mochammad Idjon Djanbi, mantan perwira Korps Speciale Troepen Belanda yang memilih menetap dan memeluk Islam setelah pengakuan kedaulatan 1949. Ia direkrut Kolonel Alexander Evert Kawilarang sebagai pelatih pertama pasukan komando Angkatan Darat Indonesia dengan jabatan komandan pertama Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi pada 15 April 1952 yang merupakan cikal-bakal RPKAD, lalu menjadi Kopassandha, dan sekarang dikenal dengan sebutan Kopassus.

Djanbi wafat pada 1 April 1977 di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, akibat komplikasi usus buntu, dan dimakamkan di TPU Kuncen tanpa upacara militer.² Dharsono, yang memulai pendidikan komando di Batujajar pada tahun-tahun ketika kurikulum masih diwarnai doktrin yang dibawa Djanbi dapat dikategorikan sebagai cucuk didik Djanbi.

Bagi seorang yang telah tiga dekade lebih menjalani kehidupan sipil sebagai purnawirawan, tindakan mendesak seorang putra sulung untuk menemui seseorang yang belum dikenal dapat dibaca sebagai pengaktifan sesuatu yang telah lama dipendam. Dalam terminologi historiografi militer, ini adalah aktivasi *silsilah institusional*: keinginan agar generasi berikutnya menyambung apa yang generasi pertama bangun, meskipun keduanya belum saling kenal secara personal.

Fasilitatornya adalah Letkol (Purn.) Suparjo — Ketua Korps Keluarga Baret Merah (Kobame) Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa itu. Suparjo, seperti dijelaskan Mas Aan, bukan lulusan komando dalam arti tempur; ia berasal dari kesehatan militer, tetapi menjadi simpul sosial komunitas purnawirawan baret merah di Jogja. Dari rumahnya, jaringan silaturahim purnawirawan digerakkan. "Nanti aku yang mengantarkan," kata Dharsono kepada anaknya, "nanti kita ke tempat Ibu Idjon" — janda Djanbi yang, pada 2015, masih hidup di Yogyakarta, tiga puluh delapan tahun setelah suaminya wafat.

Pertemuan pertama itu terjadi di rumah Ibu Idjon. Yang datang: Mas Aan, Pak Dharsono, Letkol Suparjo, Guntur (adik Mas Aan), dan Pak Fulka — rekan Mas Aan di Depok. Ibu Idjon sendiri tidak sepenuhnya sehat hari itu. Yang menemui mereka adalah Mas Heru — mengenakan seragam Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah (FKKPBM).

“Baru tahu saya, oh ini anaknya Idjon Djanbi ya, tinggi gede kayak bule,” kenang Mas Aan.

Silsilah yang Disambungkan

Kehadiran Mas Heru dalam kehidupan publik komunitas baret merah baru terjadi belakangan. Ia dikenal masyarakat purnawirawan justru melalui persidangan kasus penembakan warga Cebongan pada 2013 — ketika sebelas anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan menyerbu Lembaga Pemasyarakatan Cebongan di Sleman dan menewaskan empat tahanan. Dalam sidang-sidang di Yogyakarta yang menyusul, anggota-anggota FKKPBM dan organisasi keluarga baret merah dari Jakarta datang memberikan dukungan moral. Dari situlah, seperti dituturkan Mas Aan, "orang jadi tahu ternyata ada anaknya Pak Idjon."³ Mas Heru kemudian diangkat sebagai pengurus daerah FKPBM DIY dan tokoh keluarga baret merah setempat.

Sisi historiografis dari pertemuan 2015 di rumah Ibu Idjon karena itu tidak boleh diremehkan: Mas Heru sebelumnya tidak menempati posisi simbolis apapun dalam ekosistem purnawirawan baret merah, meskipun ia putra pendirinya. Yang menempatkan namanya kembali ke dalam peredaran justru sebuah tragedi kontemporer, yang mengaktifkan solidaritas korps yang jauh melampaui kepentingan hukum kasus itu sendiri. Pada saat Dharsono mendesak putranya menemui Mas Heru, hubungan patrilineal ini baru saja diaktifkan kembali di kesadaran publik komunitas purnawirawan — dan Dharsono, dalam kesabaran seorang purnawirawan yang tahu ke mana ia sedang mengarahkan energi terakhirnya, memilih untuk menyambungkan generasinya sendiri ke silsilah itu.

Dalam pertemuan pertama, Mas Aan dan Mas Heru bertukar nomor telepon. Tidak lebih. "Setelah ketemu pun, saya sama Mas Heru cuma tukeran nomor dan masih biasa-biasa saja," kenangnya. Yang penting sudah terjadi: silsilah tersambung. Apa yang akan dibangun di atas silsilah itu, belum diketahui bahkan oleh Dharsono sendiri.

"Yang intinya bahwa tujuannya adalah silaturahim, pesan dari Pak Dharsono, sama kalau bisa saya dengan Mas Heru dan teman-teman yang lain, kalau bisa kita buatlah satu kegiatan, atau satu paguyuban, atau apa yang kira-kira bermanfaat," kata Mas Aan. "Dan kalau bahasa sekarang berkelanjutan lah, yang ibaratnya sampai di masa yang akan datang."

Kata "berkelanjutan" di sini bukan diksi kebetulan. Dalam kesaksian Mas Aan, kata itu muncul sebagai terjemahan kontemporer dari suatu konsep yang dalam bahasa Jawa lama dan bahasa Islam klasik memiliki padanan yang lebih dalam: sesuatu yang mengalirkan manfaat *terus-menerus*, melampaui kematian penggagasnya. Kata itu memberi bentuk kepada apa yang selanjutnya menjadi amanat.

Amanat: Sekolah, Bukan Perusahaan

Beberapa hari setelah pertemuan pertama itu, Mas Aan kembali ke Depok. Di sana ia bertemu junior-juniornya dari Sastra Universitas Diponegoro — Pak Dandan Pramono (kelak Kepala Sekolah SMK Forward Nusantara), istri Pak Dandan, dan seorang alumnus jurusan Perikanan Undip. Percakapan lepas berkembang menjadi ide konkret: mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan.

Ide itu dibawa kembali ke Salatiga, ke pertemuan berikutnya dengan Dharsono. Respons Dharsono — sebagaimana dituturkan verbatim oleh Mas Aan — adalah rumusan yang menjadi jangkar filosofis seluruh proyek ini:

"Bagus itu, buat sekolah. Sekolah itu, kita sudah tiada, sekolahnya tetap ada, dan kita dapat amalannya. Kalau kita bikin satu sekolah, gak kayak kita bikin perusahaan. Perusahaan bisa bubar, tutup kapan saja, besok pun bisa. Nah, tapi ini bisa tetap ada dan kita mendapat amalannya."

Rumusan ini penting untuk dibaca dengan cermat, karena di dalamnya terlipat setidaknya tiga tradisi pemikiran yang berbeda asal-usulnya tetapi konvergen dalam pikiran seorang purnawirawan Jawa-Muslim generasi Kapten Dharsono.

Tradisi pertama adalah etos prajurit tentang keabadian pengabdian. Dalam kultur militer manapun, salah satu pertanyaan eksistensial yang menghantui prajurit tua adalah: apakah pengabdian saya berarti sesuatu yang bertahan? Untuk Dharsono, yang seluruh karier militernya berlangsung dalam misi-misi yang sifatnya *operasional dan terbatas waktu* — penumpasan pemberontakan, infiltrasi maritim, operasi khusus — pertanyaan ini terasa lebih tajam. Misi-misi itu berakhir. Nama-nama operasinya masuk arsip. Yang tersisa hanya dokumen dan ingatan. Sekolah, sebaliknya, adalah institusi yang secara struktural dirancang untuk *berulang*: setiap tahun angkatan baru masuk, angkatan lama lulus, siklus itu tidak berakhir selama institusi berdiri.

Tradisi kedua adalah konsep Islam tentang *amal jariyah* — amal yang pahalanya terus mengalir setelah pelakunya wafat. Dalam hadis yang termasuk sangat dikenal dalam kesalehan Muslim Indonesia, disebutkan tiga bentuk amal yang tidak putus meskipun manusia telah meninggal dunia: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakan. Sekolah menempati dua dari tiga kategori ini sekaligus. Dharsono, yang sepanjang hidupnya menjadi takmir masjid di Salatiga, aktif dalam Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan mewajibkan anak-anaknya shalat berjamaah, membingkai amanatnya dalam idiom yang paling akrab dengan kesadaran keagamaannya: "kita dapat amalannya."

Tradisi ketiga — dan mungkin yang paling menarik secara historiografis — adalah pragmatisme priyayi desa Jawa tentang warisan institusional. Perbandingan yang dibuat Dharsono antara "sekolah" dan "perusahaan" bukan retorika kosong. Dalam masyarakat Jawa pesisir dan pedalaman abad kedua puluh, kelas priyayi lokal secara historis membangun institusi-institusi yang tahan lama: pesantren, langgar, sekolah rakyat, koperasi desa, paguyuban. Ini adalah bentuk kontinuitas sosial yang berbeda dari akumulasi kapital ekonomi. Warisan tidak diukur dari nominal harta yang diwariskan kepada anak, tetapi dari institusi yang dibangun untuk komunitas. Dharsono, putra Lurah Prawiro Soemarto dari Cebongan yang selama empat dekade menjabat lurah dan meneruskan jabatan itu ke anak keduanya Goenadi, tumbuh dalam ekosistem sosial di mana warisan institusional adalah bahasa yang sudah ia kenal sejak kecil.

Ketiga tradisi ini konvergen dalam satu keputusan: bikin sekolah, bukan perusahaan. Dan bukan sembarang sekolah — Sekolah Menengah Kejuruan, yang secara struktural dirancang untuk melahirkan lulusan yang siap bekerja, siap mandiri, siap menghidupi diri. Pilihan yang konsisten dengan seluruh biografi Dharsono: yang praktis, yang membumi, yang menghasilkan.

Lahirnya Yayasan Putra Sandi Yudha

Struktur legal yang dibangun untuk menampung sekolah ini punya sejarahnya sendiri. Mas Aan tidak mendirikan yayasan atas namanya sendiri, atau atas nama keluarga Dharsono, atau atas nama korps secara generik. Ia memilih nama yang sangat spesifik: **Putra Sandi Yudha**.

Untuk memahami mengapa pilihan ini bukan kebetulan, perlu dipahami satu detail dari kesaksian Mas Aan yang menyimpan seluruh filosofi warisan ayahnya:

"Pak Dharsono itu sangat bangga menyebut dirinya bukan RPKAD dan Kopassus. Tapi Kopassandha. Entah kenapa, dia merasa ketika era Kopassus bernama Kopassandha, itu zaman gue banget. Karena mungkin Pak Dharsono mengakhiri kariernya di Kopassus ketika Kopassus masih bernama Kopassandha. Jadi dia merasa jebolan Kopassandha."

Nomenklatur kesatuan tempat Dharsono bertugas mengalami serangkaian perubahan yang perlu dipetakan dengan presisi. Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi (16 April 1952) — Kesatuan Komando Angkatan Darat (18 Maret 1953) — Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat, RPKAD (25 Juli 1955) — Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat, Puspassus (12 Februari 1966) — Komando Pasukan Sandhi Yudha, Kopassandha (17 Februari 1971) — Komando Pasukan Khusus, Kopassus (26 Desember 1986).⁴ Dharsono memulai kariernya di era RPKAD pada 1957 dan mengakhirinya di era Kopassandha, yang berlangsung selama hampir enam belas tahun — periode terpanjang dari salah satu nama satuan ini.

"Sandhi Yudha" bermakna literal *perang tersembunyi* atau *perang senyap*: gabungan kata Sanskerta *sandhi* (rahasia, tersembunyi, disamarkan) dengan *yudha* (perang). Ketika satuan ini menyandang nama Kopassandha antara 1971 hingga 1986, penekanan doktrinal bergeser dari perang komando konvensional ke *perang rahasia* — operasi klandestin, intelijen tempur, kontra-insurgensi, penyusupan diam-diam. Ini adalah era ketika kesatuan mendalami *clandestine operation* sebagai spesialisasi tersendiri.⁵

Karier Dharsono cocok persis dengan pergeseran doktrinal ini. Sepanjang bab-bab sebelumnya buku ini, kita telah menyaksikan Dharsono terlibat dalam operasi yang justru bertumpu pada kerahasiaan dan kesenyapan: infiltrasi kapal selam ke pantai Kaimana pada 1962; pendaratan gelap di Irian Barat; pembinaan Dewan Musyawarah Pepera pada 1969 melalui pendekatan yang mengandalkan penetralan tokoh-tokoh penolak melalui isolasi, bukan konfrontasi; penyamaran sebagai mahasiswa Indonesia di Belanda selama tiga tahun pada pertengahan 1970-an untuk menangani dinamika diaspora Maluku. Semua ini adalah operasi Sandhi Yudha dalam pengertian yang paling literal — perang yang dimenangkan bukan dengan senjata, tetapi dengan kehadiran yang tidak terdeteksi, dengan hubungan yang dibangun perlahan, dengan intelijen yang dikumpulkan dari dalam.

Ketika Mas Aan memberi nama yayasannya "Putra Sandi Yudha," ia karena itu tidak sekadar meminjam nomenklatur militer yang keren. Ia sedang membuat pernyataan silsilah yang tepat: yayasan ini adalah kelanjutan generasional dari suatu tradisi spesifik dalam ekosistem Kopassus — tradisi operasi rahasia, tradisi kesenyapan, tradisi kerja jangka panjang yang hasilnya tidak diukur dari medali di dada. Sekolah kejuruan yang tumbuh perlahan selama sepuluh tahun tanpa publisitas besar, mendidik anak-anak dari keluarga menengah-bawah Depok untuk menjadi teknisi jaringan, penata rambut, koki, desainer grafis, dan operator mesin industri — ini adalah *sandhi yudha* dalam bentuknya yang paling damai. Perang senyap melawan pengangguran, terhadap kesenjangan pendidikan kejuruan yang berkualitas, terhadap masa depan yang tanpa peta.

2015–2016: Dari Pengumuman di Ulang Tahun Kopassus ke Akta Notaris

Setelah gagasan sekolah dibicarakan dengan Dharsono dan direstui, Mas Aan menghubungi Mas Heru di Yogyakarta. "Mas, aku ada rencana bikin sekolah. Sampean jadi penasehat pesannya Pak Dharsono." Respons Mas Heru, seperti dituturkan Mas Aan, khas nada seorang putra yang tumbuh dalam kesenyapan warisan ayahnya: "Aku manut aja ya, gimana baiknya."

Struktur dewan penasehat yayasan dibangun bertingkat: Mas Heru, Letkol (Purn.) Suparjo dari Yogyakarta, Letkol (Purn.) Suwito dari Depok yang selalu menyebut dirinya "didikan Pak Dharsono" karena Dharsono pernah menjadi pelatihnya dalam pendidikan komando. Kesetaraan mereka sebagai anggota dewan penasehat adalah pernyataan lain tentang cara warisan bekerja dalam ekosistem baret merah: putra pendiri dan purnawirawan yang dilatih oleh pendiri berdiri sejajar sebagai penjaga institusi baru.

Momen pengumuman publik pertama proyek ini dipilih dengan sengaja: acara ulang tahun Kopassus di Salatiga pada April 2015, yang berlangsung di rumah Ibu Idjon. Mas Heru datang dari Yogyakarta. Pada momen itu, dengan yayasan bahkan belum resmi lahir, Mas Aan dan Mas Heru bersama-sama mengumumkan: "Mohon doa restu, kami akan mendirikan sekolah."

"Yayasannya belum lahir. Bahkan belum lahir, saya sudah minta didoakan," Mas Aan mengingat.

Yayasan Putra Sandi Yudha resmi berdiri dengan akta notaris pada 2016. SMK Forward Nusantara — yang oleh komunitasnya disingkat *Fornus* — lahir di tahun yang sama. Pilihan sekolah kejuruan atas nama *Forward* Nusantara, dengan konotasi "bergerak maju," adalah pernyataan orientasi yang sengaja bertolak belakang dengan konotasi nostalgik yang bisa muncul dari nama yayasannya. Yayasan Putra Sandi Yudha melihat ke belakang untuk mengambil warisan; SMK Forward Nusantara melihat ke depan untuk membangun masa depan.

Peresmian Gedung Putra Sandi Yudha

Titik balik kelembagaan berikutnya terjadi ketika Perwira Pembantu (Paban) Teritorial Kopassus datang mengunjungi Depok. Sedang berkeliling mengkoordinasikan agenda kunjungan Danjen Kopassus ke Depok, ia mendapati sebagian besar perwakilan lembaga yang ingin dijumpai tidak ada di tempat pada jam kerja. Ia diarahkan ke Mas Aan.

"Paban ini bilang, wah ini aku ketemu orang yang tepat," kenang Mas Aan. Pertemuan berkembang menjadi rencana lebih besar: kunjungan Danjen Kopassus ke Depok dijadikan sekaligus peresmian Gedung Putra Sandi Yudha di kompleks sekolah, dengan penandatanganan prasasti. Mas Heru datang dari Yogyakarta dua minggu sebelumnya untuk persiapan.

Peresmian berlangsung dengan hadirnya Danjen Kopassus dan Danrem setempat. Prasasti ditandatangani. Gedung sekolah yang menjadi pusat kegiatan SMK Forward Nusantara resmi bernama Gedung Putra Sandi Yudha — sebuah pengakuan institusional dari kesatuan induk terhadap yayasan yang didirikan oleh generasi kedua. Formasi tempat duduk di acara itu dirancang khusus: di baris depan Danjen dan Danrem, di baris kedua di belakang mereka duduk para penggagas — Pak Dharsono, Letkol (Purn.) Suparjo, Letkol (Purn.) Suwito. Susunan itu, dalam bahasa protokoler militer, adalah pernyataan bahwa yang di depan adalah representasi institusi hari ini, yang di belakang adalah representasi silsilahnya.

Kunjungan Danjen Kopassus ke Depok itu, menurut Mas Aan, kemudian dianggap "salah satu acara terbesar di luar kesatrian Kopassus" oleh komunitas internal korps sendiri. Kolosal secara pengerahan sumber daya, bermakna secara seremonial, dan direkam dalam dokumentasi visual yang beredar di kanal YouTube resmi Penerangan Kopassus maupun oleh tim produksi independen.⁶

SMK Forward Nusantara: Anatomi Sekolah yang Berumur Sepuluh Tahun

Pada 2026, SMK Forward Nusantara memasuki tahun ke-10. Reuni Akbar Alumni digelar. Alumni tersebar di berbagai bidang: teknisi jaringan, teknopreneur, koki, desainer grafis, operator mesin industri, penata kecantikan profesional. Kepala sekolah tetap Pak Dandan Pramono, alumnus Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, yang oleh Mas Aan disebut sebagai junior sekaligus rekan seperjuangan sejak gagasan sekolah pertama kali dilontarkan pada 2015.

SMK Fornus beroperasi di Jalan Tenggiri Raya, Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok — kawasan di ujung timur Depok yang berbatasan dengan wilayah Cileungsi Bogor. Sekolah ini terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan pada dokumen resminya mencatat diri sebagai salah satu dari lima besar sekolah dengan akreditasi terbaik di wilayah Depok.⁷

Lima program keahlian dijalankan: Teknik Komputer dan Jaringan (dengan kurikulum khusus Very Small Aperture Terminal atau VSAT untuk instalasi jaringan satelit — satu-satunya di Depok yang memasukkan modul ini); Tata Kecantikan Kulit; Desain Komunikasi Visual; Kuliner dengan spesialisasi Bakery, Pastry, dan Excellent Service standar hotel bintang lima; serta Teknik Mesin Industri dengan penekanan pada pengelasan, fabrikasi logam, dan operasi mesin bubut. Praktik produktif dijadwalkan 18 jam per minggu — jauh di atas rata-rata SMK standar. Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) diberikan kepada lulusan.⁸

Mitra industri yang tercatat pada dokumentasi resmi sekolah mencakup jaringan yang tidak biasa untuk sekolah kejuruan Depok: Ritz-Carlton (perhotelan-kuliner), Dell (teknologi), PSN (satelit — untuk kurikulum VSAT), Badan Ekonomi Kreatif (untuk kreatif digital), Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Gunadarma (kemitraan akademik-vokasional). Program magang, sinkronisasi kurikulum, dan perekrutan lulusan berjalan lewat kanal-kanal ini.

Skala sekolah ini bukan yang terbesar di Depok. Positioning-nya juga bukan sebagai sekolah elit dengan biaya tinggi. Yang membuatnya menarik secara analisis pendidikan adalah kombinasi antara akreditasi tinggi, jam praktik yang jauh di atas rata-rata, kemitraan industri yang tidak sepele, dan orientasi yang secara eksplisit disebut dalam materi promosinya: mencetak *teknopreneur*. Bukan sekadar pekerja industri, tetapi lulusan yang mampu membangun usaha berbasis teknologi sendiri.

Pilihan orientasi ini konsisten dengan filosofi yang dituturkan Dharsono kepada anaknya pada 2015. Sebuah sekolah bukanlah perusahaan; ia adalah institusi yang mengalirkan manfaat lintas generasi. Tetapi lulusannya, ideal-nya, adalah orang-orang yang tidak hanya mampu bekerja pada institusi orang lain, melainkan mampu menghidupi diri dan komunitasnya sendiri. Etos priyayi desa Jawa yang membangun institusi komunal, bertemu dengan etos prajurit yang menekankan kemandirian di lapangan, bertemu dengan etos Islam tentang produktivitas dan barokah — semuanya bermuara pada satu bentuk pendidikan.

Yang Tersisa dan Yang Berjalan Terus

Kapten H. Dharsono wafat pada 26 November 2023 di Salatiga. Ia sempat menyaksikan tujuh tahun pertama SMK Forward Nusantara — dari 2016 hingga 2023 — tanpa pernah sekalipun secara publik mengklaim peran dalam kelahirannya. Nama Kapten H. Dharsono tidak tercantum sebagai pendiri yayasan dalam akta notaris. Ia tidak menempati posisi apapun dalam dewan penasehat. Ia tidak muncul dalam materi promosi sekolah. Perannya sepenuhnya adalah peran seseorang yang memberi arah pada waktu yang tepat kepada orang yang tepat, lalu mundur ke belakang.

Ini konsisten dengan seluruh biografi yang telah dibaca dalam buku ini. Ketika Presiden Sukarno memberi hormat kepadanya di Istana Negara pada Januari 1963 saat penyematan Bintang Sakti, Dharsono tidak membalas hormat karena — dalam pemahamannya — yang dihormati adalah bintangnya, bukan dirinya. Enam dekade kemudian, ketika sebuah sekolah yang lahir dari amanatnya beroperasi dengan sukses dan mendidik ratusan anak setiap tahunnya, ia tidak mencantumkan namanya sebagai penggagas. Yang dihormati adalah institusinya, bukan dirinya.

Dalam ilmu sejarah kritik sumber, ada satu aksioma yang perlu diingat: warisan seseorang paling akurat diukur bukan dari apa yang ia klaim ia lakukan, melainkan dari apa yang tetap ada ketika ia tidak lagi ada untuk mempertahankannya. Dengan ukuran itu, Kapten H. Dharsono meninggalkan setidaknya empat warisan yang bekerja lintas generasi. Yang pertama adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Yang kedua adalah pohon-pohon mindi di Padang Arafah dan di halaman belakang rumahnya di Salatiga. Yang ketiga adalah generasi purnawirawan baret merah yang pernah dilatihnya, yang di antaranya Letkol Suwito yang masih mengingat namanya di mana pun ia bercerita tentang masa mudanya. Yang keempat — dan mungkin yang paling bekerja secara aktif di masa depan — adalah sebuah sekolah kejuruan di Depok yang beroperasi dengan lima program keahlian, akreditasi A, dan setiap tahunnya melepas lulusan ke berbagai bidang ekonomi produktif Indonesia.

"Beneran kalimat itu terbukti," kata Mas Aan menutup kesaksiannya. "Yang penggagasnya sudah tiada, sekolahnya masih ada terus."

Amanat itu, seperti biji pohon mindi yang dulu dibawa Dharsono dari Arabia dan ditanam di halaman belakang rumahnya, telah tumbuh menjadi sesuatu yang tidak lagi bergantung pada tangan yang menanamnya. Ia berdiri sendiri di bumi Depok. Ia akan terus berdiri sepanjang ada anak-anak yang datang di pagi hari membawa buku dan tas praktik, dan sepanjang ada guru-guru yang membuka pintu kelas untuk mereka.

Itu adalah bentuk keabadian yang paling tidak dramatis, dan justru karena itulah paling meyakinkan.

Daftar Pustaka

Referensi Akademik dan Sumber Primer

• Anderson, Benedict R. Revoloesi Pemoeda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944–1946. Terj. Jiman Rumbo. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2018. Edisi asli: Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
• Anderson, Benedict R., dan Ruth T. McVey. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal. Yogyakarta: Syarikat Indonesia, 2001. Edisi asli: A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971.
• Assyaukanie, Luthfi. Islam dan Negara Sekuler di Indonesia. Terj. Satrio Wahono. Singapore: ISEAS, 2009.
• Bone, Robert C. The Dynamics of the Western New Guinea (Irian Barat) Problem. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1958.
• Budiman, Arief. "The Student Movement in Indonesia: A Study of the Relationship Between Culture and Structure." Asian Survey 18:6 (1978).
• Carey, Peter. Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855. 3 jilid. Terj. Parakitri T. Simbolon. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia bekerja sama dengan KITLV, 2011–2012. Edisi asli: The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855. Leiden: KITLV Press, 2007.
• Chauvel, Richard. Nationalists, Soldiers and Separatists: The Ambonese Islands from Colonialism to Revolt, 1880–1950. Leiden: KITLV Press, 1990.
• Conboy, Kenneth, dan James Morrison. Feet to the Fire: CIA Covert Operations in Indonesia, 1957–1958. Annapolis: Naval Institute Press, 1999.
• Cribb, Robert (ed.). The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965–1966. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2004.
• Crouch, Harold. Militer dan Politik di Indonesia. Terj. M. Ruslani. Jakarta: LP3ES, 1986.
• de Graaf, H.J., dan Th.G.Th. Pigeaud. Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa: Kajian Sejarah Politik Abad ke-15 dan ke-16. Terj. Grafitipers. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
• de Moor, Janny. "The Moluccan Hijackings: Background and Aftermath." Dalam David Alexander dan Charles Pluchinsky (eds.), European Terrorism Today and Tomorrow. Washington D.C.: Brassey's, 1992.
• Drooglever, Pieter. Een Daad van Vrije Keuze: De Papoea's van Westelijk Nieuw-Guinea en de Grenzen van het Zelfbeschikkingsrecht. Amsterdam: Boom, 2005.
• Elson, R.E. Suharto: Suharto: Sebuah Biografi Politik (Jakarta: Minda Utama, 2001).
• Enloe, Cynthia. Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives. Berkeley: University of California Press, 2000.
• Feith, Herbert. The Indonesian Elections of 1955. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1957.
• Feith, Herbert, dan Lance Castles (eds.). Indonesian Political Thinking 1945–1965. Ithaca: Cornell University Press, 1970.
• Geertz, Clifford. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.
• Giay, Benny. Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-Political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya. Amsterdam: VRIJE University, 1995.
• Harvey, Barbara. Permesta: Half a Rebellion. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1977.
• Hefner, Robert W. Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia. Terj. Ahmad Baso. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI), 2001. Edisi asli: Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia. Princeton: Princeton University Press, 2000.
• Jenkins, David. Soeharto dan Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975–1983. Terj. Harsutejo. Depok: Komunitas Bambu, 2010.
• Kahin, Audrey R. Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926–1998. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
• Kahin, George McTurnan. Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia. Terj. Nin Bakdi Soemanto. Surakarta: UNS Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995. Edisi asli: Nationalism and Revolution in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press, 1952.
• Kartodirdjo, Sartono. Pemberontakan Petani Banten 1888. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
• Katoppo, Aristides (ed.). Menyingkap Kabut Halim 1965. Jakarta: Sinar Harapan, 1999.
• Legge, J.D. Sukarno: Sebuah Biografi Politik. Terj. Tim Sinar Harapan. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
• Leifer, Michael. Politik Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Bina Aksara, 1989.
• Lev, Daniel S. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics 1957–1959. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1966.
• Lucas, Anton. Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
• Madinier, Remy. Politik Islam di Indonesia: Masyumi dan Kebangkitan Nasionalisme. Jakarta: Mizan, 2013.
• Mortimer, Rex. Indonesian Communism under Sukarno: Ideologi dan Politik 1959–1965. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
• Muljana, Slamet. Kesadaran Nasional dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan. Yogyakarta: LKIS, 2008.
• Nasution, A.H. Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 4: Masa Pancaroba Kedua. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
• Nasution, A.H. Memenuhi Panggilan Tugas, Jilid 5: Kenangan Masa Orde Lama. Jakarta: PT Gunung Agung, 1985.
• Oemar. Yos Sudarso: Pahlawan dari Laut Aru. Jakarta: Sinar Harapan, 1981.
• Orwa, F., et al. Agroforestree Database: A Tree Reference and Selection Guide. Edisi 4.0. Nairobi: World Agroforestry Centre/ICRAF, 2009.
• Osborne, Robin. Indonesia's Secret War: The Guerrilla Struggle in Irian Jaya. Sydney: Allen & Unwin, 1985.
• Portelli, Alessandro. The Death of Luigi Trastulli and Other Stories: Form and Meaning in Oral History. Albany: State University of New York Press, 1991.
• Pour, Julius. Benny: Tragedi Seorang Loyalis. Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
• Pramoedya Ananta Toer (ed.). Cerita dari Digul. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2001.
• Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Terj. Satrio Wahono et al. Jakarta: Serambi, 2008.
• Ricklefs, M.C. Mystic Synthesis in Java: A History of Islamisation from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries. Norwalk: EastBridge, 2006.
• Roosa, John. Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto. Terj. Hersri Setiawan. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008.
• Roosa, John, Ayu Ratih, dan Hilmar Farid (eds.). Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65. Jakarta: ELSAM, 2004.
• Said, Salim. Genesis of Power: Asal-Usul Militer Indonesia Sebagai Kekuatan Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
• Saltford, John. The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua, 1962–1969: The Anatomy of Betrayal. London: RoutledgeCurzon, 2003.
• Santosa, Iwan, dan E.A. Natanegara. Kopassus untuk Indonesia. Jakarta: Red & White Publishing, 2013.
• Schwarz, Adam. A Nation in Waiting: Indonesia's Search for Stability. Boulder: Westview Press, 1994.
• Setiawan, Wahyudi. "Peranan Karsa Yudha Wibawa Dalam Pepera Di Irian Barat 1962–1969." Skripsi, Jurusan Sejarah, Universitas Diponegoro, 1999.
• Shiraishi, Takashi. Hantu Digoel: Politik Pengamanan Zaman Kolonial. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
• Simpson, Bradley. Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.–Indonesian Relations, 1960–1968. Stanford: Stanford University Press, 2008.
• Sumarkidjo, Atmadji. Mission Accomplished: Misi Pendaratan Pasukan Khusus oleh Kapal Selam RI Tjandrasa. Jakarta: Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 2002. (Verifikasi ejaan "Bhineka/Bhinneka" pada kolofon buku sebelum cetak.)
• Sundhaussen, Ulf. Politik Militer Indonesia 1945–1967: Menuju Dwifungsi ABRI. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1986.
• Suryadinata, Leo. Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto. Jakarta: LP3ES, 1998.
• Thompson, E.P. The Making of the English Working Class. London: Victor Gollancz, 1963.
• Thompson, Paul. The Voice of the Past: Oral History. Edisi ke-4. Oxford: Oxford University Press, 2017.
• van Amersfoort, Hans. "The Waxing and Waning of a Diaspora: Moluccans in the Netherlands." Journal of Ethnic and Migration Studies 30 (2004).
• van Klinken, Gerry. "The Battle for History After Suharto." Journal of Southeast Asian Studies 32 (2001).
• van Niel, Robert. Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1984.
• van Zanden, J.L., dan Daan Marks. An Economic History of Indonesia, 1800–2010. London: Routledge, 2012.
• Wieringa, Saskia E. Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Terj. Harsutejo. Yogyakarta: Galangpress, 2010.