Dalam Tugas Negara

Bab 9

Perintah Pak Benny

Sekolah bisa menunggu. Di Arafah, sebuah pohon harus ditanam di tanah yang nyaris tak bisa digali.

Dalam karier seorang prajurit yang hidupnya diorganisir oleh hierarki perintah, ada momen-momen di mana perintah yang datang tidak masuk dalam kategori apa pun yang ada dalam manual militer. Bukan tempur. Bukan latihan. Bukan intelijen. Menanam pohon di gurun Arabia. Kalimat itu bisa terdengar absurd — kecuali kalau orang yang memberikan perintah adalah Benny Moerdani, dan kecuali kalau pohon yang dimaksud adalah pohon yang sudah dinamai oleh jutaan jamaah haji dari seluruh dunia dengan nama seorang presiden Indonesia. Maka menanam pohon menjadi sesuatu yang lain: tindakan diplomasi yang dimulai dari lubang galian 12,5 meter di bawah pasir Padang Arafah.

Dari Irian ke Jakarta: Kabar Sekolah yang Menggembirakan

Pada awal dekade 1970-an, jejak operasi Pepera di Irian masih segar. Dharsono, yang selama bertahun-tahun bergerak dari satu penugasan ke penugasan lain — Riau, Manado, Irian, Kaimana — menerima kabar yang menggembirakan dari seorang rekan di RPKAD: ia dipanggil untuk sekolah. Dalam tradisi TNI AD, pendidikan lanjutan adalah salah satu jalur utama pengembangan karier — membuka akses ke penugasan yang lebih luas, promosi pangkat, dan pemahaman doktrin yang lebih dalam. Bagi seorang prajurit yang sebagian besar masa dinasnya dihabiskan di lapangan, panggilan sekolah adalah berita yang disambut dengan antusias.

Ia kembali ke Jakarta dengan ekspektasi. Dan di Jakarta, sebelum sempat mengurus satu lembar pun administrasi pendaftaran, Benny Moerdani mencegat langkahnya.

"Sekolah Masih Ada Waktu": Otoritas Benny yang Tidak Bisa Ditolak

Perintah itu disampaikan dalam beberapa kalimat yang singkat dan tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Dalam wawancara yang direkam, Dharsono menirukan suara Benny: sekolah masih ada waktu, sekarang berangkat ke Arab dulu. Bukan permintaan. Bukan tawaran. Pernyataan tentang apa yang akan terjadi berikutnya.

“Sampai di Jakarta Pak Benny cegat saya. Sekolah kan masih ada waktu. Sekarang kau berangkat ke Arab dulu.”— Kapten H. Dharsono, menirukan Benny Moerdani, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Mengapa Dharsono tidak menolak — bahkan tidak mencoba? Jawabannya ada dalam satu kalimat yang ia ucapkan sendiri: "Saya itu dekat dengan Pak Benny, saya tak bisa menolak perintahnya." Kedekatan yang dimulai di lapangan Batujajar pada akhir 1950-an — bawahan yang dilatih oleh atasan — telah berkembang melalui Riau, Irian, dan DPC menjadi hubungan kepercayaan yang melampaui formalitas hierarki. Ketika Benny mengatakan sekolah masih bisa menunggu, Dharsono mempercayai bahwa ada alasan yang cukup baik di balik itu — dan alasan itu bukan tentang Dharsono seorang, melainkan tentang sesuatu yang lebih besar.

Benny Moerdani pada masa-masa itu dikenal memiliki jaringan penugasan dan operasi yang sangat luas — baik di dalam maupun di luar negeri. Kemampuannya untuk memilih orang yang tepat untuk tugas yang tepat, dan kepercayaan penuh yang diberikan kepada orang-orang yang sudah ia kenal kemampuannya, adalah bagian dari cara kerja Benny yang membedakannya dari perwira-perwira lain pada masanya.¹

Sukarno di Mekah: Asal-Usul Pohon yang Diberi Nama Presiden

Proyek penghijauan Padang Arafah yang Dharsono diminta mengawasi bukan program yang baru lahir di awal 1970-an. Akarnya kembali ke tahun 1955, ketika Sukarno menunaikan haji.²

Bagi Sukarno — presiden yang perhatiannya terhadap simbol dan estetika sudah menjadi bagian dari cara ia memahami kekuasaan — kunjungan ke Mekah bukan sekadar perjalanan religius. Ia adalah kesempatan untuk memperlihatkan kepada dunia Islam bahwa Indonesia, negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, hadir sebagai bangsa yang bermartabat. Dan di Padang Arafah — tempat wukuf yang setiap tahun dikunjungi jutaan jamaah dari seluruh penjuru bumi — ia melihat masalah yang konkret: hamparan gersang yang panas tanpa naungan, tanah yang hampir tidak bisa menopang vegetasi apapun, dan jutaan orang yang berteduh di bawah sinar matahari langsung selama berjam-jam.

Sukarno menginisiasi solusi yang sesuai dengan caranya berpikir: tidak menunggu, tidak bernegosiasi panjang, tidak menunggu konsensus birokratis. Ia memilih pohon yang paling cocok untuk kondisi itu — Melia azedarach, yang di Jawa dikenal sebagai mindi, di Sumatera sebagai renceh, dan yang sudah terbukti bertahan di kawasan Indonesia Timur yang panas dan kering — dan memulai program penanaman. Rakyat Arab Saudi yang melihat pohon-pohon itu tumbuh di tanah yang sebelumnya tidak mau ditumbuhi apapun memberikan nama yang paling wajar: pohon Sukarno.

“Dulu pohon Sukarno, pohon Sukarno. Orang Indonesia mengatakan pohon Sukarno. Tapi kenapa Sukarno yang menemukan bahwa pohon itu tahan kering.”— Kapten H. Dharsono, menjelaskan asal-usul nama, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Namun pohon itu tidak menanam dirinya sendiri, dan tanah Arabia tidak menerimanya secara sukarela. Itulah mengapa, belasan tahun setelah Sukarno memulai program itu, Benny Moerdani masih mengirim orang ke sana — dan orang yang ia pilih kali ini adalah Dharsono.

Menggali 12,5 Meter di Padang Arafah

Setibanya di Arab Saudi, Dharsono mengambil alih pengawasan proyek yang wilayah kerjanya mencakup Jeddah dan Riyadh. Tugas pertama bukan menanam; tugas pertama adalah mempersiapkan tanah untuk bisa ditanami — dan di Padang Arafah, itu jauh dari pekerjaan sederhana.

Penampilan permukaan Arafah menipu: pasir halus yang tampak seperti tanah biasa. Begitu mulai digali, kenyataannya berbeda. Di kedalaman dua meter, sekop sudah mengenai batu. Bukan batu kecil yang bisa diangkat satu tangan — batu-batu besar, bongkahan kapur dan granit yang memenuhi seluruh kedalaman di bawah lapisan pasir tipis. Para pekerja menggali lebih dalam: empat meter, enam meter, delapan meter, sepuluh meter. Batu terus. Mereka mencapai 12,5 meter sebelum menemukan medium yang bisa menerima akar.

“Jadi sudah menggali lalu ketemu batu. Kami menggali 12,5 meter lalu mengeluarkan batu-batu besar. Lalu kami isi tanah dengan pupuk.”— Kapten H. Dharsono, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Batu-batu itu harus diangkat keluar seluruhnya — pekerjaan fisik yang berat di bawah matahari Arab yang tidak kenal toleransi. Lubang yang sudah dikosongkan kemudian diisi dengan tanah subur dan pupuk organik yang sengaja didatangkan dari Indonesia. Setiap pohon, pada dasarnya, ditanam dalam satu kantong tanah buatan yang diselipkan ke dalam rongga batu kapur Arabia. Pekerjaan yang, jika dihitung biaya per pohon, hampir pasti tidak masuk akal secara ekonomi — kecuali nilainya diukur dalam mata uang yang berbeda dari rupiah atau riyal.

Bibit pohon mindi dibawa dari Indonesia — dari hutan-hutan Jawa dan Sumatera tempat pohon itu tumbuh secara alami. Di tanah subur yang ditanam ke dalam lubang batu itu, bibit-bibit itu mulai berakar. Dalam dua tahun di kondisi optimal, Melia azedarach bisa mencapai tinggi empat hingga lima meter — cukup untuk memberikan naungan yang terasa bagi orang yang duduk di bawahnya. Di Padang Arafah, di iklim yang jauh lebih keras dari kondisi optimal, pertumbuhannya lebih lambat, tetapi pasti.

Enam Bulan, Lalu Haji

Dharsono bekerja di Arab Saudi selama sekitar enam bulan. Ia menggambarkan momen ketika musim haji mulai tiba sebagai peristiwa yang tidak bisa disiapkan dengan cara apapun: "Iya, pas enam bulan saya pas. Orang-orang haji itu mau. Saya memindahkan ke Jawanya, sekarang dipindahkan ke Arafahnya." Dari jendela pengalamannya yang berada di sisi lain proses itu — bukan sebagai jamaah yang baru pertama kali melihat Arafah, melainkan sebagai orang yang sudah berbulan-bulan menggali dan menanam di sana — Dharsono menyaksikan sesuatu yang sulit dijelaskan: pohon-pohon yang baru beberapa bulan sebelumnya masih bibit kecil di tanah yang hampir tidak mau menerimanya, kini mulai memberikan naungan kepada jamaah yang tidak tahu dari mana pohon-pohon itu berasal.

Pohon Sukarno hari ini tidak hanya tumbuh di Padang Arafah. Ia juga tumbuh di sepanjang jalan utama Mekah, Madinah, dan Jeddah — pohon-pohon setinggi dua hingga tiga meter yang berjejer di tepi jalan paling sibuk di dunia selama musim haji. Jutaan jamaah dari seluruh dunia meneduhi diri di bawahnya setiap tahun, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah tahu nama sebenarnya dalam taksonomi botani, apalagi cerita di balik kehadirannya di sana.

Pohon Mindi: Botani dan Diplomasi

Melia azedarach — nama ilmiahnya dalam taksonomi Linnaeus — adalah spesies asli Asia Selatan dan Asia Tenggara, famili Meliaceae. Pohon bercabang banyak dengan batang silindris berwarna coklat tua yang bisa tumbuh hingga 15–45 meter di kondisi optimal. Ia memiliki bunga ungu kecil yang harum, buah batu berwarna kuning yang beracun bagi mamalia tetapi dimakan burung, dan daun majemuk bersirip yang memberikan naungan tanpa terlalu memblokir angin.

Yang membuatnya dipilih Sukarno bukan keindahannya, melainkan ketahanannya. Melia azedarach termasuk dalam kategori xerofit fakultatif — tanaman yang bisa bertahan dalam kondisi kering panjang, meskipun tumbuh lebih cepat ketika air tersedia. Kemampuan ini sudah terbukti di ekosistem kering Indonesia Timur jauh sebelum eksperimennya di Arabia. Data dari Agroforestree Database ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry) mencatat bahwa Melia azedarach tumbuh dengan laju 4–5 meter dalam dua tahun di kondisi optimal, dan memiliki toleransi terhadap tanah berbatu dan miskin hara yang jauh melampaui kebanyakan spesies pohon peneduh lainnya.³

Satu Bibit, Satu Pohon di Salatiga

Ketika penugasan di Arab Saudi selesai dan saatnya kembali ke Indonesia, Dharsono melakukan satu hal yang tidak ada dalam perintah manapun: ia membawa satu bibit pohon mindi dalam tasnya. Di halaman belakang rumahnya di Salatiga — kota yang ia tinggalkan sebagai anak lurah yang belum tahu akan jadi apa, yang kemudian ia tinggalkan lagi sebagai prajurit yang tidak yakin akan kembali — ia menanamnya.

Pohon itu tumbuh. Seperti pohon-pohon di Arafah, di tanah yang berbeda, dalam iklim yang berbeda, tetapi dengan akar yang sama. Setiap kali Dharsono menunjukkan pohon itu kepada tamunya, ada keseluruhan cerita yang tersimpan di batangnya: tentang Padang Arafah yang panas, tentang batu kapur yang harus digali 12,5 meter, tentang Benny yang mencegat langkahnya di Jakarta dan mengatakan bahwa sekolah masih bisa menunggu, dan tentang sebuah keputusan Sukarno di tahun 1955 yang konsekuensinya masih bisa dirasakan oleh jutaan orang setengah abad kemudian.

“Di tengah kesibukan itu, saya sempat membawa satu bibit pohon dari sana dan menanamnya di belakang rumah.”— Kapten H. Dharsono, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Sekolah yang Benny minta ditunda akhirnya dijalani juga, pada waktu yang tepat. Tapi pohon di halaman belakang itu tidak bisa ditunda — ia tumbuh bersamaan dengan semua pengalaman lain yang membentuk Dharsono: penyergapan di Riau, malam gelap di pantai Kaimana, bintang perak di dada di Istana Negara, dan sekarang akar pohon mindi yang menembus tanah Salatiga dengan cara yang sama persis dengan cara pohon-pohon serupa menembus batu kapur Arabia.⁴

Bab 10

Pasukan Karsa Yudha

Di Papua 1969, senjata, pidato, dan musyawarah bertemu dalam proses politik yang tetap diperdebatkan.

Ada perang yang dimenangkan di atas medan pertempuran, dan ada yang dimenangkan di atas meja — atau lebih tepatnya, di atas kursi musyawarah yang dihadiri orang-orang yang sudah disiapkan dengan sangat cermat untuk duduk di sana dan berkata hal yang tepat pada waktu yang tepat. Pepera 1969 adalah yang kedua. Dan Dharsono, kini berpangkat Sersan Satu, adalah salah satu orang yang bertugas memastikan bahwa kata-kata yang tepat itu betul-betul diucapkan.

Namun untuk memahami mengapa Pepera perlu dimenangkan dengan cara seperti itu, dan mengapa Indonesia merasa perlu mengirimkan pasukan komando khusus untuk mengawal sebuah pemungutan suara, perlu dipahami terlebih dahulu beban sejarah yang menggantung di atas seluruh proses itu.

Persetujuan New York dan Janji yang Menggantung

Persetujuan New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 mengakhiri konfrontasi militer Indonesia-Belanda atas Irian Barat, tetapi tidak menyelesaikan semua pertanyaan mendasar. Di antara ketentuan yang paling signifikan secara jangka panjang adalah Pasal XVIII yang mewajibkan Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Irian Barat untuk menyatakan pendapat mereka tentang masa depan wilayah itu. Penentuan Pendapat Rakyat ini harus diselenggarakan paling lambat pada 1969 — tujuh tahun setelah penandatanganan.

Selama tujuh tahun itu, banyak yang berubah. Indonesia sendiri mengalami transformasi dramatis: dari Demokrasi Terpimpin Sukarno ke Orde Baru Soeharto setelah peristiwa G30S pada 1965. Pemerintahan baru ini, yang membangun legitimasinya di atas pembangunan ekonomi dan stabilitas, memandang Pepera bukan sekadar kewajiban kontraktual terhadap PBB, melainkan sebagai ujian pertama kedaulatannya di panggung internasional. Gagal di Pepera berarti membuka kembali pertanyaan tentang legitimasi penguasaan Indonesia atas Papua yang baru berusia tujuh tahun.

Pieter Drooglever dalam Een Daad van Vrije Keuze — studi paling komprehensif tentang Pepera yang ditugaskan oleh pemerintah Belanda dan diterbitkan pada 2005 — mencatat bahwa mekanisme yang disepakati dalam Persetujuan New York sendiri sudah mengandung ambiguitas yang fundamental. Pasal XVIII berbicara tentang "kehendak bebas rakyat" tetapi tidak secara eksplisit mensyaratkan pemungutan suara langsung dengan prinsip satu orang satu suara. Indonesia kemudian menafsirkan ketentuan ini dengan menggunakan sistem perwakilan melalui Dewan Musyawarah Pepera — bukan pemilihan langsung seluruh penduduk dewasa.¹

Belanda dan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan Papua menolak tafsir ini, tetapi dengan Belanda yang sudah terikat Persetujuan New York dan AS yang tidak punya kepentingan untuk menghidupkan kembali konflik, penolakan itu tidak punya kekuatan memaksa.

OPM dan Harga Ketenangan

Di lapangan, kondisi keamanan di Irian Barat pada akhir 1960-an jauh dari kondusif. Organisasi Papua Merdeka, yang berdiri pada 1965 di bawah kepemimpinan Nicolaas Jouwe dan Markus Kaisiepo, tidak menyerah begitu saja. Kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan OPM beroperasi di kawasan pedalaman, menyerang pos-pos militer Indonesia, memotong jalur logistik, dan mencoba memobilisasi dukungan rakyat untuk menolak integrasi.

Serangan OPM bukan sekadar gangguan keamanan dalam arti teknis; ia adalah pernyataan politik bahwa ada bagian dari masyarakat Papua yang menolak untuk menjadi Indonesia. Di hadapan pengamat internasional yang akan dikirim PBB untuk mengawasi Pepera, keberadaan perlawanan bersenjata ini bisa menjadi argumen yang melemahkan klaim Indonesia bahwa integrasi adalah kehendak bebas rakyat. Inilah mengapa Komando Daerah Militer XVII/Cendrawasih, di bawah Pangdam Mayjen Sarwo Edhie Wibowo yang mulai menjabat pertengahan 1968, merancang pendekatan yang komprehensif: tidak hanya memukul OPM secara militer, tetapi secara bersamaan membangun narasi dan kondisi yang memungkinkan Pepera berlangsung sesuai rencana.

Sarwo Edhie Wibowo — yang namanya sudah dikenal Dharsono sejak hari ia menerima ijazah komando yang ditandatangani Sarwo Edhie pada Desember 1959, dan yang perannya dalam penumpasan G30S pada 1965 menjadikannya salah satu perwira paling berpengaruh di era awal Orde Baru — mendisain Operasi Wibawa sebagai payung bagi seluruh kegiatan militer, sosial, dan politik yang mengarah ke Pepera. Di dalamnya, Pasukan Karsa Yudha Wibawa adalah ujung tombaknya.²

Karsa Yudha Wibawa: Satuan yang Dibentuk untuk Satu Misi

Pasukan Karsa Yudha Wibawa dibentuk pada awal 1969 berdasarkan radiogram Panglima Angkatan Darat. Komandan satuan adalah Kapten Infantri F.E. Tandjung. Kekuatan: 121 personel, mayoritas prajurit dari Grup IV Pusat Pasukan Khusus RPKAD — para komando terlatih yang sudah kenyang dengan operasi di hutan, rawa, dan pegunungan, yang tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan medan Papua.

Struktur organisasinya mencerminkan luasnya wilayah yang harus dicakup. Komando induk berpusat di Jayapura (Hollandia yang telah berganti nama). Dari sana, lima sub-unit Prayudha tersebar ke kota-kota strategis: Prayudha I di Biak, Prayudha II di Merauke, Prayudha III di Manokwari, Prayudha IV di Sorong dan Fakfak. Tim-tim perbatasan ditempatkan di Sentani, Arso, Waris, Ubrub, dan Tami — titik-titik di mana pergerakan antara Papua New Guinea (kala itu masih wilayah trust Australia) dan Irian Barat paling rentan terhadap infiltrasi dan pelarian tokoh-tokoh yang tidak diinginkan. Satuan diperkuat dengan sub-unit khusus: kesehatan, zeni, komunikasi, dan rohani.

Wahyudi Setiawan, dalam skripsinya tentang Peranan Karsa Yudha Wibawa Dalam Pepera Di Irian Barat 1962–1969, mencatat bahwa kehadiran satuan rohani dalam struktur operasi ini bukan sekadar formalitas. Dalam masyarakat Papua yang kehidupan spiritualnya sangat erat dengan agama Kristen — sebagian besar hasil misi Protestan dan Katolik Belanda yang sudah beroperasi sejak abad ke-19 — pendekatan melalui tokoh-tokoh gereja terbukti lebih efektif daripada pendekatan militer murni. Satuan rohani bertugas membangun jembatan dengan komunitas-komunitas ini, menunjukkan bahwa Indonesia tidak mengancam identitas keagamaan mereka.³

Dharsono di Lapangan: Antara Bayonet dan Pidato

Di antara 121 personel Karsa Yudha Wibawa, ada nama Sersan Satu Dharsono — seorang prajurit yang dalam waktu kurang dari satu dekade sudah melintasi Riau, Manado, pantai Kaimana, dan gurun Arabia. Ia ditempatkan di bawah salah satu sub-unit Prayudha, beroperasi di bawah komando langsung Kapten F.E. Tandjung.

Tugas satuan ini berdiri di atas tiga kaki yang tidak bisa dipisahkan. Kaki pertama adalah operasi militer: patroli intensif di daerah rawan, khususnya Manokwari, Merauke, dan Waghete. Pada Mei 1969, satuan melancarkan operasi lintas udara di Waghete — kawasan Paniai di dataran tinggi yang saat itu menjadi salah satu titik panas aktivitas OPM. Dharsono ikut dalam operasi ini. Taktik yang digunakan adalah sandiyudha — perang kecil dengan mobilitas tinggi, penyamaran, dan pemotongan jalur suplai — untuk melemahkan OPM tanpa harus terlibat dalam pertempuran terbuka yang berisiko menarik perhatian internasional yang tidak diinginkan menjelang Pepera.

Kaki kedua adalah operasi sosial — yang dalam bahasa militer Indonesia disebut Sisos. Menjelang pelaksanaan Pepera antara 14 Juli dan 2 Agustus 1969, Karsa Yudha melancarkan kampanye pendekatan yang menyasar tokoh masyarakat, pemuda, dan pelajar. Bendera Merah Putih dikibarkan di kampung-kampung. Lagu kebangsaan dikumandangkan di sekolah-sekolah. Simbol-simbol nasionalisme Indonesia dipasang secara strategis di tempat-tempat yang akan dilihat pengamat PBB. Ini bukan propaganda kosong — ada komponen nyata berupa penjelasan tentang program pembangunan yang dijanjikan Jakarta, investasi infrastruktur, dan peluang pendidikan yang akan datang bersama integrasi.

Kaki ketiga adalah operasi politik-intelijen yang berhubungan langsung dengan Dewan Musyawarah Pepera — dan di sinilah peran Dharsono yang paling spesifik dan paling kompleks.

Membina DMP: Kalimat yang Dirancang Untuk Sejarah

Mekanisme Pepera yang disepakati tidak menggunakan pemilihan langsung satu-orang-satu-suara. Sebagai gantinya, dibentuklah Dewan Musyawarah Pepera di setiap kabupaten — badan perwakilan yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, pemimpin masyarakat, unsur organisasi politik, dan perwakilan kelompok-kelompok sosial. DMP inilah yang akan menyatakan kehendak rakyat Papua kepada pengamat PBB yang hadir.

Dari Maret hingga September 1969, Dharsono berperan langsung dalam pembinaan anggota DMP. Tugasnya mencakup hal-hal yang tidak ada dalam manual operasi militer standar: melatih teknik pidato, membimbing cara menjawab pertanyaan dari pengamat PBB dan wartawan asing, dan memastikan bahwa tokoh-tokoh adat yang akan berbicara di hadapan kamera dan reporter internasional tampil dengan percaya diri dan konsisten.

Salah satu elemen latihan yang disiapkan Dharsono adalah kalimat pernyataan yang dirancang untuk menjadi momen historis — kalimat yang cukup kuat untuk dikutip, cukup simbolis untuk diingat, dan cukup definitif untuk menutup perdebatan. Kalimat yang kemudian ia latihkan kepada anggota DMP:

“Mulai hari ini, jam ini, detik ini, Irian Barat masuk wilayah Indonesia.”— Kalimat yang disiapkan Dharsono untuk anggota DMP dalam Operasi Pepera, 1969

Konstruksi kalimat itu bukan kebetulan. Penggunaan tiga penanda waktu yang makin kecil — hari, jam, detik — menciptakan kesan kepastian dan keputusan final yang tidak bisa dibalik. Subjek pernyataan adalah rakyat Papua yang berbicara melalui anggota DMP, bukan tentara Indonesia yang memaksakan kehendak. Narasi yang ingin dibangun adalah: ini bukan aneksasi, ini adalah pilihan.

Strategi Isolasi: Mereka yang Tidak Boleh Bicara

Tidak semua anggota DMP mau dilatih. Tidak semua setuju dengan narasi integrasi. Dalam masyarakat Papua yang memiliki sejarah kontak dengan peradaban Eropa melalui misi Belanda sejak abad ke-19, dan yang elite-elitenya sering kali menempuh pendidikan di Belanda atau di sekolah-sekolah yang dikelola misi Protestan dan Katolik, penolakan terhadap integrasi bukan posisi yang tanpa dasar. Drooglever mencatat bahwa beberapa tokoh seperti Nicolaas Jouwe dan Markus Kaisiepo telah lama memperjuangkan kemerdekaan Papua dan memiliki jaringan internasional yang cukup kuat.

Dharsono, seperti yang ia ceritakan kemudian, tidak mencoba mengubah keyakinan orang-orang ini. Alih-alih, ia menerapkan strategi yang lebih pragmatis: isolasi. Mereka yang diketahui menolak integrasi — atau yang kecenderungannya mengarah ke sana — diajak berkeliling wilayah Papua selama berbulan-bulan. Perjalanan panjang tanpa tujuan yang jelas, tetapi dengan tujuan yang sangat jelas: memastikan mereka tidak berada di tempat yang salah pada waktu yang salah, tidak bisa memengaruhi anggota DMP lain, dan tidak bisa memberikan pernyataan kepada pengamat PBB yang bisa memperumit situasi.

Strategi ini mengandung dilema moral yang tidak ringan — Dharsono sendiri tidak pernah mengklaimnya sebagai tindakan yang bebas dari ketegangan etis. Pepera, seperti yang kemudian dianalisis oleh para sejarawan, adalah proses yang jauh dari ideal dalam standar demokrasi modern. John Saltford dalam The United Nations and the Indonesian Takeover of West Papua mencatat bahwa Utusan Khusus PBB Ortiz Sanz, dalam laporannya kepada Sekretaris Jenderal, secara eksplisit menyatakan keprihatinan bahwa Pepera berlangsung dalam kondisi yang tidak memungkinkan kebebasan berekspresi penuh. Namun, Ortiz Sanz juga tidak menolak hasil Pepera — ia mencatatnya dan meneruskannya ke Majelis Umum, yang menerima hasilnya dengan suara tanpa penolakan formal pada 19 November 1969.⁴

Waghete: Pertempuran di Dataran Tinggi Paniai

Di antara tugas-tugas sipil-politik Dharsono, ada juga pertempuran sungguhan. Kawasan Waghete di dataran tinggi Paniai adalah salah satu wilayah yang paling aktif secara militer menjelang Pepera. OPM memanfaatkan geografinya yang sulit dijangkau — pegunungan terjal, cuaca tidak menentu, hutan lebat — untuk membangun posisi yang relatif aman dari operasi militer konvensional.

Operasi lintas udara di Waghete pada Mei 1969 adalah respons langsung terhadap konsolidasi OPM di kawasan itu. Pasukan diterjunkan dari udara — sama persis dengan cara Dharsono pertama kali menginjakkan kaki di tanah operasi ketika melompat dari pesawat AURI di atas Riau sebelas tahun sebelumnya. Bedanya, kali ini yang menghadang bukan pasukan PRRI yang dipersenjatai Amerika, melainkan kelompok-kelompok yang menggunakan pengetahuan lokal dan dukungan penduduk sebagai senjata utama mereka.

Taktik sandiyudha yang digunakan Karsa Yudha di Waghete berbeda dari pertempuran konvensional dalam satu hal yang fundamental: tujuannya bukan penghancuran musuh secara total, melainkan penetralan — menghilangkan kemampuan OPM untuk beroperasi secara efektif tanpa menciptakan syahid-syahid baru yang bisa memperkuat narasi perlawanan. Setiap operasi militer yang terlalu brutal berisiko kontraproduktif di bawah sorotan pengamat internasional yang akan hadir dalam beberapa bulan. Keseimbangan antara kekuatan yang cukup dan kendali yang perlu adalah bagian dari kecerdasan operasional yang Dharsono dan rekan-rekannya terapkan.

14 Juli 1969: Sidang DMP dan Pengamat PBB

Pelaksanaan Pepera berlangsung antara 14 Juli dan 2 Agustus 1969, bergilir di delapan kabupaten di Irian Barat. Di setiap kabupaten, DMP mengadakan sidang di hadapan Utusan Khusus PBB Ortiz Sanz dan pengamat internasional lainnya. Dharsono dan anggota Karsa Yudha lainnya berada di sekitar lokasi sidang — terlihat namun tidak masuk ke ruang sidang, memastikan suasana kondusif, mengantisipasi gangguan dari luar.

Dalam transkrip wawancara yang direkam, Dharsono menggambarkan apa yang mereka lakukan setelah Pepera selesai: "Ya kita kan punya polisi, punya Koramil, punya petugas-petugas operasional yang terbatas waktunya. Ya itu aja melanjutkan daripada yang sudah kita laksanakan itu. Jadi, ya kalau yang di daerah tanah itu sudah. Kalau yang di Sentani itu kan ribuan puluh di tengah-tengah danau Sentani itu kan harus dari pulau ke pulau, nah itu harus ada orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat di sana." Kalimat itu menggambarkan pendekatan Dharsono yang tidak berhenti pada momen seremonial Pepera, tetapi berlanjut ke dalam pembangunan jaringan keamanan sosial yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi pasca-Pepera.

Pada 19 November 1969, Majelis Umum PBB menerima laporan Ortiz Sanz dan secara formal mengakui integrasi Irian Barat ke dalam Indonesia. Tidak ada resolusi yang secara eksplisit menolak hasil Pepera, meskipun beberapa negara — terutama bekas jajahan Belanda di Karibia dan sejumlah negara Afrika — menyatakan ketidakpuasan mereka. Papua resmi menjadi bagian Indonesia.⁵

Bab 11

Dalam Pusaran G30S

Menjelang fajar di Halim, sebuah bayonet dipakai bukan untuk menusuk manusia, melainkan ban pesawat.

Pada pukul 01.00 dini hari tanggal 2 Oktober 1965, di kantor Makostrad di Jalan Merdeka Selatan Jakarta, Mayjen Soeharto mengeluarkan perintah yang dalam hitungan jam akan mengubah jalannya sejarah Indonesia. Perintah itu sederhana dalam kata-kata, berat dalam konsekuensinya: kuasai Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Tiga jam kemudian, pasukan RPKAD bergerak. Di antara mereka ada Dharsono — bukan dengan senjata yang paling canggih, tetapi dengan sebuah bayonet di tangan dan sebuah tugas yang tidak ada dalam manual operasi militer manapun: menggembosi ban pesawat-pesawat tempur milik angkatan bersenjata negaranya sendiri.

Malam yang Mengubah Indonesia: 30 September–1 Oktober 1965

Untuk memahami mengapa seorang prajurit RPKAD berdiri di depan barisan pesawat angkut berat (heavy airlift) Skadron Udara 2 (C-47 Dakota, Il-14/Avia-14), Skadron 17 (VIP/angkut khusus), Skadron 31 (C-130B Hercules + Antonov An-12B), dengan bayonet di tangan, perlu dipahami apa yang terjadi dalam dua belas jam sebelumnya.

Pada dini hari 1 Oktober 1965, sebuah kelompok yang menamakan dirinya "Gerakan 30 September" menculik dan membunuh enam perwira tinggi Angkatan Darat: Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri melewati dinding rumahnya; putrinya, Ade Irma Suryani, tewas terkena peluru. Jenazah para jenderal kemudian dibuang ke dalam sumur di kawasan Lubang Buaya, di pinggiran Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma.

Siapa yang bertanggung jawab atas G30S adalah pertanyaan yang sampai hari ini belum dijawab secara tuntas oleh sejarah. John Roosa dalam Pretext for Mass Murder mengemukakan tesis yang didukung dokumen: G30S adalah operasi yang diprakarsai oleh Ketua CC PKI D.N. Aidit dan dilaksanakan oleh sejumlah perwira AD kiri bersama elemen Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI yang bersimpati kepada PKI, tanpa keterlibatan penuh dari struktur PKI secara keseluruhan. Ben Anderson dan Ruth McVey dalam analisis awal mereka (Cornell Paper) memberikan interpretasi yang lebih menekankan peran konflik internal AD. Benedict Anderson kemudian merevisi sebagian analisisnya. Yang tidak diperdebatkan adalah fakta-fakta dasarnya: enam jenderal terbunuh, tubuh mereka dibuang di Lubang Buaya, dan Pangkalan Udara Halim menjadi pusat kegiatan kelompok pelaku.¹

Sepanjang sore dan malam 1 Oktober, Mayjen Soeharto — Pangkostrad yang tidak termasuk dalam daftar target G30S — bergerak mengkonsolidasikan kendali. Ia mengambil alih kepemimpinan AD, mendekati satuan-satuan yang belum jelas keberpihakannya, dan menyimpulkan bahwa Halim Perdanakusuma adalah basis operasi G30S. Pada pukul 01.00 dini hari 2 Oktober, ia memerintahkan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo untuk merebut kembali pangkalan itu.²

Sarwo Edhie dan Dua Jam yang Menentukan

Sarwo Edhie Wibowo menerima perintah itu di markas RPKAD di Cijantung. Ia memiliki waktu dua jam untuk menyiapkan operasi yang tidak direncanakan sebelumnya, dengan pasukan yang sebagian besar baru saja kembali dari berbagai penugasan dan tidak dalam kondisi tempur penuh.

Ia mendelegasikan komando lapangan kepada Mayor C.I. Santoso, Komandan Batalyon I RPKAD — perwira yang catatan tugasnya mencakup Kalimantan Barat dalam kerangka Dwikora dan yang secara resmi masih ditugaskan di Pangkopur IV. Tidak ada waktu untuk menunggu pengganti formal. Mayor Santoso memimpin.

Formasi pasukan yang disiapkan dalam dua jam itu mencerminkan apa yang tersedia, bukan apa yang ideal. Lima kompi dari Batalyon I RPKAD: Kompi Feisal Tanjung, Kompi Oerip, Kompi Heroe Sisnodo, Kompi Kajat, dan Kompi Moehadi. Ditambah satu Kompi Para dari Batalyon 328/Kujang, satu Kompi Tank dari Yonkav 8, dan satu Kompi Panser dari Brigade Kavaleri Kostrad. Total pasukan yang bergerak menuju Halim sebelum fajar 2 Oktober jumlahnya ratusan orang.

Dalam briefing di Makostrad pada dini hari itu, Mayor Santoso menekankan dua hal yang tampak kontradiktif. Pertama: hindari kerusakan pada fasilitas Halim — hanggar, depot bahan bakar, dan pesawat-pesawat AURI sedapat mungkin dijaga keutuhannya. Ini adalah pangkalan militer milik Indonesia sendiri, bukan instalasi musuh yang harus dihancurkan. Kedua: pastikan tidak ada pesawat yang bisa terbang. Desas-desus yang beredar sepanjang 1 Oktober — bahwa AURI akan melancarkan pemboman terhadap Makostrad dan markas-markas AD lainnya — mungkin hanya rumor, tetapi RPKAD tidak bisa mengambil risiko membuktikannya. Solusi yang ditemukan dalam dua jam itu: gembosi semua ban pesawat, tanpa kecuali.³

Dharsono di Halim: Bayonet dan Ban Pesawat

Dharsono, yang bertugas di Cijantung dan menjadi bagian dari komponen DPC di bawah komando Benny Moerdani, bergabung dalam operasi ini. Dalam transkripsi wawancara, ketika ditanya tentang posisinya pada malam 30 September, ia mengkonfirmasi: "Saya sudah di Pak Benny. Sudah di intelijen, sudah di DPC." Konfirmasi yang singkat tetapi penting: ia bukan bagian dari kompi-kompi yang dikirim dari Yon I, melainkan dari unit yang berbeda dalam struktur RPKAD. Di Halim, ketika perintah penggembosan pesawat diberikan kepada seluruh pasukan yang ada, Dharsono termasuk di dalamnya.

Pukul 03.00 dini hari 2 Oktober, formasi bergerak dari Makostrad menuju Halim Perdanakusuma. Jarak yang ditempuh tidak jauh — kurang dari 20 kilometer — tetapi sepanjang jalan itu tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang menunggu. Apakah PGT AURI akan memberikan perlawanan serius? Apakah pesawat-pesawat sudah dalam posisi siap terbang?

Ketika pasukan gabungan memasuki kompleks Halim, mereka menemukan bahwa perlawanan nyaris tidak ada. Hanya tembak-menembak singkat di pintu masuk pangkalan yang menewaskan dua personel PGT AURI — pertempuran yang, dalam skala operasi sebesar ini, hampir tidak terasa. Pangkalan berhasil dikuasai dengan cepat.

Di dalam pangkalan, berjejer berbagai jenis pesawat militer: Hercules, DC-3 (Dakota), dan Il-28, dan berbagai pesawat militer lain yang sebagian merupakan produk dari kontrak besar dengan Soviet. Pesawat-pesawat yang tiga tahun sebelumnya menjadi bagian dari kekuatan yang membuat Belanda berpikir ulang tentang Irian Barat, kini sebagian parkir dalam keheningan di landasan Halim, menunggu keputusan yang akan dibuat dalam detik berikutnya.

Perintah Mayor Santoso diberlakukan. Para prajurit mengambil bayonet mereka dan mulai bergerak dari satu pesawat ke pesawat berikutnya. Mata bayonet ditusukkan ke dinding ban. Udara keluar dengan desis. Satu pesawat. Dua. Sepuluh. Dua puluh. Satu per satu, setiap pesawat yang berjejer di landasan Halim dilumpuhkan dengan cara paling sederhana dan paling efektif yang bisa ditemukan dalam dua jam persiapan: bukan dengan bom, bukan dengan serangan, tetapi dengan bayonet di ban.

Tembak-menembak dengan Kawan Sendiri

Operasi di Halim sendiri berlangsung relatif cepat dan tanpa pertumpahan darah besar. Yang lebih membekas dalam ingatan Dharsono — dan yang ia ceritakan berulang kali dalam berbagai kesempatan — adalah pertempuran di sekitar Lubang Buaya antara RPKAD dan Batalyon Banteng Raiders, satuan infanteri dari Kodam Diponegoro yang sebagian anggotanya terlibat dalam G30S.

Banteng Raiders bukanlah nama asing bagi pasukan RPKAD. Bertahun-tahun sebelumnya, ketika RPKAD ditugaskan di Jawa Tengah dalam operasi pembersihan terhadap sisa-sisa DI/TII, para prajurit RPKAD — termasuk Dharsono dan rekan-rekannya — ikut melatih batalyon-batalyon infanteri setempat dalam teknik-teknik komando. Beberapa dari prajurit Banteng Raiders yang kini berdiri di sisi yang berbeda adalah orang-orang yang pernah duduk di kelas yang sama, yang pernah berlatih di lapangan yang sama, yang pernah makan dari dapur yang sama.

Dharsono, menyebut perasaan mereka setengah hati saat mesti dengan pasukan Banteng Raiders. Kedua pihak menembak karena harus menembak, bukan karena ingin. Di balik setiap peluru yang dilepaskan, ada kesadaran yang tidak bisa dipadamkan bahwa di sisi lain adalah seseorang yang pernah dikenal. Harold Crouch dalam Militer dan Politik di Indonesia mencatat bahwa peristiwa G30S adalah titik di mana perpecahan di dalam tubuh TNI yang selama ini hanya bersifat laten menjadi nyata dan berdarah — dan bahwa perpecahan itu tidak terjadi di sepanjang garis yang mudah diprediksi, melainkan memotong ikatan-ikatan yang sudah bertahun-tahun dibangun.

Namun perintah tetaplah perintah. RPKAD menyelesaikan tugasnya. Halim dan kawasan Lubang Buaya dikuasai. Perlawanan dari unsur-unsur G30S yang tersisa ditumpas. Dan di landasan Halim, berjejer pesawat-pesawat tempur yang tidak bisa terbang — bukan karena rusak oleh serangan musuh, tetapi karena ban-ban mereka kempes ditusuk bayonet tentara dari satuan yang sama.

Seragam yang Tidak Seragam: Simbol Improvisasi

Dari malam bersejarah itu, ada satu detail kecil yang tidak pernah masuk dalam laporan resmi operasi, tetapi yang tersimpan dalam memori kolektif para prajurit yang terlibat. Detail tentang seragam.

Dalam kondisi darurat ketika perintah bergerak datang pada dini hari dan pasukan harus siap dalam dua jam, tidak semua prajurit RPKAD memiliki seragam lapangan yang lengkap. Mereka seharusnya mengenakan loreng khas RPKAD yang dikenal sebagai "loreng darah mengalir" — pola kamuflase merah-hijau-hitam yang menjadi penanda visual satuan. Tetapi tidak semua orang punya seragam lengkap. Sebagian hanya punya atasan, beberapa hanya punya celana. Sebagian lagi hanya punya pakaian dinas hijau polos, tanpa loreng sama sekali.

Hasilnya adalah formasi pasukan yang bergerak menuju Halim dengan penampilan yang tidak biasa: sebagian mengenakan atasan loreng darah mengalir dengan celana hijau polos, sebagian sebaliknya, sebagian semua hijau. Dharsono, yang menceritakan ini dalam wawancara, menyebut ada spekulasi di kalangan pasukan bahwa kombinasi seragam yang tidak seragam ini sebenarnya disengaja oleh Sarwo Edhie — sebagai cara identifikasi cepat di medan pertempuran yang membingungkan, di mana tanda-tanda visual yang jelas bisa berarti perbedaan antara ditembak oleh kawan dan ditembak oleh lawan.

Menariknya, kombinasi loreng-hijau ini kemudian tidak lenyap begitu saja. Dalam beberapa operasi RPKAD berikutnya, kombinasi seragam yang lahir dari keterbatasan darurat itu sempat dibakukan — bukan karena direncanakan dari awal, melainkan karena terbukti fungsional. Sebuah simbol tentang bagaimana improvisasi dalam krisis terkadang menghasilkan solusi yang bertahan jauh melampaui krisis itu sendiri.

Sesudah Halim: Awal dari Akhir Orde Lama

Penguasaan Halim Perdanakusuma pada 2 Oktober 1965 adalah salah satu dari beberapa momen yang secara kolektif menandai berakhirnya era Sukarno dan dimulainya era Soeharto. Dalam minggu-minggu dan bulan-bulan berikutnya, RPKAD di bawah Sarwo Edhie memainkan peran sentral dalam operasi-operasi yang jauh melampaui Halim: penangkapan dan pembunuhan anggota-anggota PKI dan orang-orang yang dituduh berafiliasi dengannya, dalam skala yang kemudian diperkirakan oleh sejarawan mencapai setidaknya 500 ribu jiwa di seluruh Indonesia.

Ben Anderson, dalam karya-karya terakhirnya, menyebut periode Oktober 1965 hingga Maret 1966 sebagai salah satu episode pembunuhan massal terbesar abad ke-20 yang paling kurang didokumentasikan. Robert Cribb dalam The Indonesian Killings of 1965–1966 mencatat bahwa skala dan distribusi geografis pembunuhan — dari Jawa ke Bali, Sumatera, Lombok, dan Kalimantan — menunjukkan bahwa ini bukan tindakan spontan amuk massa, melainkan sesuatu yang setidaknya sebagian diorganisir.⁴

Peran Dharsono dalam seluruh rangkaian peristiwa ini — di luar misi penggembosan pesawat yang ia ceritakan sendiri — tidak diperinci dalam wawancara. Yang ia pilih untuk diceritakan adalah detail kecil yang mengandung kebenaran besar: bayonet di ban pesawat, seragam yang tidak seragam, dan tembakan yang dilepaskan dengan enggan ke arah orang yang pernah dilatih. Bukan narasi kemenangan. Bukan rekaman kepahlawanan. Melainkan catatan dari seseorang yang ada di sana, melihat apa yang dilihatnya, dan memilih kata-kata dengan hati-hati untuk menggambarkannya.

Dalam konteks yang lebih luas, G30S dan akibat-akibatnya menandai pergeseran fundamental dalam posisi dan peran militer Indonesia. AURI, yang komandannya Omar Dhani dituduh terlibat dalam G30S, secara institusional melemah — kehilangan pengaruh politik yang selama Demokrasi Terpimpin sempat menyaingi AD. PKI, yang selama satu dekade menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan sekitar tiga juta anggota, dibubarkan dan dinyatakan terlarang. Soeharto, yang pada 1 Oktober 1965 adalah Pangkostrad tanpa jabatan luar biasa, dalam tiga puluh dua hari kemudian menjadi penguasa de facto Indonesia dan dalam hitungan bulan akan resmi memegang kendali kekuasaan eksekutif.⁵

Dharsono, yang baru saja menyelesaikan Trikora di Papua dan kini berdiri di landasan Halim dengan bayonet di tangan, adalah saksi dan pelaku dari transisi itu — seorang prajurit yang selama satu dekade bergerak dari satu titik sejarah ke titik lain, dari Riau ke Manado, dari Irian ke Arabia ke Papua, dan kini ke Halim. Masa depan yang menantinya — termasuk peristiwa-peristiwa yang akan membentuk sisa hidupnya — lahir sebagian dari malam ini.