Menjadi Komando

Bab 4

Melangkah ke Batujajar

Di kaki Burangrang, tubuh diuji sampai batasnya—dan seorang pemuda Cebongan dibentuk ulang.

Ada tempat yang mengubah orang bukan karena keindahannya, melainkan karena kerasnya. Batujajar — sebuah kawasan berbukit di kaki Gunung Burangrang, sekitar 25 kilometer barat Bandung — adalah salah satunya. Di sinilah, pada penghujung dekade 1950-an, seorang pemuda dari Cebongan yang datang dengan modal temperamen dan tekad yang keras akan diproses oleh sebuah institusi yang tidak memberikan kompromi, dan keluar sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dari ketika ia masuk.

Tetapi untuk memahami mengapa RPKAD perlu ada, dan mengapa Dharsono kemudian menemukan tempatnya di sana, perlu terlebih dahulu memahami krisis struktural yang sedang mengoyak-oyak tubuh TNI dari dalam — krisis yang berakarnya bukan di Batujajar, melainkan jauh sebelumnya, di hari-hari paling bersemangat dan paling kacau dari revolusi kemerdekaan Indonesia.

Republik yang Belum Selesai: Fragmen-Fragmen TNI

TNI yang lahir dari revolusi 1945 bukan produk satu tangan. Ia adalah jahitan dari setidaknya tiga jenis kain yang berbeda tekstur, warna, dan asal-usulnya, dipaksakan menyatu dalam satu seragam yang sama oleh kebutuhan politik yang lebih besar dari kapasitas institusional yang ada.

Pertama, eks-KNIL — Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger, tentara kolonial Belanda. Di dalamnya bergabung perwira Belanda, Indo-Eropa, dan rekrut pribumi terutama dari Ambon, Timor, dan Manado — kelompok yang dikenal dengan loyalitas tinggi kepada mahkota Belanda dan keahlian teknis militer yang melampaui rata-rata TNI awal. Mereka membawa disiplin profesional bergaya Eropa, tetapi juga warisan psikologis yang tidak mudah ditransplantasikan ke dalam tentara republik yang sedang membangun dirinya di atas fondasi anti-kolonial. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani di Den Haag pada 27 Desember 1949, sebagian eks-KNIL memilih kembali ke Belanda atau bertahan di New Guinea; yang masuk ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dan kemudian TNI membawa serta standar dan ekspektasi yang tidak selalu cocok dengan budaya organisasi yang sedang tumbuh dari bawah.¹

Kedua, eks-PETA — Pembela Tanah Air, pasukan bentukan Jepang pada 1943 yang anggotanya mayoritas pemuda pribumi. Dari korps inilah lahir sebagian nama terbesar sejarah militer Indonesia: Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo, Umar Wirahadikusumah. Mereka membawa semangat juang dan keterikatan dengan rakyat yang sulit ditandingi, tetapi juga keterbatasan dalam pengalaman perang konvensional skala besar dan — seperti dicatat Benedict Anderson dalam penelitian awalnya tentang pemuda revolusi — kecenderungan pada pola kepemimpinan yang masih bersifat patron-klien, di mana loyalitas personal kepada komandan lebih kuat dari loyalitas kepada institusi.²

Ketiga, laskar-laskar rakyat yang bermunculan spontan setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 — kelompok-kelompok yang beroperasi berdasarkan ikatan lokal, ideologi, atau karisma pemimpin tertentu. Sebagian berafiliasi Islam (Hizbullah, Sabilillah), sebagian berhaluan kiri (Pesindo, Barisan Tani Indonesia), sebagian murni territorial. Mereka memiliki keberanian dan pengetahuan medan yang tidak ternilai, tetapi tidak menerima disiplin formal dengan mudah dan membawa loyalitas yang tidak selalu bisa dialihkan begitu saja kepada komando pusat.

Harold Crouch dalam Militer dan Politik Indonesia menyebut integrasi tiga kelompok ini sebagai sumber ketegangan struktural yang tidak pernah benar-benar diselesaikan — hanya ditutup-tutupi oleh tekanan operasional yang terus-menerus. Politik militer Indonesia 1945-1967 menuju dwi fungsi ABRI menekankan bagaimana ketegangan itu berujung pada apa yang ia sebut dualitas orientasi: di satu sisi dorongan membentuk tentara profesional yang loyal kepada negara-bangsa; di sisi lain, sentimen kedaerahan, ikatan personal, dan identitas ideologis yang terus bersaing.³

Ketika dorongan sentralisasi komando yang dilancarkan Jenderal A.H. Nasution sejak 1952 — yang mencakup standardisasi pangkat, rotasi jabatan lintas daerah, dan penyeragaman doktrin — berbenturan dengan kepentingan perwira-perwira daerah yang merasa posisi dan kekuasaannya terancam, ledakan hanya tinggal menunggu waktu. Salim Said dalam Genesis of Power mencatat bahwa kebijakan-kebijakan Nasution dipersepsikan oleh banyak komandan daerah bukan sebagai profesionalisasi, melainkan sebagai Jawanisasi dan sentralisasi yang menguntungkan Jakarta.⁴

Pemilu 1955 dan Rekahan Pusat-Daerah

Pemilu 1955 — pemilu legislatif pertama Indonesia yang demokratis dan diakui bersih oleh pengamat internasional — seharusnya menjadi titik konsolidasi. Yang terjadi justru sebaliknya. Hasil yang mencerminkan distribusi dukungan yang sangat terfragmentasi memperlihatkan sebuah fakta yang menyakitkan: tidak ada satu pun kekuatan politik yang memiliki mandat mayoritas yang jelas.

Dari 39 juta suara yang masuk, PNI meraih 22,3 persen (57 kursi), Masyumi 20,9 persen (57 kursi), NU 18,4 persen (45 kursi), dan PKI 16,4 persen (39 kursi). Di balik angka-angka itu tersembunyi peta yang lebih dalam: partai-partai dengan basis terkuat di Jawa — PNI, NU, PKI — mendominasi parlemen, sementara Masyumi yang berbasis di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan merasa semakin tertepi dari pusat pengambilan keputusan. Herbert Feith dalam The Indonesian Elections of 1955 mencatat bahwa pola distribusi suara Pemilu 1955 justru mempertegas, bukan meredakan, kecemasan elite luar Jawa tentang marginalisasi mereka dalam konstruksi negara yang baru.⁵

Bagi para perwira daerah yang sudah lama memendam ketidakpuasan soal distribusi anggaran pertahanan dan penempatan jabatan, hasil pemilu itu hanya memperkuat keyakinan bahwa Jakarta tidak pernah sungguh-sungguh mendengar. Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy mencatat bahwa periode 1956–1958 adalah masa di mana konsensus elite nasional runtuh: kabinet-kabinet berganti dengan cepat, Presiden Sukarno mulai menggulirkan gagasan "Demokrasi Terpimpin", dan di daerah-daerah, para pemimpin militer semakin bertindak di luar kendali komando pusat.⁶

Wajah-Wajah Pemberontakan: Para Tokoh PRRI-Permesta

Sebelum peluru pertama ditembakkan di Riau, ada nama-nama yang perlu dikenal — para perwira yang ketidakpuasannya meluap menjadi pemberontakan terbuka, dan yang kemudian menjadi musuh yang harus dihadapi Dharsono di lapangan. Memahami siapa mereka penting karena pemberontakan PRRI-Permesta bukan gerakan satu dimensi: ia adalah produk dari biografi-biografi individual yang rumit, yang bersinggungan dengan struktur politik yang cacat.

Kolonel Maludin Simbolon: Panglima yang Memilih Pisah

Maludin Simbolon lahir 13 September 1916 di Pearaja, Tarutung, Sumatera Utara. Putra Batak yang menempuh pendidikan di HIS Narumonda, lalu sekolah guru di Solo, ia mengajar beberapa tahun sebelum pendudukan Jepang membawanya masuk korps Giyugun. Setelah Proklamasi, ia bergabung dengan TKR dan kariernya naik cepat: Komandan Divisi I Lahat, Komandan Divisi VIII Garuda Sumatera Selatan, lalu — puncaknya — Panglima Territorium I Bukit Barisan yang mencakup Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Simbolon dikenal sebagai perwira yang kritis terhadap kebijakan Nasution yang dinilainya mengabaikan kepentingan daerah. Pada Desember 1956, ia mengambil langkah yang tidak bisa ditarik kembali: mendeklarasikan pembentukan Dewan Banteng dan memisahkan diri dari otoritas Jakarta. Audrey R. Kahin dalam Rebellion to Integration mencatat bahwa Simbolon bukan orang yang bertindak semata karena ambisi — ia adalah ekspresi dari frustasi yang sudah menumpuk bertahun-tahun di kalangan perwira Sumatera yang merasa kontribusi daerah tidak pernah sepadan dengan perhatian yang mereka terima.⁷

Kolonel Ahmad Hussein: Tulang Punggung Militer PRRI

Ahmad Hussein adalah komandan militer inti PRRI. Berkarier di lingkungan Divisi Banteng di Sumatera Barat, ia membangun jaringan loyalitas daerah yang kuat dan mengembangkan milisi lokal menjadi kekuatan yang cukup signifikan untuk menantang Jakarta. Bersama Dahlan Djambek dan Luhut Simbolon — tokoh sipil PRRI — ia menyusun proklamasi PRRI yang dibacakan di Padang pada 15 Februari 1958.

Kahin mencatat bahwa Hussein dan para komandan lokal seperti Dahlan Djambek merasa bahwa kebijakan rotasi TNI AD secara sistematis mengeliminasi pengaruh perwira-perwira Sumatera dari posisi strategis. Dikombinasikan dengan ketidakpuasan fiskal — Sumatera menghasilkan sebagian besar devisa negara lewat minyak dan karet, tetapi mendapat alokasi pembangunan yang tidak proporsional — pemberontakan ini punya basis dukungan riil dari elite lokal, bukan sekadar aksi beberapa perwira yang kalah posisi.⁸

Kolonel Barlian: Yang Memilih Tetap Diam di Tempat

Di tengah badai yang menyapu Sumatera, satu figur memilih tidak ikut arus. Kolonel H. Barlian, Panglima Territorium II yang membawahi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung, mempertahankan netralitasnya sepanjang krisis PRRI — sebuah sikap yang tidak mudah dipertahankan ketika tekanan dari kedua sisi sama-sama besar. Lahir di Pagaralam, 22 Juli 1922, Barlian memulai karier militernya di Giyugun dan membangun reputasi sebagai perwira yang bisa diandalkan tanpa perlu menonjolkan diri. Netralitasnya berakhir ketika ia digantikan oleh Kolonel Harun Sohar pada Juni 1958 dan dipindahtugaskan ke Jakarta. Setelah pensiun, ia aktif sebagai anggota parlemen — simbol kecil bahwa tidak semua ketidakpuasan harus berujung pada senjata.⁹

Warouw dan Sumual: Akhir Tragis Dua Perwira Berbakat

Sisi Permesta di Sulawesi menampilkan dua nama yang nasibnya berakhir berbeda namun sama-sama tragis. Jacob Frederick Warouw, lahir 8 September 1917 di Remboken, Minahasa, adalah perwira veteran yang track record-nya merentang dari Pertempuran Surabaya 1945 hingga jabatan Komandan Territorium VII/Wirabuana. Pada 1956 ia ditugaskan sebagai Atase Militer di Beijing dan digantikan oleh Letnan Kolonel Ventje Sumual. Ketika Permesta dikalahkan dan TNI merebut kembali Sulawesi Utara, Warouw justru terjebak oleh dinamika yang ia sendiri ikut ciptakan: ia ditangkap pada April 1960 oleh unit Permesta yang dipimpin Jan Timbuleng — bukan oleh TNI, melainkan oleh sesama pemberontak yang sudah tidak sehati — dan dibunuh pada 15 Oktober 1960. Jasadnya baru ditemukan pada 1992 di dekat Tombatu.¹⁰

Ventje Sumual, yang menggantikan Warouw dan menjadi otak di balik deklarasi Piagam Perjuangan Semesta pada 2 Maret 1957, menyerahkan diri ketika perlawanan tidak lagi bisa dipertahankan. Barbara Harvey dalam Permesta: Half a Rebellion mencatat bahwa Sumual adalah tipe perwira yang berani secara intelektual — ia tidak hanya mengeluh, tetapi memberi argumentasi sistematis tentang mengapa sentralisme Jakarta merugikan daerah — tetapi kemampuan mempertahankan posisinya dalam medan perang jauh di bawah keberanian retoriknya. Ia kembali ke kehidupan sipil, menutup sebuah bab yang dimulai dengan ambisi besar dan berakhir dengan kekalahan yang tidak perlu.¹¹

Lahirnya Baret Merah: Dari Ambon ke Batujajar

Pelajaran paling penting tentang kebutuhan akan pasukan khusus tidak datang dari perenungan di meja komando, melainkan dari medan pertempuran yang pahit. Dalam operasi melawan Republik Maluku Selatan (RMS) di Ambon pada 1950, tentara republik menghadapi Korps Speciale Troepen (KST) KNIL — pasukan komando Belanda yang dengan jumlah jauh lebih kecil mampu menimbulkan kerugian besar dan bergerak dengan kecepatan serta fleksibilitas yang tidak bisa ditandingi infanteri konvensional. Dua perwira muda TNI menyaksikannya langsung dan mengambil pelajaran yang sama: Kolonel Slamet Riyadi dan Kolonel Alexander Evert Kawilarang.

Keduanya membayangkan angkatan darat memiliki pasukan setara — gesit, terlatih khusus untuk operasi non-konvensional, dan mampu bekerja mandiri dalam unit kecil seperti Rangers Amerika atau Special Air Service (SAS) Inggris. Slamet Riyadi gugur sebelum impian itu terwujud, tewas dalam pertempuran merebut Benteng Nieuw Victoria di Ambon. Kawilarang, yang kemudian menjadi Panglima TT III/Siliwangi di Bandung dan menghadapi ancaman DI/TII yang menggunakan taktik gerilya dan mobilitas tinggi, meneruskan gagasan itu sendirian. Pada 15 April 1952, ia memprakarsai berdirinya Kesatuan Komando Tentara Territorium III/Siliwangi (Kesko TT III) di Batujajar — cikal bakal RPKAD dan Kopassus.¹²

Untuk mengisi posisi kepala pelatih, Kawilarang bersama Mayor Soewarto teringat satu nama: Rokus Bernardus Visser, yang lebih dikenal sebagai Mochammad Idjon Djanbi. Ia adalah mantan anggota KST yang kariernya merentang dari Perang Dunia II bersama Koninklijke Leger Belanda, keterlibatan dalam British Special Operations Executive (SOE), hingga tugas sebagai instruktur Combat Intelligence Course (CIC) di Bogor — di mana Letnan Dua Aloysius Sugiyanto, yang kemudian diutus menemui Djanbi, adalah satu dari siswanya.

Djanbi mau menerima tawaran dengan satu syarat yang mencerminkan caranya memahami psikologi kepemimpinan militer: pangkatnya harus dinaikkan agar lebih tinggi dari calon siswanya. Pangkat tertinggi calon siswa adalah kapten; Djanbi diangkat menjadi mayor. Dari tangannyalah baret merah RPKAD pertama kali dilekatkan di kepala prajurit-prajurit Indonesia — baret yang warnanya dipilih mengikuti tradisi pasukan lintas udara Eropa, simbol keberanian yang melampaui batas biasa.¹³

Pendidikan komando angkatan pertama dibuka 1 Juli 1952 di Batujajar, diikuti 400 siswa. Latihan berlangsung di hutan-hutan Gunung Burangrang, Pelabuhan Ratu, dan Pulau Nusakambangan. Dari 400 yang mulai, hanya 242 yang lulus. Satuan itu kemudian mengalami serangkaian transformasi institusional: pada 18 Maret 1953 diubah menjadi Korps Komando Angkatan Darat (KKAD) di bawah Markas Besar TNI AD; pada 25 Juli 1955 menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Panglima Menteri Pertahanan No. 259/KTPS/1955; dan pada 26 Oktober 1959 mendapat nama finalnya, Resimen Para Komando Angkatan Darat — RPKAD — dengan markas yang dipindahkan ke Cijantung, Jakarta, meskipun pusat pendidikannya tetap di Batujajar.¹⁴

Benny Moerdani: Pelatih yang Akan Mendefinisikan Sebuah Era

Di antara nama-nama yang membentuk RPKAD pada masa-masa formatifnya, satu nama kelak melampaui semua yang lain dalam hal pengaruh terhadap sejarah militer dan politik Indonesia abad ke-20: Leonardus Benjamin Moerdani. Lahir 2 Oktober 1932 di Cepu, Jawa Tengah, dari keluarga Jawa-Katolik yang tidak menonjol, Benny masuk militer melalui jalur Sekolah Kesenjataan Infanteri (SKI) Bandung dan dipilih masuk korps KKAD pada awal 1950-an.

Dalam pendidikan komando angkatan pertama (22 Februari–19 Juli 1954), Benny tidak hanya lulus tetapi menonjol cukup signifikan untuk dipilih sebagai Kepala Biro Pengajaran — posisi yang menempatkannya sebagai penerjemah utama antara doktrin Idjon Djanbi dan pembentukan generasi prajurit komando berikutnya. Julius Pour dalam Benny Tragedi Seorang Loyalis — salah satu sumber biografi paling otoritatif tentang Benny — mencatat bahwa kapasitas Benny untuk berpikir sistematis tentang doktrin tempur, dikombinasikan dengan kemampuannya memotivasi orang, menjadikannya lebih dari sekadar instruktur: ia adalah arsitek budaya komando RPKAD.¹⁵

Dharsono bersinggungan dengan Benny dalam kapasitas inilah — bukan sebagai kawan sejajar, melainkan sebagai bawahan yang dilatih oleh atasan yang lebih muda namun sudah memiliki otoritas dan visi yang tidak diragukan. Hubungan hierarkis yang mulai terbentuk di Batujajar ini akan berlanjut jauh melampaui hutan latihan — melewati hutan Riau, selat Irian, dan lorong-lorong gedung KBRI di Eropa, dalam penugasan-penugasan yang keduanya tidak bisa membayangkan saat berdiri berhadapan di lapangan Batujajar untuk pertama kalinya.

Dharsono sendiri, dalam wawancara bertahun kemudian, menyebut hubungan itu dengan cara yang sederhana namun penuh makna: "Saya ingin dekat dengan Pak Benny Moerdani." Kalimat itu bukan pernyataan tentang kedekatan emosional semata, melainkan tentang bagaimana seorang prajurit muda mengidentifikasi siapa yang harus ia ikuti — bukan karena jabatan, tetapi karena kualitas keteladanan.

"Anak-Anak Buangan": Lichting 1957 yang Tak Biasa

Pada 1957, TNI AD membuka formasi untuk mengisi lichting baru RPKAD — target minimal 200 orang yang akan mendapatkan Nomor Registrasi Prajurit (NRP) resmi dan hak berseragam dinas lapangan. Proses rekrutmen dilakukan lewat seluruh Komando Daerah Militer, bukan lagi hanya dari Kodam Siliwangi sebagaimana awalnya. Namun ketika seleksi selesai, hanya 180 yang memenuhi syarat dari seluruh pendaftar. Untuk menutup kekurangan, Markas Besar TNI AD meminta tambahan calon dari tiga Kodam: Siliwangi di Jawa Barat, Diponegoro di Jawa Tengah, dan Brawijaya di Jawa Timur.

Yang terjadi kemudian, seperti dikenang Dharsono dengan nada antara geli dan miris, tidak sesuai ekspektasi. Kodam-kodam tersebut enggan melepas prajurit terbaik mereka ke satuan yang kala itu reputasinya belum setenar kemudian. Yang dikirim justru para "troublemaker" — prajurit yang rekam jejaknya bermasalah di kesatuan asal, dan yang kehadirannya lebih merepotkan daripada membantu komandannya.

“Iya memang itu kumpulannya anak-anak nakal dari Siliwangi, Brawijaya, Diponegoro. Kodam-kodam itu enggan melepas anggota yang baik-baik ke Batujajar. Jadi yang dikirim akhirnya yang nakal-nakal itu. Alhasil, begitu lulus pendidikan, pulang dari Cilacap, banyak yang ditangkap.”— Kapten H. Dharsono, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Dalam transkripsi wawancara dengan tim penulis, Dharsono menggambarkan bagaimana dalam long march dari Situ Lembang menuju Cilacap — lebih dari 450 kilometer yang ditempuh berjalan kaki dengan membawa amunisi penuh, senjata, dan perlengkapan individual — sebagian personel berulah di sepanjang jalan: menjambret, merampok warung dan rumah warga sipil. Tindakan itu bukan sekadar memalukan; ia mengungkap betapa rawannya RPKAD pada masa awal pembentukannya terhadap masalah disiplin yang berakar dari rekrutmen yang tidak selektif. "Jadi jalan mungkin di warung atau di mana. Ya itu, akhirnya dia belum sampai, saja, tentaranya udah ketangkap, ngerampok, ketangkap, macam-macam lah," kata Dharsono dalam wawancara yang direkam.

Ironi yang lebih dalam: di balik kekacauan rekrutmen itu, RPKAD terbukti mampu mentransformasi sebagian dari "anak-anak buangan" itu menjadi prajurit-prajurit yang kelak diandalkan dalam operasi-operasi paling kritis bangsa. Ini mengkonfirmasi sebuah prinsip yang sudah lama diketahui dunia militer: institusi yang cukup keras dan konsisten bisa membentuk orang-orang yang oleh institusi lain dianggap tidak bisa dibentuk.

Ijazah dan Angka: Jejak Resmi Seorang Komando

Dalam dokumen riwayat hidup yang ditulis Dharsono sendiri di atas kertas berkop Dewan Pimpinan Cabang Legiun Veteran Republik Indonesia Kota Salatiga, ia mencatat 1957 sebagai tahun awal karier militernya, dengan pangkat Prajurit Dua (Prada) dan Nomor Registrasi Pokok (NRP) 338024. Angka-angka kering yang menyimpan sebuah perjalanan panjang.

Pada 31 Desember 1958, Dharsono menyelesaikan Pendidikan Kejuruan Infanteri di Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat (SPKAD) dengan nilai rata-rata 80,20 dan peringkat ke-51 dalam angkatannya, di bawah komando Kapten Infanteri R. Wijogo. Ijazah itu adalah dokumen pertama yang memberi label formal pada sesuatu yang Dharsono sudah miliki sejak lama: kemampuan untuk bekerja dalam situasi yang mengharuskan keputusan cepat dan pelaksanaan yang tidak boleh ragu.

Pada 16 Desember 1959, ia lulus dari Pendidikan Komando Taraf I, II, dan III untuk Angkatan ke-V — pendidikan berjenjang yang oleh para perwira RPKAD disebut "jalan api": Taraf I menekankan daya tahan fisik dan mental ekstrem melalui long march, survival, dan tempur individual; Taraf II menambahkan dimensi teknis — raid, sabotase, komunikasi tempur; Taraf III mengintegrasikan segalanya dalam operasi skala penuh, dari infiltrasi hingga evakuasi di medan musuh. Ijazah kelulusan ditandatangani oleh Mayor Sarwo Edhie Wibowo selaku Komandan Sekolah Para Komando — nama yang dalam hitungan enam tahun ke depan akan menjadi salah satu yang paling dikenal dalam sejarah militer Indonesia.

Hanya sepekan kemudian, pada 23 Desember 1959, Dharsono menuntaskan Pendidikan Dasar Para Angkatan ke-VII — gerbang terakhir yang mengonfirmasi statusnya sebagai prajurit komando lintas udara yang utuh. Brevet Komando dan baret merah resmi menjadi miliknya. Ia kini adalah bagian dari satuan yang dalam waktu tidak lama akan dipanggil ke medan sesungguhnya — bukan hutan latihan Burangrang, melainkan hutan tempat peluru sungguhan melayang dan di mana kesalahan tidak diselesaikan dengan nilai remedial.

Bab 5

Penerjunan ke Sumatera

Belum lama menjadi komando, Dharsono dikirim ke langit Sumatera dalam konflik yang membelah republik.

Pada 15 Februari 1958, di Padang, Sjafruddin Prawiranegara — mantan Perdana Menteri, salah satu pemimpin penting Masyumi, yang pernah memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatera ketika Sukarno dan Hatta ditawan Belanda pada 1948, berdiri di hadapan mikrofon dan mendeklarasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Nama itu — PRRI — terdengar penuh klaim legitimasi, seolah justru pemerintahan di Jakarta yang tidak sah.

Di Jakarta, Presiden Sukarno dan Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution bereaksi terhadap deklarasi itu dalam satu ruang tafsir: ini adalah pemberontakan, dan pemberontakan harus ditumpas. Nasution yang merupakan konseptor doktrin "jalan tengah" militer Indonesia — memandang PRRI sebagai ujian keberadaan TNI sebagai institusi nasional. Jika ia gagal di sini, seluruh proyek profesionalisasi yang telah ia perjuangkan sejak 1952 bisa runtuh.¹

Akar Ketidakpuasan: Dari RIS ke Peluru Pertama

Untuk memahami mengapa pemberontakan itu terjadi — dan bukan sekadar siapa yang memberontak — perlu mundur ke 17 Agustus 1950, hari ketika Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. RIS, yang lahir dari negosiasi KMB di Den Haag dan secara resmi berdiri pada 16 Desember 1949, adalah entitas yang dari awal tidak memiliki basis dukungan yang cukup di dalam negeri: TNI menolaknya, Sukarno tidak menyuarainya, dan serangkaian pemberontakan — APRA di Bandung pada Januari 1950, Andi Aziz di Makassar pada April, RMS di Maluku pada Mei — yang melibatkan unsur-unsur pro-federal makin memperlemah posisinya hingga tidak bisa dipertahankan.

Namun runtuhnya RIS tidak memadamkan ketidakpuasan yang mendasarinya. George McT. Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia mencatat bahwa isu distribusi yang adil antara pusat dan daerah — yang dalam logika federal berharap diselesaikan lewat otonomi struktural — justru tidak mendapat mekanisme penyelesaian setelah kembali ke sistem kesatuan. Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan menghasilkan devisa terbesar negara lewat ekspor minyak, karet, kopra, dan timah; namun alokasi anggaran pembangunan tidak mencerminkan kontribusi itu. Daerah-daerah penghasil merasa diperas, bukan dibina.²

Masyumi adalah satu-satunya partai besar yang secara konsisten menyuarakan aspirasi otonomi daerah ini. Basis elektoralnya di Sumatera Barat, Riau, Tapanuli, dan Sulawesi Utara berkorelasi langsung dengan wilayah-wilayah yang kemudian menjadi fondasi pemberontakan. Seperti ditulis Audrey R. Kahin, PRRI bukan sekadar gerakan yang dipimpin beberapa perwira yang kalah promosi — ia adalah ekspresi kolektif dari frustrasi yang terakumulasi pada lapisan elite sipil dan militer di luar Jawa, yang merasa bahwa sistem politik yang ada menutup setiap jalan damai untuk menyuarakan kepentingan mereka.³

CIA, Minyak, dan Perang Dingin di Riau

Di balik konflik yang tampak murni domestik, ada tangan asing yang bergerak dengan kepentingan tersendiri. Sumatera, bagi Amerika Serikat pada 1958, bukan sekadar nama di peta — ia adalah ladang minyak yang sejak 1924 sudah dieksploitasi oleh Standard Oil Company of California (SOCAL), yang kelak menjadi Caltex dan kemudian Chevron. Ladang-ladang di Minas dan Duri di Riau adalah aset strategis bernilai miliaran dolar dalam kalkulasi Washington.

Menteri Luar Negeri AS John Foster Dulles — arsitek utama kebijakan containment (pembendungan komunis) yang memandang setiap pergolakan di negara berkembang melalui lensa hitam-putih Perang Dingin — menginstruksikan Duta Besar AS untuk Indonesia John Allison untuk memastikan bahwa Sumatera tidak jatuh ke bawah pengaruh komunis. Dokumen-dokumen diplomatik AS yang kemudian dideklasifikasi memperlihatkan bahwa Allison tidak hanya memantau, tetapi aktif merekomendasikan agar Washington mendorong pembentukan rezim alternatif non-komunis di Indonesia.

Bradley Simpson dalam Economists with Guns — studi paling komprehensif tentang hubungan AS-Indonesia periode ini — menunjukkan bahwa bantuan militer mengalir ke PRRI dan Permesta melalui jalur-jalur yang dirancang untuk menjaga penyangkalan resmi Washington: senjata dikirim melalui Taiwan dan Filipina, pilot bayaran direkrut melalui kontraktor swasta.⁴

Ironi besar datang pada 18 Mei 1958 ketika sebuah pesawat B-26 yang dikemudikan Allen Pope — pilot CIA yang dikontrak melalui Civil Air Transport, anak perusahaan CIA — ditembak jatuh di atas Ambon saat menyerang kapal dan instalasi TNI. Pope ditangkap hidup-hidup. Identitasnya sebagai agen CIA tidak bisa disembunyikan: ia membawa dokumen-dokumen yang mengidentifikasinya. Skandal itu memaksa Washington menarik dukungan terbuka kepada PRRI-Permesta dan mempercepat runtuhnya pemberontakan yang tadinya mereka harapkan bisa mengubah peta kekuasaan Indonesia.⁵

Dharsono Dikirim ke Riau

Di tengah eskalasi yang bergerak cepat ini, Dharsono menerima perintah pertamanya yang sungguh-sungguh — bukan latihan, bukan simulasi. Ia bergabung dalam Operasi Tegas, operasi militer yang dilancarkan pemerintah pusat mulai 7 Maret 1958 untuk merebut kembali Riau dari kendali PRRI. Komandan operasi adalah Letnan Kolonel Kaharudin Nasution, perwira karismatik berdarah Sumatera yang mengenal medan dan dinamika sosial wilayah itu lebih baik dari kebanyakan komandan yang bisa dipilih Jakarta.

Pada 12 Maret 1958, dua kompi RPKAD keluar dari pesawat AURI di atas Riau. Kompi B di bawah komando Letnan Satu Fadillah ditugaskan mengamankan ladang-ladang minyak SOCAL di Dumai dan Sungai Pakning — aset yang keberadaannya menjadi salah satu alasan utama mengapa Riau diprioritaskan di atas Padang sebagai target operasi pertama. Kompi A — di mana Dharsono bertugas — dipimpin oleh Letnan Satu Benny Moerdani, dengan misi merebut kawasan Simpang Tiga dan kemudian bergabung dengan unit lain untuk menguasai Pekanbaru, ibu kota karesidenan.

Bagi Dharsono, ini adalah pertama kalinya semua yang dilatih di Batujajar bertemu dengan situasi yang tidak bisa dikontrol. Medan Sumatera berbeda dari hutan Jawa Barat yang sudah ia hafal: lebih lembab, rawa-rawa yang tidak terpetakan, dan — yang paling berbahaya — penduduk yang tidak semuanya netral. Sebagian adalah simpatisan PRRI, sebagian adalah keluarga dari prajurit yang bergabung dengan pemberontakan, sebagian adalah rakyat biasa yang terjepit di antara dua kekuatan yang sama-sama mengklaim berjuang untuk mereka.

Kesenjangan Senjata: Garand Melawan Otomatis Amerika

Satu realitas yang segera terasa ketika Kompi A mulai bergerak adalah disparitas persenjataan yang mencolok. TNI AD pada 1958 masih sangat bergantung pada senapan M1 Garand buatan Amerika — senjata yang membuktikan diri dalam Perang Dunia II dan Perang Korea, semi-otomatis, andal, tetapi dengan kecepatan tembak yang jauh lebih rendah dari senapan serbu otomatis. PRRI, yang menerima pasokan melalui jaringan CIA, sudah dilengkapi dengan senjata otomatis yang jauh lebih modern.

“Kami masih pakai senapan Garand, yang hanya bisa sekali tembak itu. Sementara pihak PRRI mendapatkan dropping senjata dari Amerika yang lebih canggih dan jenis senapannya sudah otomatis semua.”— Kapten H. Dharsono, transkrip wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Ketimpangan ini bukan hanya masalah teknis — ia adalah cermin dari absurditas geopolitik Perang Dingin dalam skala paling konkret: prajurit-prajurit TNI yang berjuang mempertahankan negara kesatuan harus menghadapi senjata buatan negara yang secara resmi bersahabat dengan Indonesia. Baru setelah insiden Pope dan penarikan dukungan Washington, keseimbangan mulai bergeser.

Pekanbaru akhirnya berhasil direbut. Kota itu kembali di bawah kendali Jakarta. Namun dalam perjalanan dari kemenangan itu, bencana menunggu.

Bab 6

Disergap

Di hutan Riau, sebuah nama dimiliki dua prajurit—tetapi hanya satu yang pulang membawanya.

Ada pertempuran yang dikenang karena kemenangan yang diraih, dan ada yang dikenang karena apa yang hilang di dalamnya — bukan sekadar jiwa-jiwa yang gugur, tetapi sesuatu yang lebih halus dan lebih tahan lama: kesadaran bahwa antara hidup dan mati hanya ada jarak setipis sebuah keputusan, sebuah refleks, atau sebuah kebetulan yang tidak bisa dijelaskan oleh teori apapun. Penyergapan di sekitar Pekanbaru pada Maret 1958 adalah momen seperti itu bagi Dharsono — dan ia menanggungnya seumur hidup.

Riau: Tanah yang Diperebutkan Banyak Kepentingan

Jika ada satu wilayah di Sumatera yang paling menarik perhatian semua pihak — Jakarta, PRRI di Padang, Washington, dan perusahaan-perusahaan minyak asing — pada awal 1958, itu adalah Riau. Letaknya di pantai timur Sumatera, berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, menjadikan Riau tidak hanya penting secara ekonomi tetapi juga strategis secara geopolitik.

Ladang-ladang minyak Minas dan Duri yang dikelola Standard Oil Company of California (SOCAL) — telah beroperasi sejak 1924 dan pada 1958 sudah menjadi tulang punggung devisa Indonesia — menjadi alasan pertama dan paling praktis mengapa Jakarta memprioritaskan Riau di atas Padang dalam kalkulasi operasional.

Yusuf Imam Santoso dalam catatannya tentang Chevron di Indonesia mencatat bahwa nilai ekspor minyak Riau pada periode itu sudah cukup besar untuk menjadi faktor pertimbangan strategis, bukan hanya ekonomis.¹ Bagi Jakarta, kehilangan Riau tidak hanya berarti kehilangan wilayah; ia berarti kehilangan sumber daya yang membiayai seluruh operasi militer yang sedang dilancarkan.

Pertimbangan kedua adalah geopolitik Perang Dingin. Riau berbatasan dengan Selat Malaka yang membuka akses ke Singapura — pusat logistik regional yang menjadi titik transit utama bantuan asing kepada PRRI. Audrey R. Kahin dalam Rebellion to Integration mencatat bahwa wilayah Riau dikhawatirkan menjadi titik masuk pasokan senjata dan logistik melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau jalur udara dari luar negeri. Merebut Riau lebih awal berarti memutus urat nadi logistik pemberontakan sebelum ia sempat mengakar.²

12 Maret 1958: Terjun ke Pekanbaru

12 Maret 1958. Pesawat angkut C-47 Dakota milik Garuda yang diperbantukan di bawah komando AURI mengangkasa dari pangkalan Udara Kijang, Tanjungpinang, membelah langit pagi menuju daratan Sumatra Tengah. Di dalam lambung pesawat, gemuruh mesin Dakota mengisi keheningan yang mencekam; tak ada seorang pun berani memulai percakapan. Di salah satu pesawat, Dharsono duduk bersama jajaran prajurit Kompi A RPKAD di bawah komando langsung Letnan Satu Benny Moerdani.

Sementara itu, Kompi B di bawah pimpinan Kapten Fadillah bergerak terpisah melalui strategi yang berbeda. Mereka dikirim menuju Bengkalis menggunakan jalur pendaratan laut, untuk selanjutnya melakukan manuver amfibi menyusuri Sungai Siak dan berjalan kaki menembus medan berat. Langkah ini krusial demi mengamankan instalasi kilang minyak SOCAL di Dumai dan Sungai Pakning—tulang punggung ekonomi dan pertimbangan strategis geopolitik yang paling diwanti-wanti oleh pemerintah pusat agar tidak memicu intervensi militer asing.

Sasaran utama Kompi A adalah Pangkalan Angkatan Udara (PAU) Simpang Tiga, pintu masuk sekaligus simpul jalan paling menentukan untuk menguasai Pekanbaru, yang kala itu merupakan ibu kota Karesidenan Riau. Medan yang mereka tuju bukanlah hutan latihan Burangrang yang ramah dan sudah dihafal tiap lekukannya. Riau di musim penghujan adalah jebakan raksasa berupa kombinasi hutan tropis yang rapat dan rawa-rawa tak terpetakan. Pengetahuan navigasi hutan dan pembacaan tanda bahaya yang mereka pelajari di Batujajar kini diuji sepenuhnya di dunia nyata.³

Tepat menjelang fajar, formasi puluhan Dakota itu sampai di titik penurunan. Misi lintas udara ini berjalan masif karena Kompi A RPKAD tidak sendirian; dua kompi Pasukan Gerak Tjepat (PGT) AURI diterjunkan secara serentak bersama mereka. Begitu lampu hijau menyala, Benny Moerdani memimpin melompat paling depan—sebuah tindakan nekat yang mengobarkan moral anak buahnya, mengingat sang komandan kompi sebenarnya belum memegang kualifikasi para akibat sakit saat masa latihan. Dharsono menyusul di belakangnya, meluncur jatuh menembus kabut pagi.

Ketegangan yang membumbung tinggi mengantisipasi hujan peluru musuh ternyata berujung antiklimaks di landasan pacu. Kecepatan manuver dan efek kejut psikologis dari kedatangan ratusan pasukan payung gabungan baret merah dan jingga membuat nyali pasukan pengawal PRRI ciut seketika. Alih-alih memberikan perlawanan frontal yang sengit, pertahanan musuh langsung runtuh; mereka memilih kocar-kacir melarikan diri dan bersembunyi masuk ke dalam rimbunnya vegetasi hutan. PAU Simpang Tiga berhasil dikuasai penuh tanpa hambatan berarti dalam hitungan menit.

Di pangkalan udara yang baru direbut itulah, Kompi A mendapatkan temuan yang mencengangkan. Sesaat sebelum operasi penerjunan dimulai, pesawat-pesawat angkut misterius milik Amerika Serikat rupanya sempat menerjunkan bantuan senjata dan amunisi modern dalam jumlah masif untuk menyokong kubu pemberontak. Logistik perang mutakhir tersebut bahkan sudah rapi dimuat ke atas sekitar 80 truk dan kendaraan pick-up, siap didistribusikan. Karena kepanikan melanda pihak lawan, seluruh armada truk beserta persenjataan modern di dalamnya berhasil disita utuh oleh Kompi A tanpa sempat ditembakkan sekali pun oleh musuh.

Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas menyebut senjata-senjata canggih buatan negeri Paman Sam yang berhasil disita oleh RPKAD ini antara lain Recoilles Rifle ( artileri ringan) M 20 kaliber 75, lalu Reserveloop, senapan mesin berat kaliber 50 dan Browning Machinegun , senapan mesin ringan kaliber 30. Semua jenis senjata tersebut lengkap disertai dengan amunisi dalam jumlah yang melimpah.⁴

Setelah pangkalan udara berhasil dikonsolidasikan, gerak laju pasukan tidak membuang waktu. Benny Moerdani segera mengorganisasi sebuah detasemen kecil. Bersama segelintir prajurit inti termasuk Dharsono, mereka melompat ke atas sebuah jip Willys rampasan musuh. Tanpa ragu, jip tersebut dipacu melakukan tusukan kilat langsung menuju jantung kota Pekanbaru, menyisir jalanan untuk membersihkan sisa-sisa penembak runduk musuh sebelum pasukan induk masuk.

Tepat pada siang hari sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 WIB, seluruh Kota Pekanbaru berhasil dikuasai total oleh pemerintah pusat. Bendera Merah Putih kembali berkibar di gedung-gedung administrasi karesidenan. Misi utama tercapai dengan gemilang hanya dalam hitungan jam. Di tengah sunyinya kota yang toko-tokonya masih terkunci rapat oleh kepanikan warga, Dharsono dan rekan-rekannya terduduk menikmati rasa lega yang amat singkat. Sangat singkat, sebelum takdir membawa peletonnya menuju babak baru yang jauh lebih senyap dan berdarah di pedalaman Riau.

Kepulangan yang Berdarah: Penyergapan di Padang

Dalam perjalanan kembali — ketika kewaspadaan cenderung sedikit lebih kendur usai kemenangan taktis tercapai — peleton yang berisi 36 prajurit memasuki kawasan yang tampak aman. Di sekitar Padang (bukan Padang ibu kota Sumatera Barat, melainkan sebuah kawasan di sekitar Pekanbaru), mereka masuk ke dalam jebakan. Peristiwa kelam ini tidak pernah dicatat dalam laporan resmi militer pusat, namun terpatri abadi dalam ingatan mereka yang selamat.

Dharsono menggambarkan apa yang terjadi dalam wawancaranya dengan nada yang tidak dramatis — justru karena kekeringan narasi itulah, kata-katanya terasa lebih berat: "Waktu kita pulangnya dari operasi itu, pulangnya itu kita di Padang. Yang kelompok saya kan meninggal semua, karena di Padang itu, yang orang kampung di Padang itu." Orang kampung yang mendukung PRRI. Bukan prajurit terlatih — penduduk sipil yang mengangkat senjata, yang mengenal setiap lekukan hutan ini jauh lebih baik dari pasukan yang baru tiba dari Jawa, yang tahu kapan dan dari mana harus menembak.

Senjata yang mereka gunakan adalah senjata otomatis yang lebih modern dari Garand M1 yang dipegang prajurit-prajurit Kompi A. Dalam hitungan menit yang tidak bisa dibayangkan sebagai menit biasa, tiga puluh dua dari tiga puluh enam prajurit dalam peleton itu tewas. Yang selamat hanya empat orang. Dharsono adalah salah satunya.

“Ya, kelompok saya itu yang sampai pulang, sampai rumah tinggal 4 orang. Semuanya ada 36 orang.”— Kapten H. Dharsono, transkrip wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga.⁵

Tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang mengapa empat orang itu selamat dan tiga puluh dua lainnya tidak. Tidak ada teori taktis yang bisa menjelaskannya secara tuntas. Dalam perang, terutama dalam penyergapan jarak dekat di hutan yang rapat, selisih antara yang hidup dan yang mati sering kali lebih ditentukan oleh di mana seseorang berdiri ketika peluru pertama datang, oleh refleks yang terpicu satu detik lebih awal, oleh pohon yang berdiri di antara tubuh seseorang dan laras senjata. Itu bukan keberanian. Bukan juga kehendak Tuhan yang bisa diverifikasi. Itu adalah kenyataan perang yang tidak pernah ada dalam manual pelatihan manapun.

Dua Dharsono: Sebuah Nama, Dua Nasib

Ada satu detail dari tragedi Riau yang menghantui ingatan Dharsono jauh melampaui penyergapan itu sendiri, dan yang ia ceritakan dalam wawancara dengan cara yang mengandung lebih banyak kedalaman dari kalimat-kalimatnya yang sederhana.

Di antara 32 orang yang gugur dalam penyergapan itu, ada seorang prajurit bernama Dharsono. Bukan Dharsono dari Cebongan, Salatiga. Melainkan Dharsono lain — dari Bandungan, Kabupaten Semarang, kawasan yang hanya beberapa puluh kilometer dari Salatiga. Dua orang dengan nama yang sama, dari dua desa yang bertetangga, masuk ke satuan yang sama, berangkat dalam operasi yang sama, dan bertemu nasib yang berbeda dalam hutan yang sama.

“Tapi terus akhirnya, ya, dulu kan ada namanya Darsono. Itu dua. Satu yang meninggal, satu yang udah tak pulang. Berita pertama kan ke orang tua saya sendiri: Bapak saya meninggal di Padang. Jadi berita ke rumah itu: Bapak yang meninggal. Saya yang meninggal. Pas saya datang, lhoh, ngekaget semua.”— Kapten H. Dharsono, transkrip wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Bayangkan adegan itu: Dharsono tiba di Cebongan setelah bertahan dari penyergapan yang menewaskan hampir seluruh peletonnya, dan menemukan keluarganya sudah dalam berduka karena menerima berita kematiannya. Berita yang betul untuk Dharsono lain, tapi salah untuk dirinya. Dan dalam percampuran rasa lega keluarga dengan duka yang tidak bisa sepenuhnya dipadamkan karena tahu ada keluarga lain yang tidak akan mengalami kejutan yang membahagiakan itu, ada kesadaran yang sulit diverbalkan: bahwa ia selamat bukan karena ia lebih layak selamat dari Dharsono yang lain.

Hal itu bahkan memiliki kelanjutan yang lebih personal. Orang tua Dharsono Bandungan, yang kehilangan satu-satunya anak yang masuk tentara dalam penyergapan itu, kemudian menganggap Dharsono dari Cebongan sebagai anak angkat — seolah-olah ia bisa mengisi sedikit dari kekosongan yang tidak bisa diisi. Dharsono menerima peran itu, termasuk mengawal keluarga itu ketika mereka berziarah ke makam anaknya di Padang.

Dalam kisah itu tersimpan sebuah pelajaran tentang perang yang tidak diajarkan di akademi militer manapun: bahwa korban perang bukan hanya angka dalam laporan operasional, melainkan nama-nama yang disandang orang-orang dengan keluarga, dengan tetangga, dengan kenangan, dan bahwa kebersamaan nama pun bisa menjadi ikatan yang melampaui kematian.

Dari Riau ke Manado: Permesta dan Senjata Makan Tuan

Setelah Riau, Dharsono tidak mendapat jeda panjang. RPKAD digerakkan ke Sulawesi Utara, di mana Permesta di bawah komando Ventje Sumual masih mempertahankan posisinya. Kali ini tidak ada penerjunan udara — pasukan tiba melalui kapal ALRI, berlabuh di pantai dan memasuki medan operasi dari arah laut. Dharsono mencatat dalam wawancara: "Saya sudah dari Padang itu ikut ke Manado. Tapi kebetulan saya tidak ikut mendarat diterjunkan, tapi saya mendarat ikut laut."

Perbedaan pertama yang segera terasa di lapangan adalah seragam musuh. Pasukan Permesta tampil dalam seragam loreng yang rapi dan seragam — pasokan dari Amerika yang mengalir melalui jalur CIA. Pasukan TNI yang menghadapi mereka tampil dalam berbagai warna dan potongan yang tidak terkoordinasi.

"Kita begitu masuk, kok udah banyak banget pakaian loreng. Kita sendiri masih macam-macam pakaiannya. Baru sadar bahwa yang pakai loreng-loreng itu musuh."— Kapten H. Dharsono, transkrip wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga

Dari situasi itu lahirlah salah satu perintah operasional paling sederhana yang pernah Dharsono terima: identifikasi musuh berdasarkan seragam loreng, bukan identifikasi verbal atau tanda satuan. Dalam pertempuran hutan jarak dekat di mana keputusan harus diambil dalam sepersekian detik, simplifikasi itu adalah yang paling efektif — dan paling berbahaya jika ada salah identifikasi.

Kemenangan atas Permesta di Manado akhirnya datang, dan datang dengan sebuah ironi yang hampir absurd: senjata-senjata otomatis Amerika yang dirampas dari PRRI di Sumatera digunakan oleh TNI sendiri dalam pertempuran melawan Permesta di Sulawesi. "Senjata itu, kalau kita masih pakai senjata lama, senjata otomatis punyanya Permesta itu yang kita rebut, ya kita berhasil senjata otomatis semua," kata Dharsono dalam wawancara yang direkam.

Amerika, yang bermaksud mendukung pemberontakan anti-komunis, pada akhirnya berkontribusi pada kemenangan pemerintah pusat Jakarta — yang juga anti-komunis, tetapi dengan cara yang tidak dipilih Washington. Ini adalah salah satu dari sekian momen dalam sejarah Perang Dingin di Asia Tenggara di mana kalkulasi Washington terbukti memiliki celah fatal antara rencana dan hasil.⁶

Bagi Dharsono, operasi-operasi Riau dan Manado adalah akhir dari apa yang bisa disebut masa kanak-kanak militer — jika istilah itu bisa dipakai untuk seseorang yang sudah menyaksikan tiga puluh dua orang mati dalam satu penyergapan. Ia kembali ke Jawa bukan sebagai prajurit baru yang penuh idealisme tanpa gesekan dengan realitas, melainkan sebagai seseorang yang sudah melihat apa yang perang lakukan kepada manusia — kepada dirinya sendiri, kepada rekan-rekannya, dan kepada orang-orang di dua sisi konflik yang sebenarnya tidak pernah memilih untuk saling berhadapan dalam kondisi seperti itu.