Laut Aru dan Trikora

Bab 7

Dari Pertempuran Laut Aru

Satu malam, tiga kapal cepat, dan keputusan yang membuat nama Yos Sudarso abadi.

Pada malam 15 Januari 1962, di perairan Laut Aru yang gelap dan jauh dari pantai Jawa, sebuah takdir kelam menjemput salah satu perwira terbaik bangsa.

Sejak pengarahan pagi di atas kapal komando KRI Multatuli, Komodor Yos Sudarso sebenarnya bisa memilih untuk tetap aman di barisan belakang. Namun, ia sengaja ikut berlayar di garis depan bersama KRI Macan Tutul. Pilihan itu menempatkannya pada posisi paling krusial ketika armada kapal perang Belanda tiba-tiba menghadang di tengah kegelapan.

Menghadapi kepungan tembakan dari kapal musuh yang berukuran jauh lebih besar, Yos Sudarso selaku perwira tertinggi segera mengambil alih komando taktis pertempuran. Guna menyelamatkan armada yang tersisa, ia memerintahkan KRI Macan Tutul untuk bermanuver maju menyongsong musuh sendirian. Di saat yang sama, dua kapal cepat lainnya diperintahkan membelok arah untuk meloloskan diri. Keputusan berani menjadikannya tameng (covering action) itu diambil hanya dalam hitungan detik. KRI Macan Tutul akhirnya meledak dan tenggelam, tetapi bagi bangsa yang kemudian mengenangnya sebagai pahlawan, serta bagi para prajurit selamat yang menyaksikan kobaran api itu dari kejauhan, dampaknya membekas seumur hidup.

Dharsono ada di salah satu kapal yang selamat malam itu, sebagai bagian dari operasi yang sama, operasi yang walaupun gagal secara taktis, menjadi katalis yang mengakhiri dua belas tahun kebuntuan diplomatik dan memaksa dunia untuk akhirnya memihak Indonesia dalam sengketa Irian Barat.

Dua Belas Tahun Kebuntuan: Irian Barat dan Janji KMB yang Tak Ditepati

Untuk memahami mengapa seorang komodor TNI AL rela mati di Laut Aru, dan mengapa seorang prajurit RPKAD dari Salatiga ada di dalam kapal selam Soviet di perairan Papua pada 1962, kita perlu mundur ke 27 Desember 1949 — hari ketika Konferensi Meja Bundar melahirkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda.

Di antara semua yang disepakati di Den Haag, satu butir sengaja digantung: status Irian Barat. Pasal 2 ayat 1 Piagam Penyerahan Kedaulatan menyatakan bahwa "status quo Irian Barat akan dipertahankan" dan bahwa dalam waktu satu tahun akan diadakan perundingan untuk menentukan nasib wilayah itu. Satu tahun berlalu tanpa resolusi. Belanda beralasan bahwa penduduk Irian Barat secara etnologis dan budaya berbeda dari Indonesia, dan karena itu layak memperoleh proses penentuan nasib sendiri yang terpisah. Indonesia menolak argumen itu secara total: Irian Barat adalah bagian dari wilayah bekas Hindia Belanda yang secara keseluruhan telah diserahkan kepada Republik Indonesia.

Robert C. Bone dalam The Dynamics of the Western New Guinea Problem mencatat bahwa kedua posisi itu sebenarnya bukan pertentangan tentang fakta sejarah, melainkan tentang prinsip hukum mana yang lebih superior: prinsip uti possidetis yang menganggap batas wilayah bekas kolonial sebagai batas negara baru, atau prinsip self-determination yang memberi hak kepada populasi yang berbeda untuk menentukan afiliasi politiknya sendiri.

Belanda memilih yang kedua; Indonesia memilih yang pertama. PBB, yang dua kali diminta Indonesia membahas masalah ini (1954 dan 1957), gagal menghasilkan resolusi yang mengikat karena tidak berhasil mendapat dukungan dua pertiga suara yang diperlukan.¹

Sementara diplomasi macet, Belanda tidak berdiam diri. Mereka secara aktif membangun infrastruktur pemerintahan di Irian Barat — sekolah, rumah sakit, gedung-gedung administrasi — dan pada November 1961 mengumumkan rencana pembentukan Dewan Papua, langkah terakhir menuju negara Papua merdeka. Dari sudut pandang Sukarno, ini bukan sekadar ingkar janji. Ini adalah deklarasi bahwa Belanda tidak akan pernah menyerahkan Irian Barat secara sukarela. Respons yang tersisa hanya satu: melawan.

Trikora: Gagalkan Pembentukan Negara Boneka Papua

Pada 19 Desember 1961, Sukarno berdiri di hadapan massa yang memadati alun-alun Yogyakarta dan mengumandangkan Tri Komando Rakyat — Trikora. Tiga perintah yang tidak menyisakan tafsir ganda: pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh Belanda; kedua, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat; ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum. Ini adalah ultimatum yang dibungkus dalam retorika populis, tetapi substansinya jelas: Indonesia sedang mempersiapkan konfrontasi militer.

Demokrasi Terpimpin yang telah dibangun Sukarno sejak 1959 — setelah ia mengeluarkan Dekrit Presiden membubarkan Konstituante dan kembali ke UUD 1945 — memberikan kondisi politik yang memungkinkan langkah ini tanpa hambatan parlementer yang berarti.

Dua partai yang paling mungkin memberi oposisi bermakna, Masyumi dan PSI, sudah dibubarkan melalui Penpres No. 200 dan 201 tahun 1960 dengan alasan keterlibatan dalam PRRI-Permesta. Tanpa suara kritis dari kedua partai pro-Barat itu, hampir tidak ada kekuatan politik yang berani menentang seruan konfrontasi terhadap Belanda.

Daniel Lev dalam The Transition to Guided Democracy mencatat bahwa Trikora adalah salah satu momen di mana Sukarno berhasil mengkonsolidasikan dukungan lintas kelompok — militer, Islam, nasionalis sekuler, dan kiri — di belakang satu agenda yang tidak terbantahkan secara moral: merebut kembali wilayah yang masih dikuasai penjajah.²

Berbeda dengan Dwikora yang dicanangkan tiga tahun kemudian untuk menghadapi pembentukan Malaysia — yang hanya mendapat dukungan terbatas dari Angkatan Darat karena dipimpin oleh perwira AURI Marsekal Omar Dhani, bukan perwira AD — Trikora mendapat dukungan bulat dari semua matra. Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat adalah Mayjen Soeharto, perwira AD. Di dalam tubuh TNI, ini secara simbolis mengkonfirmasi bahwa Trikora adalah perang "milik" semua angkatan — bukan proyek satu matra.

Senjata Soviet dan Pergeseran Geopolitik

Trikora tidak akan punya gigi tanpa alutsista. Sukarno sudah memahami ini jauh sebelum ultimatum dikumandangkan. Kunjungan Perdana Menteri Soviet Nikita Khrushchev ke Indonesia pada 1960 membuka pintu kerja sama militer yang tidak pernah bisa ditawarkan oleh Barat. Pada Desember 1960 dan Juni 1961, Jenderal A.H. Nasution memimpin dua misi ke Moskow untuk menegosiasikan pembelian alutsista dalam skala yang belum pernah dilakukan Indonesia sebelumnya.

Hasilnya: kontrak senilai 500 juta dolar AS yang dalam satu langkah mengubah profil militer Indonesia secara drastis. Daftar pembelian yang dicatat Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid V mencakup: 41 helikopter MI-4 angkutan ringan, 9 helikopter MI-6 angkutan berat, 30 pesawat jet MiG-15, 49 pesawat buru sergap MiG-17, 10 MiG-19, 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 12 kapal selam kelas Whiskey, puluhan korvet, 1 kapal penjelajah kelas Sverdlov yang diberi nama KRI Irian. Dari jenis pengebom: 22 pesawat Ilyushin Il-28 pembom ringan, 14 pesawat TU-16 pembom jarak jauh, dan 12 pesawat TU-16 versi maritim yang dilengkapi rudal anti-kapal laut ASD-1 Kennel. Dari jenis angkut: 26 pesawat IL-14 dan 6 Antonov AN-12B.³

Dalam satu kontrak, Indonesia tiba-tiba memiliki kekuatan udara dan laut yang menjadikannya kekuatan militer paling signifikan di Asia Tenggara di luar negara-negara besar. Hal ini tidak hanya mengubah keseimbangan kekuatan di Irian Barat; ia mengubah kalkulasi Washington.

Dukungan dan solidaritas juga diberikan oleh negara-negara Non-Blok dan negara-negara Asia-Afrika. Mesir, yang saat itu dipimpin oleh sahabat Bung Karno, Kolonel Gamal Abdel Nasser, membuat keputusan melarang kapal-kapal sipil dan militer Belanda untuk melewati Terusan Suez.

Langkah serupa juga diambil oleh Pakistan, yang meski tergabung dalam SEATO (South East Asia Treaty Organization) namun mengambil sikap untuk mendukung Indonesia dalam isu Irian Barat. Dukungan tersebut diimplementasikan dalam bentuk kebijakan untuk melarang pesawat terbang dan kapal laut Belanda melintasi wilayah udara dan laut Pakistan.⁴

Solidaritas yang didapat Indonesia dari negara-negara blok sosialis dan Non-Blok ini memang memberi pengaruh yang besar terhadap kampanye perjuangan merebut Irian Barat. Bantuan-bantuan tersebut, khususnya bantuan persenjataan dari Uni Soviet, telah memberikan posisi tawar yang tinggi kepada Indonesia, karena profil dan postur militer Indonesia meningkat secara drastis dan nantinya akan memberi Indonesia status sebagai negara yang menonjol secara militer di lingkup Asia Tenggara.

Bradley Simpson dalam Economists with Guns menunjukkan bagaimana peningkatan kapasitas militer Indonesia yang dramatis ini memaksa Kennedy untuk meninggalkan "netralitas pasif" yang selama ini menjadi posisi resmi AS — de facto mendukung Belanda — karena konsekuensi strategis membiarkan Sukarno semakin bergantung pada Moskow jauh melebihi kerugian menekan Belanda untuk berkompromi.⁵

Dukungan Non-Blok juga datang secara konkret. Mesir di bawah Nasser — sahabat pribadi Sukarno — menutup Terusan Suez bagi kapal-kapal Belanda. Pakistan, meskipun tergabung dalam SEATO bersama AS, melarang pesawat dan kapal Belanda melintasi wilayah udara dan lautnya. Kedua langkah ini bukan sekadar gerak solidaritas; mereka secara nyata mempersulit logistik militer Belanda untuk memperkuat posisinya di Irian Barat.

9 Januari 1962: Berangkat dari Tanjung Priok

Misi dimulai pada 9 Januari 1962 dari Tanjung Priok. Empat kapal Motor Torpedo Boat tipe Jaguar dikerahkan: KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, KRI Harimau, dan KRI Singa. Di atas KRI Harimau berada Kolonel Laut Sudomo, Direktur Operasi Mabes TNI AL, yang memimpin keseluruhan operasi. Komodor Yos Sudarso, Deputi 1 Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana R.E. Martadinata, ikut dalam KRI Macan Tutul bersama Kapten Laut Wiratno sebagai komandan kapal.

Kapal-kapal MTB tipe Jaguar buatan Jerman Barat ini sebenarnya tidak dirancang untuk pelayaran jarak jauh. Jarak jelajah maksimumnya hanya sekitar 700 mil laut (1.300 km), sementara jarak dari Tanjung Priok ke perairan Aru mencapai lebih dari 3.000 km — lebih dari dua kali batas kemampuan normalnya. Dalam perjalanan panjang itu, mereka bergantung pada kapal-kapal pendukung KRI Hasanuddin dan KRI Multatuli untuk pengisian bahan bakar, air bersih, dan logistik di tengah laut. Ketergantungan ini segera menunjukkan konsekuensinya: KRI Singa terpaksa kembali ke pangkalan di Kepulauan Kei karena kehabisan bahan bakar, bahkan sebelum misi infiltrasi sesungguhnya dimulai. Yang tersisa tinggal tiga kapal.

Masalah lebih mendasar menyangkut persenjataan. Meskipun dirancang sebagai kapal torpedo, ketiga MTB yang tersisa tidak dipersenjatai torpedo. Lobi Belanda berhasil meyakinkan Jerman Barat — produsen kapal-kapal itu — untuk menjualnya tanpa senjata utamanya. Bahkan seandainya torpedo ada pun, ketiga kapal itu tidak sebanding dengan kapal-kapal perang Belanda yang menunggu di Laut Aru: fregat Hr Ms Eversten dan korvet Hr Ms Kortenaer, kapal-kapal dengan bobot mati ribuan ton dan persenjataan yang jauh lebih berat. Senjata utama yang tersedia pada MTB Indonesia hanyalah meriam 40mm.

Terdapat empat faktor yang dicatat Kolonel Laut Heri Sutrisno dari Disjarah TNI AL sebagai penyebab gagalnya operasi ini: pertama, bocornya informasi ke media massa Indonesia sehingga Belanda sudah dalam posisi waspada; kedua, kegagalan beberapa operasi infiltrasi skala kecil sebelumnya yang membuat Belanda meningkatkan intensitas patroli; ketiga, patroli udara AL Belanda melihat langsung embarkasi pasukan RPKAD dari Pulau Ujir ke KRI Multatuli pada 10 Januari — lima hari sebelum pertempuran — sehingga Belanda melaksanakan Operasi Pro Patria; keempat, absennya dukungan udara AURI yang membuat pesawat-pesawat pengintai Belanda bebas beroperasi tanpa gangguan di seluruh kawasan Aru.

Malam 15 Januari: Detik-Detik Pertempuran Laut Aru

MTB tiba di perairan Aru pada 15 Januari 1962. Pada pukul 17.00 WITA, ketiga kapal bergerak menuju Kaimana. Empat jam kemudian, di posisi 04°49' Selatan, 135°02' Timur, dengan haluan 239°, pesawat Neptune Angkatan Laut Belanda mendeteksi kehadiran mereka. Peluru suar pertama dilontarkan ke langit — sinyal bahwa mereka telah diketahui.

Fregat Hr Ms Eversten dan korvet Hr Ms Kortenaer bergerak menghadang. Kortenaer maju lebih dulu, mendekat sambil menembakkan peluru suar. Neptune dari udara ikut menerangi permukaan laut. KRI Macan Tutul dan KRI Macan Kumbang membalas — meriam 40mm melawan kapal-kapal yang jauh lebih besar dan lebih bersenjata. Pertempuran tidak seimbang itu berlangsung dalam durasi yang pendek tetapi menentukan.

Di tengah pertempuran itu, Komodor Yos Sudarso yang berada di KRI Macan Tutul memerintahkan KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang untuk melakukan manuver menghindar sementara ia menghadapi kedua kapal Belanda. Taktik pengorbanan diri dalam bahasa militer disebut covering action — mengorbankan satu unit agar unit lain bisa menyelamatkan diri. Yos Sudarso memilih menjadi covering action itu.

Tembakan Belanda mengenai kamar penyimpanan mesiu KRI Macan Tutul. Kapal itu meledak dan tenggelam. Sebelum ledakan itu, kata-kata terakhir yang sempat dikumandangkan Yos Sudarso: "Kobarkan semangat pertempuran." KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang berhasil meloloskan diri. Yos Sudarso dan seluruh awak KRI Macan Tutul gugur.

Sersan Kepala (Purn) Nyoman Toya, salah satu dari sedikit awak KRI Macan Tutul yang selamat, kemudian menceritakan apa yang ia alami kepada Majalah Intisari edisi November 1993 dalam laporan berjudul "Dikira Gugur Bersama Yos Sudarso" — judul yang secara tidak langsung menggambarkan betapa dekatnya batas antara yang mati dan yang hidup malam itu.⁶

Dampak: Dari Tragedi ke Perubahan Strategis

Secara taktis, misi infiltrasi ke Kaimana gagal. Pasukan RPKAD dan KKO yang seharusnya mendarat di pantai tidak pernah mencapai tujuannya. Yos Sudarso gugur. KRI Macan Tutul tenggelam. Belanda, setidaknya secara militer, memenangkan pertempuran itu.

Tetapi secara strategis, pertempuran Laut Aru menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dimenangkan oleh kemenangan militer Belanda: perubahan posisi Amerika Serikat. Pada Februari 1962 — satu bulan setelah pertempuran — Presiden Kennedy mengutus Jaksa Agung Robert Kennedy ke Jakarta. Setelah dua hari negosiasi, Sukarno menyetujui perundingan tanpa syarat dengan Belanda.

Pada 21 Maret 1962, mediator AS Ellsworth Bunker mempertemukan delegasi Indonesia (Adam Malik) dan Belanda (Van Roijen) di Middleburg, Virginia. Formula Bunker — penyerahan Irian Barat melalui administrasi transisi PBB — direspons positif oleh Indonesia. Belanda menolak dan meninggalkan meja, tetapi tidak lama.⁷

Pada 29 Mei 1962, Sekretaris Jenderal PBB U Thant memanggil kedua pihak kembali ke meja perundingan. Perkembangan politik terus bergerak memihak Indonesia: Menteri Pertahanan Australia Athol Gordon Townley berkunjung ke Jakarta pada Mei 1962, mengisyaratkan dukungan Canberra terhadap klaim Indonesia — pergeseran dramatis dari posisi Australia yang selama ini mendukung Belanda.

Pada 15 Juli, putaran perundingan dilanjutkan di Middleburg dengan Bunker sebagai mediator, delegasi Belanda dipimpin Van Roijen dan Indonesia oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio. Pada 30 Juli 1962, kesepakatan tercapai: Irian Barat akan dialihkan kepada PBB melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) selama tujuh bulan, hingga 1 Mei 1963.

Butir-butir ini disahkan dalam Persetujuan New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 di markas besar PBB — mengakhiri dua belas tahun kebuntuan yang dimulai dengan janji KMB yang tidak ditepati.⁸

Kegagalan Pertempuran Laut Aru juga memicu restrukturisasi internal TNI yang segera. Marsekal Suryadarma dicopot dari jabatan KSAU oleh Sukarno karena tidak ada satu pun pesawat AURI yang terbang memberikan dukungan di kawasan Aru. Komando Mandala diperkuat dan dikonsolidasi. Brigjen Mursjid yang berada di KRI Harimau saat pertempuran berlangsung menjadi saksi langsung tentang betapa mahalnya harga dari kurangnya koordinasi antarmatra.

Sudomo: Karir yang Lahir dari Bayangan Yos Sudarso

Di antara orang-orang yang malam itu selamat berkat pengorbanan Yos Sudarso adalah Kolonel Laut Sudomo — perwira yang riwayat hidupnya sesudah Laut Aru berlanjut jauh ke dalam jantung kekuasaan Orde Baru.

Lahir di Malang, 20 September 1926, Sudomo memulai karier militernya di BKR Laut pada 1945, sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Pelayaran Cilacap (1943). Pada awal 1960-an ia sudah menduduki jabatan Direktur Operasi Mabes TNI AL. Setelah pertempuran Laut Aru, pada 2 Januari 1962, ia dilantik sebagai Wakil Panglima I Komando Mandala mewakili matra AL — posisi yang menempatkannya dalam hubungan kerja langsung dengan Mayjen Soeharto sebagai Panglima Mandala.

Kedekatan dengan Soeharto itulah yang kemudian menjadi jangkar karier Sudomo di era Orde Baru. Ia menjabat sebagai KSAL (1969–1973), Kepala Staf Kopkamtib (1973–1978), Wakil Panglima ABRI sekaligus Pangkopkamtib (1978), Menteri Tenaga Kerja (1983–1988), Menkopolkam (1988–1993), dan Ketua DPA hingga 1998. Perjalanan karier yang nyaris sepenuhnya dimungkinkan oleh kepercayaan satu orang yang pertama kali ia bangun di Makassar pada 1962, di markas Komando Mandala. David Jenkins dalam Suharto and His Generals menempatkan Sudomo sebagai salah satu contoh paling jelas tentang bagaimana kedekatan dengan Soeharto pada masa-masa formatif awal Orde Baru bisa menjadi kapital politik yang berlangsung selama tiga dekade.⁹

Yos Sudarso: Putra Salatiga yang Tidak Pulang

Siapa Komodor Yosaphat Sudarso, dan mengapa ia ada di kapal kecil yang kalah di Laut Aru?

Ia lahir di Kampung Pungkursari, Gemeente Salatiga, pada 24 November 1925 — empat belas tahun sebelum Dharsono lahir, di kota yang sama. Putra Sukarno Darmoprawiro, seorang reserse polisi, dan Maryam. Ia bersekolah di HIS Salatiga dan berniat masuk HIK (Hollandsch Inlandsche Kweekschool) di Muntilan mengikuti kehendak orang tuanya. Pendudukan Jepang pada Maret 1942 memutus rencana itu. Pada 1943, Yos masuk Koto Seinen Yoseisho (Sekolah Pelayaran Tinggi) di Semarang, tamat dalam setahun, dan bekerja sebagai mualim di kapal Jepang.

Setelah Proklamasi, ia bergabung dengan BKR-Laut Semarang — yang aktif dalam perebutan senjata Jepang dan pengamanan pelabuhan selama Lima Hari Semarang (14–19 Oktober 1945). Pada 31 Maret 1946, ia ikut dalam ekspedisi laut ke Maluku untuk mengobarkan semangat kemerdekaan; kapal Sindoro yang ia tumpangi ditawan Belanda di Ambon, dan Yos dipenjara selama setahun. Setelah dibebaskan, ia menjalani Latihan Opsir di Kalibakung Tegal — terganggu oleh Agresi Militer Belanda I pada 23 Juli 1947.

Kemudian perang gerilya di luar Yogyakarta saat Agresi II (1948–1949). Penumpasan Andi Aziz di Makassar dan RMS di Maluku (1950). Penumpasan Permesta di Sulawesi Utara (1958) dengan KRI Pattimura. Pada 17 April 1961 ia dipromosikan menjadi Komodor. Delapan bulan kemudian, Trikora dikumandangkan.¹⁰

Dalam perjalanan dari Salatiga ke Laut Aru, Yos Sudarso dan Dharsono adalah dua prajurit dari kota yang sama, dua generasi yang terpisah empat belas tahun, yang menemukan diri dalam operasi yang sama di perairan paling jauh dari rumah mereka. Yos meninggalkan seorang istri, Josephine Florentina Siti Kustini (sering ditulis Siti Kustini, dan lima orang anak. Ia ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden No. 088/TK/Tahun 1973, tertanggal 6 November 1973.

Surabaya, Lalu Istana: Bintang Sakti dari Bung Karno

Setelah pertempuran, KRI Harimau dan sisa armada berlayar kembali ke Surabaya — karena sebagian besar personel adalah anggota AL, mereka harus kembali ke pangkalan angkatan laut sebelum melanjutkan ke Jakarta.

"Harusnya itu kan langsung ke Jakarta, tapi karena proyeknya Angkatan Laut, Surabaya dulu. Dari Surabaya baru sama-sama ke Jakarta. Nah di istana baru dikalongkan Bintang Saktinya,"— Kapten H. Dharsono, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga.

Bintang Sakti adalah penghargaan militer tertinggi kedua di Indonesia setelah Bintang Republik Indonesia — diberikan kepada prajurit yang menunjukkan keberanian di atas dan melampaui panggilan tugas dalam operasi tempur yang nyata mengancam jiwa. Berbentuk bintang bersudut tujuh dari logam perak, dengan tulisan MAHAWIRA di tengahnya, diapit setangkai padi di sisi kiri dan kapas di sisi kanan. Tidak semua yang bertempur menerimanya — hanya yang tindakannya dinilai melampaui standar keberanian biasa.

Mengacu pada Surat Keputusan Presiden yang diterbitkan Januari 1963, seremonial penyematan untuk penerima Bintang Sakti terkait Operasi Trikora — termasuk Benny Moerdani yang menerimanya pada 19 Februari 1963 — berlangsung pada periode itu. Di Istana Negara, Sukarno menyalami setiap penerima satu per satu. Ketika tiba giliran Dharsono, Sukarno memberi hormat. Dan di sinilah satu detail kecil yang tertanam dalam ingatan Dharsono:

“Saya tidak bisa membalas hormatnya Bung Karno. Karena pada saat itu, yang dihormati adalah Bintang Sakti yang saya terima.”— Kapten H. Dharsono, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga.

Satu kalimat yang mengandung lebih dari sekadar protokol seremonial. Dalam tradisi militer, hormat kepada medali bukan kepada orang yang memakainya adalah pengakuan bahwa penghargaan itu lebih besar dari penerimanya — bahwa ia mewakili semua yang terjadi di lapangan, bukan sekadar satu individu yang kebetulan selamat. Bagi Dharsono, yang pernah menyaksikan tiga puluh dua rekannya gugur di hutan Riau dan kini berdiri di hadapan presiden dengan bintang di dadanya, makna di balik kalimat itu mungkin jauh lebih dalam dari yang bisa ia ucapkan.

Bab 8

Misi Rahasia dalam Operasi Trikora

Lima orang mendayung menuju Kaimana, membawa kompas dan perintah yang tak boleh jatuh ke tangan siapa pun.

Sebelum para diplomat duduk bersama di Middleburg, Virginia, dan sebelum tanda tangan di markas PBB New York mengakhiri dua belas tahun sengketa, ada pekerjaan lain yang berlangsung di kedalaman Laut Aru — pekerjaan yang tidak ada dalam catatan resmi, tidak dilaporkan ke pers, dan tidak diakui oleh pemerintah manapun. Pekerjaan itu dikerjakan oleh lima orang yang mendayung dalam kegelapan menuju pantai asing, berbekal kompas, perahu karet, dan instruksi yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun.

Latar: Ketika Pipa Diplomatik Tersumbat

Hubungan Indonesia-Belanda mencapai titik terendahnya pada 17 Agustus 1960, ketika Indonesia secara resmi memutuskan hubungan diplomatik. Tiga tahun sebelumnya, serikat-serikat buruh yang berafiliasi dengan PNI dan PKI mulai mengambil alih aset-aset perusahaan Belanda di Indonesia sejak 3 Desember 1957; lima hari kemudian, 46 ribu warga negara Belanda diperintahkan meninggalkan Indonesia. Setiap langkah eskalasi ini diikuti oleh Belanda dengan penguatan posisi militer di Irian Barat — lebih banyak kapal patroli, lebih banyak pesawat pengintai, demi percepatan proyek pembentukan Dewan Papua.

Pemutusan hubungan diplomatik tidak hanya menutup saluran komunikasi resmi; ia secara simbolis menyatakan bahwa Indonesia tidak lagi melihat Belanda sebagai mitra perundingan yang beritikad baik. Dari titik itu, konfrontasi militer bukan lagi skenario yang bisa dihindari — hanya bisa dikelola waktunya.

Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dibentuk pada 2 Januari 1962 di bawah komando Mayjen Soeharto yang bermarkas di Makassar memberikan kerangka komando bagi seluruh operasi militer. Kolonel Laut Soedomo dilantik sebagai Deputi Operasi Panglima Mandala mewakili matra Angkatan Laut. Di dalam kerangka Mandala inilah Operasi Lumba-Lumba — operasi infiltrasi kapal selam yang melibatkan Dharsono — dirancang dan dilaksanakan: menyusupkan tim-tim kecil ke dalam wilayah Irian Barat sebelum proses diplomatik menghasilkan kesepakatan formal.¹

Kapal Selam Soviet, Kru Indonesia, Instruktur Asing

Kapal selam kelas Whiskey yang digunakan dalam Operasi Lumba-Lumba adalah produk langsung dari paket kredit militer bernilai ratusan juta dolar dengan Moskow. Dua belas unit yang dipesan menjadikan Indonesia tiba-tiba memiliki armada kapal selam terbesar di Asia Tenggara dan di Belahan Bumi Selatan di luar kekuatan adidaya.

Namun memiliki kapal selam dan mengoperasikannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Teknologi kapal selam jauh lebih kompleks dari platform militer mana pun yang pernah Indonesia operasikan sebelumnya. Dalam transkripsi wawancara yang direkam tim penulis, ketika ditanya tentang kapal selam Soviet yang digunakan, Dharsono mengkonfirmasi: "Kapal selam Soviet, iya. Sudah di-ajari, ada, orang Soviet mendampingi."

Kru Indonesia memang sudah bertugas di kapal dan mampu mengoperasikannya, tetapi instruktur dan teknisi Soviet masih hadir dalam kapasitas pendampingan — terutama untuk kapal-kapal yang lebih baru dalam program. Tiga kapal selam yang terlibat dalam Operasi Lumba-Lumba adalah RI Trisula, RI Tjandrasa, dan RI Nagarangsang.²

Atmadji Sumarkidjo dalam Mission Accomplished — buku yang secara khusus mendokumentasikan misi pendaratan kapal selam RI Tjandrasa — mencatat bahwa personel RPKAD yang terlibat berasal dari Detasemen Pasukan Chusus (DPC) RPKAD, unit yang dibentuk pada 1961 atas inisiatif Mayor L.B. Moerdani sebagai satuan khusus yang mampu beroperasi dalam misi infiltrasi bawah laut dan pendaratan rahasia. Pembentukan DPC merupakan respons langsung terhadap kebutuhan Trikora: Indonesia membutuhkan prajurit yang tidak hanya terlatih dalam tempur konvensional, tetapi yang bisa masuk ke wilayah musuh tanpa jejak, membangun jaringan, dan kembali tanpa diketahui.³

Asian Games yang Ditinggalkan: Prioritas yang Tidak Bisa Ditolak

Sebelum kapal selam, ada Asian Games. Pada 24 Agustus hingga 4 September 1962, Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games IV. Di antara ribuan atlet yang disiapkan, ada nama Dharsono — seorang prajurit RPKAD yang ternyata cukup baik dalam atletik untuk mewakili negaranya. Dharsono menceritakan ketika itu ia sebenarnya sudah menyelesaikan latihan di Cilacap untuk melaksanakan operasi Trikora. Namun mendadak ia mendapat panggilan ke Jakarta sebagai atlet di ajang Asian Games. Saat sedang berlatih di Jakarta, ia kembali dipanggil ke Cilacap menuntaskan latihan akhir.

Dalam transkripsi wawancara, Dharsono menggambarkan momen itu: "Saya sudah sampai di Cilacap, latihan akhir ini. Terus ada panggilan untuk Asian Games itu. Ke Jakarta lagi, terus itu akhirnya dijemput." Kata dijemput dalam konteks ini berarti diambil — dipilih untuk misi rahasia yang jauh lebih mendesak dari kompetisi olahraga manapun.

Karena alasan itu Dharsono tidak pernah tercatat sebagai atlet Asian Games 1962. Secara politis event ini sudah menjadi peristiwa yang kompleks ketika Indonesia mendiskualifikasi delegasi Israel dan Taiwan atas tekanan Sukarno, yang berujung pada pembekuan sementara keanggotaan Indonesia dari IOC (Komite Olimpiade Internasional). Dalam konteks konfrontasi yang sedang memanas dengan Belanda, misi infiltrasi ke Irian jelas menjadi prioritas yang tidak bisa diperdebatkan.

Persiapan di Cilacap: Lima Orang dan Satu Perahu Karet

Di Cilacap, Dharsono dan empat anggota DPC RPKAD menjalani persiapan terakhir sebelum keberangkatan. Perlengkapan mereka dibuat sesederhana mungkin: senjata pribadi, amunisi terbatas, alat komunikasi darurat, peta yang sebagian besar sudah dihafal, serta sebuah perahu karet yang akan membawa mereka dari kapal selam menuju pantai yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak ada barang yang tidak diperlukan atau yang dapat mengungkap identitas jika jatuh ke tangan musuh.

Sebelum operasi dimulai, kapten kapal selam memberikan instruksi singkat. Ia menyampaikan koordinat pendaratan dan satu petunjuk navigasi penting: sebuah papan besar berwarna putih di tepi pantai yang akan menjadi penanda lokasi pendaratan.

Malam itu, kapal selam mencapai perairan dekat Kaimana. Tepat pukul 21.00, palka dibuka dan lima prajurit itu menurunkan perahu karet ke laut, meletakkan dayung, dan mulai mendayung ke arah yang hanya bisa ditentukan oleh kompas di tangan Dharsono. Dalam gelapnya malam, mereka mulai mendayung menuju pantai dengan berpedoman pada kompas dan arahan yang telah diberikan.

Di bawah cahaya rembulan yang tipis, Dharsono terus menjaga haluan pada sudut 35 derajat. Dalam kondisi minim visibilitas, penyimpangan sekecil apa pun dapat membuat mereka mendarat jauh dari sasaran.

Malam Pendaratan: Kompas, Gelap, dan Papan Putih

Selama beberapa puluh menit, tidak ada yang bisa dilihat kecuali kegelapan dan siluet samar garis pantai di kejauhan. Lalu, sesuatu yang berbeda: sebuah papan nama besar berwarna putih berkilat di bawah cahaya bulan yang tipis. Tanda yang sama persis dengan yang dijanjikan kapten kapal. Dharsono mengarahkan dayung. Perahu bergerak lurus menuju tanda itu.

“Pokoknya arahnya dari sini ini 35 derajat. Saya itu jam 9 malam itu kan gelap. Tapi pas tempatan itu ada papan nama besar kelihatan putih-putih itu. Akhirnya tepat.”— Kapten H. Dharsono, transkrip wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga.

Begitu kaki menyentuh pasir, prosedur pendaratan berjalan otomatis. Tiga orang bergerak ke daratan untuk mengamankan perimeter — memastikan tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang sudah menunggu dengan alasan yang salah. Dharsono dan satu rekan tetap di tepi pantai, menghilangkan jejak: bekas roda perahu di pasir, cekungan telapak kaki, apapun yang bisa memberi petunjuk bahwa ada yang baru mendarat di sini.

Setelah perimeter aman, tim bergabung dan bergerak ke daratan. Di sinilah mereka menemukan sesuatu yang tidak ada dalam brifing sebelum berangkat: orang-orang yang bisa menjadi jembatan antara tim kecil yang baru tiba dan komunitas lokal yang harus mereka dekati.

Eks-Digulis dan Jaringan Lokal

Dalam wawancara yang direkam, Dharsono menyebutkan perjumpaan dengan orang-orang yang ia identifikasi sebagai kemungkinan eks-digulis atau keturunan mereka: orang-orang Indonesia yang pernah diasingkan Belanda ke Boven Digoel di Irian Barat pada masa kolonial. Dalam transkripsi wawancara: "Waktu pertama kali itu masih orang-orang kita yang buangan. Nah itu, itu kesempatannya itu."

Kamp Boven Digoel didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1927 sebagai tempat pembuangan aktivis-aktivis politik yang dianggap membahayakan ketertiban kolonial — komunis, nasionalis radikal, agitator serikat buruh. Di antara yang pernah diasingkan ke sana: Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta, dua tokoh yang kelak memainkan peran sentral dalam kemerdekaan Indonesia. Kamp itu secara resmi ditutup pada 1942–1943 ketika Jepang mengambil alih. Namun, sebagian dari mereka yang pernah diasingkan — dan terutama keturunan mereka yang lahir di Irian dan tidak memiliki kampung halaman lain — tetap tinggal di sana. Nasution dalam Memenuhi Panggilan Tugas Jilid V secara khusus menyebut keberadaan eks-digulis di kawasan Merauke sebagai salah satu elemen jaringan yang dimanfaatkan dalam operasi-operasi infiltrasi Trikora.⁴

Selain itu, ada kemungkinan kedua yang Dharsono juga singgung: orang-orang Irian pro-integrasi yang pernah melalui penjara Belanda dan setelah bebas menjalin kontak dengan sukarelawan-sukarelawan Trikora yang masuk ke wilayah itu. Pieter Drooglever dalam Een Daad van Vrije Keuze, studi paling komprehensif tentang Pepera dan masalah Papua, mencatat bahwa jaringan pro-integrasi di Irian Barat pada 1962–1963 lebih kompleks dan lebih tersebar dari yang biasanya diasumsikan — termasuk tokoh-tokoh seperti Johanes Abraham Dimara yang secara aktif mendukung integrasi dengan Indonesia.⁵

Misi Semi-Teritorial: Menyusup Sekaligus Menyiapkan Wilayah

Tugas tim Dharsono bukan operasi tempur dalam arti konvensional. Ini adalah operasi semi-teritorial: membangun kehadiran dan membangun hubungan, mempersiapkan masyarakat setempat untuk menerima administrasi Indonesia ketika transfer kekuasaan formal dari UNTEA terjadi pada 1 Mei 1963. Di kawasan sekitar Hollandia (kini Jayapura) dan pesisir Papua, tim-tim seperti ini bekerja sebagai agen diplomatik yang berseragam militer — memastikan bahwa ketika bendera merah putih resmi dikibarkan, sudah ada fondasi penerimaan yang dibangun dari bawah.

Misi selesai. Tim kembali ke perahu karet, mendayung kembali ke kapal selam yang menunggu di luar jarak pandang. Kapal selam kembali ke Ambon. Dari Ambon ke Surabaya. Dari Surabaya ke Jakarta. Tidak ada siaran pers. Tidak ada laporan publik. Begitulah harga dari operasi rahasia yang berhasil: keberhasilannya tidak bisa diumumkan, dan kegagalannya tidak boleh diakui.