Bab 12
Cinta di Tengah Tugas Negara
Setelah bertahun-tahun hidup untuk penugasan, Dharsono akhirnya memiliki alasan untuk pulang.
Ada ironi yang berulang dalam kehidupan seorang prajurit yang masa mudanya habis di daerah-daerah operasi: ketika ia akhirnya memperoleh sesuatu yang paling manusiawi — sebuah keluarga — ia hampir selalu tidak ada untuk menikmatinya. Dharsono menikah pada 1973, di usia tiga puluh empat tahun, setelah lebih dari satu dekade melintasi Riau, Manado, Irian, Arabia, dan Papua. Ia menemukan cintanya bukan di tempat yang jauh, melainkan di halaman belakangnya sendiri: di dalam kompleks asrama Cijantung, di antara anak-anak prajurit yang tumbuh di bawah bayangan seragam loreng.
Cijantung: Asrama Kecil di Dalam Kota
Untuk memahami bagaimana Dharsono bertemu dengan Sri Supriyatin, perlu dipahami terlebih dahulu apa dan bagaimana Cijantung pada pertengahan 1960-an hingga awal 1970-an. Kawasan yang kini menjadi bagian dari Jakarta Timur yang padat itu, pada masa Dharsono bertugas di RPKAD, adalah hampir kota tersendiri — sebuah dunia yang berputar di atas porosnya sendiri, terpisah dari Jakarta yang lebih luas oleh jarak fisik dan tembok-tembok yang lebih abstrak dari itu.
Markas RPKAD di Cijantung bukan sekadar fasilitas militer dalam arti teknis. Ia adalah komunitas yang lengkap: ada perumahan dinas untuk perwira dan bintara, sekolah untuk anak-anak prajurit, pasar kecil yang dikelola keluarga-keluarga yang tinggal di dalam kawasan, lapangan olahraga, mushola dan gereja. Orang-orang yang lahir di sana tumbuh dengan pemahaman bahwa dunia berukuran tertentu, bahwa laki-laki pergi dan perempuan menunggu, dan bahwa gaji yang tidak besar harus dikelola dengan kepandaian yang tidak biasa.
Penelitian Harold Crouch tentang kehidupan sosial komunitas militer Indonesia mencatat bahwa asrama-asrama militer seperti Cijantung berfungsi sebagai institusi sosial yang mereproduksi tidak hanya prajurit, tetapi juga kultur militer — cara memandang dunia, cara mengatur prioritas, cara mengelola ketidakhadiran yang berulang dari kepala keluarga. Istri-istri prajurit dalam komunitas ini bukan hanya pendamping, melainkan penopang ekonomi rumah tangga yang nyata, seringkali dengan usaha-usaha kecil yang mengisi celah antara gaji militer yang resmi dan kebutuhan yang tidak pernah resmi mau dikurangi.
Keluarga Ngadirun: Laskar Siliwangi yang Berdinas di Satuan Elite
Di dalam komunitas Cijantung itulah tinggal keluarga Ngadirun. Ia adalah seorang eks pejuang Laskar Siliwangi yang bergabung dengan Angkatan Darat setelah revolusi kemerdekaan — bagian dari gelombang besar laskar rakyat yang diintegrasikan ke dalam struktur TNI formal pada awal 1950-an, dalam proses yang tidak selalu mulus dan tidak selalu adil.2
Ngadirun berdinas di bagian kesehatan Markas Komando RPKAD di Cijantung. Sebuah posisi yang mengandung paradoks kecil yang khas dari kehidupan militer: ia berada di satuan paling elite yang dimiliki Angkatan Darat Indonesia, satuan yang mencetak brevet komando dan baret merah sebagai lambang kebanggaan tertinggi, tetapi ia sendiri tidak menempuh pendidikan komando penuh. Tidak ada brevet kepiting di seragamnya. Tidak ada emblem komando yang membuat kepala menoleh di lorong-lorong markas. Namun ia hadir setiap hari, menjaga kesehatan para komando yang menjadi tulang punggung operasi-operasi yang tidak diumumkan.
Sri Supriyatin adalah anak kedua dari tujuh bersaudara. Ia tumbuh dalam keluarga yang kebersamaannya dibangun di atas kerja keras yang tidak ada akhirnya. Ibunya tidak hanya mengurus ketujuh anak dan sejumlah saudara yang ikut tinggal bersama, tetapi juga membuka warung kecil di pinggir jalan komplek — menjual sayuran, beras, kebutuhan pokok yang dibeli eceran oleh istri-istri prajurit yang sebagian besar hidup dengan ekonomi yang tidak jauh berbeda. Supriyatin sendiri, sejak kecil, sudah terbiasa membantu ibunya berjualan — kadang membawa keranjang kecil berkeliling komplek, menawarkan makanan ringan atau lauk yang ibunya masak pagi-pagi buta.
Tentang bagaimana perempuan-perempuan dari keluarga seperti ini — dengan segala keterbatasan materinya tetapi dengan kemandirian dan ketahanan yang tidak bisa dibeli — menjadi tulang punggung komunitas militer, Cynthia Enloe dalam Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives memberikan kerangka analitis yang relevan: bahwa sistem militer tidak bisa berfungsi tanpa kontribusi yang tidak dibayar dari perempuan-perempuan yang menunggu, yang mengurus, yang menghidupi keluarga saat suami tidak ada, dan yang dalam ketidakhadirannya sendiri tidak pernah masuk dalam buku sejarah mana pun.1
1973: Pria Tiga Puluh Empat dan Gadis Sembilan Belas
Dharsono dan Supriyatin menikah pada 1973. Ia tiga puluh empat tahun; ia sembilan belas. Perbedaan usia yang, dalam konteks masyarakat militer dan budaya Jawa pada masa itu, tidak dianggap aneh. Yang lebih mencolok justru seberapa singkat masa "pacaran" mereka — sebuah proses yang dalam komunitas Cijantung lebih sering menyerupai pendekatan terstruktur antara dua keluarga daripada romansa panjang ala novel.
Dharsono — seorang bintara senior (Pelda) yang sudah melewati penyergapan di Riau, pendaratan kapal selam di Irian, gurun Arabia, dan operasi Pepera di Papua — kini berdiri di depan penghulu dengan gadis dari warung sayuran di depan asrama. Tidak ada yang lebih jelas menunjukkan kontras antara dua dunia yang membentuk kehidupan seorang prajurit: dunia operasi di luar, dan dunia rumah tangga di dalam. Keduanya sama-sama nyata. Keduanya sama-sama membentuk siapa ia.
Dari transkripsi wawancara yang direkam, konfirmasi tentang pernikahan dan kelanjutannya datang dalam urutan yang mengungkapkan banyak hal: "73 menikah. Ya 73 itu. Ke Irian. 73 Bapak berangkat lagi. Ke Belanda." Tiga fakta yang diucapkan dalam tempo yang nyaris tidak berjeda. Menikah. Kemudian pergi. Kemudian pergi lagi. Itulah ritme kehidupan seorang istri prajurit: pernikahan adalah awal, bukan akhir, dari serangkaian perpisahan.
Supriyatin tidak tinggal diam di tengah ketidakhadiran suaminya. Ia menempuh kursus kecantikan dan membangun usaha sebagai perias pengantin — pekerjaan yang jam kerjanya berada di akhir pekan dan hari-hari bahagia orang lain, yang tidak mengenal hari libur ketika musim pernikahan tiba, dan yang memberikan penghasilan nyata di luar gaji militer Dharsono yang tidak pernah cukup untuk semua yang diperlukan sebuah keluarga yang tumbuh.
Ibnu Sutowo, Minyak, dan Ayah Mertua yang Mengawal Orang Terkaya
Di saat yang bersamaan dengan pernikahan Dharsono, dunia di luar komplek Cijantung sedang mengalami perubahan yang dramatis. Pada Oktober 1973, negara-negara Arab anggota OPEC memulai embargo minyak terhadap Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang mendukung Israel dalam Perang Yom Kippur. Harga minyak mentah dunia dalam hitungan bulan melonjak hampir empat kali lipat — dari sekitar 3 dolar per barel menjadi hampir 12 dolar. Bagi negara-negara penghasil minyak yang tidak ikut dalam embargo, termasuk Indonesia, ini adalah berkah yang tidak pernah diperhitungkan dalam rencana pembangunan manapun.
Di Indonesia, berkah itu mengalir melalui satu tangan: Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina. Perwira militer yang pada 1968 dipercaya Soeharto mengelola perusahaan minyak negara ini adalah sosok yang caranya beroperasi tidak banyak dibatasi oleh birokrasi. Adam Schwarz dalam A Nation in Waiting mencatat bahwa Ibnu Sutowo membangun Pertamina menjadi imperium yang melampaui fungsi perusahaan minyak biasa: ia mendirikan hotel-hotel, maskapai penerbangan, rumah sakit, dan berbagai bisnis lain yang menjadikan Pertamina lebih mirip negara di dalam negara. Pada puncak oil boom, Pertamina menghasilkan lebih dari 70 persen penerimaan devisa Indonesia.
Ngadirun, ayah Supriyatin yang sudah pensiun dari dinas militer, menjadi salah satu pengawal pribadi Ibnu Sutowo. Kedekatan dengan orang yang satu ini memberi Ngadirun akses pada kehidupan yang berbeda dari kehidupan kebanyakan mantan prajurit: perjalanan ke Singapura, peningkatan ekonomi yang nyata, dan kemampuan untuk membeli rumah di kawasan Depok I — yang pada pertengahan 1970-an masih berupa hutan karet dengan sedikit pemukiman, tetapi yang dalam satu dekade kemudian akan menjadi salah satu kawasan perumahan paling padat di Jabodetabek.
Namun euforia Pertamina tidak berlangsung lama. Pada 1975, krisis keuangan Pertamina meledak: perusahaan yang mestinya menjadi mesin pertumbuhan Indonesia ternyata sudah menumpuk utang luar negeri senilai lebih dari 10 miliar dolar — lebih besar dari seluruh cadangan devisa Indonesia saat itu. Ibnu Sutowo, yang gaya kepemimpinannya didorong oleh keyakinan bahwa harga minyak akan terus naik selamanya, ternyata salah membaca arah angin. Pada Maret 1976, Soeharto mencopot Ibnu Sutowo dari jabatannya. Skandal Pertamina menjadi salah satu episode terpenting dalam sejarah ekonomi Orde Baru — pelajaran pahit tentang apa yang terjadi ketika kekuasaan tanpa akuntabilitas bertemu dengan komoditas yang harganya naik tanpa terduga.3
1977: Kabar dari Cebongan — Rumah yang Dirampok
Pada akhir 1977 hingga awal 1978, ketika Dharsono sudah kembali dari berbagai penugasan dan bertugas di Jakarta, kabar datang dari Cebongan. Desa yang empat puluh tahun sebelumnya menjadi tempat ia bermain di pematang sawah, tempat ibunya menunggu ketika ia pergi berziarah ke Cirebon dengan sembilan orang teman dan kembali sendiri bersama Goenadi — desa itu diserang.
Perampokan bukan sesuatu yang aneh di Jawa Tengah pada akhir 1970-an. Masa transisi dari euforia oil boom ke tekanan ekonomi pasca-krisis Pertamina, dikombinasikan dengan warisan sosial yang kompleks dari pembersihan besar-besaran pasca-G30S — di mana Salatiga dan sekitarnya dikenal sebagai salah satu wilayah dengan konsentrasi eks-PKI yang signifikan, dan di mana ketegangan sosial antara yang menuduh dan yang dituduh belum sepenuhnya reda — menciptakan kondisi yang subur untuk berbagai bentuk kriminalitas terorganisir.4
Yang datang ke Cebongan bukan perampok biasa. Mereka terorganisir, bergerak malam, dan datang dengan kendaraan besar — motor-motor BSA, Norton, Harley Davidson yang suaranya di tengah malam sudah cukup untuk menimbulkan kepanikan. Di rumah ibu Dharsono, mereka tidak hanya mengambil harta benda; mereka merampas sapi-sapi yang dipelihara di belakang rumah, dan yang membakar amarah Dharsono lebih dari segalanya: ibunya diikat tak berdaya, ditinggalkan dalam kehinaan di rumahnya sendiri.
Di rumah kakak perempuan Dharsono, perlawanan terjadi. Kakak ipar yang memiliki toko emas kecil mencoba mempertahankan miliknya bersama anak-anaknya. Dalam pergulatan itu, ia tertembak di dada. Kondisinya kritis.
Pulang Tanpa Izin: "Disersi Kecil" yang Penuh Moral
Berita itu sampai ke Dharsono di Jakarta. Prajurit yang tidak pernah bergerak tanpa perintah, yang selama dua puluh tahun kariernya membangun reputasi sebagai seseorang yang bisa dipercaya untuk menjalankan instruksi tanpa banyak tanya, kali ini tidak menunggu siapa pun. Ia pergi ke Salatiga. Tanpa izin resmi dari satuan. Tanpa surat tugas. Tanpa pemberitahuan komando.
Di kalangan rekan-rekannya di Cijantung, tindakan itu menjadi bahan guyonan yang mengandung rasa hormat: mereka menyebutnya "disersi kecil." Dalam tradisi kesatuan komando yang disiplinnya tidak mengenal pengecualian, pergi tanpa izin adalah pelanggaran. Tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar mengutuknya — mereka tahu apa yang mendorongnya, dan mereka tahu bahwa seorang prajurit yang tidak mau kembali ke rumahnya ketika ibunya diikat perampok adalah jenis manusia yang tidak akan bisa dijadikan prajurit yang baik dalam jangka panjang.
Di Cebongan, Dharsono memastikan ibunya selamat dan kakak iparnya mendapat perawatan. Kemudian ia mulai melakukan apa yang dua dekade latihan komando membuatnya mampu lakukan dengan sangat baik: pengintaian. Selama dua bulan, dengan kesabaran yang sama persis dengan kesabaran yang dibutuhkan untuk mendayung menuju pantai gelap di Irian, ia mengumpulkan informasi tentang jaringan perampok itu.
Apa yang ia temukan lebih kompleks dari yang ia duga. Para perampok bukan sekadar kriminal oportunistik. Mereka adalah jaringan residivis terorganisir yang beroperasi di koridor Salatiga-Semarang-Magelang, memanfaatkan pengetahuan lokal dan jaringan sosial yang sulit ditembus dari luar. Dan di antara nama-nama yang muncul dalam pengintaiannya, ada satu yang membuatnya berhenti: seseorang yang masih terhubung secara darah atau ikatan kekerabatan dengan keluarganya sendiri.
Dharsono sudah menyiapkan opsi yang lebih keras. Dalam jaringan persahabatannya dari RPKAD, ia bisa mendatangkan dukungan — bukan untuk operasi resmi, melainkan untuk penyelesaian yang tidak perlu laporan. Granat ada. Peluru ada. Rencana ada. Yang tidak ada adalah kata iya dari hati nuraninya sendiri ketika nama saudara itu muncul.
Ibunya yang bicara. Perempuan yang empat puluh tahun sebelumnya tidak pernah melarang anak laki-lakinya pergi jauh, yang menerima berita kematiannya di Riau dengan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang sudah berulang kali menyerahkan yang paling berharga kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, kini berkata: jangan. Tidak perlu keterangan panjang. Cukup satu kata. Dharsono mendengarnya.
Di sini terulang sebuah pola yang sudah terlihat sejak ia kecil — sejak ia mengambil penggaris dari tangan gurunya namun menerimanya ketika dikeluarkan dari sekolah, sejak ia membela Untung di hari hujan namun tidak membalas tanpa alasan. Keberanian Dharsono selalu berpasangan dengan pengendalian diri yang bersumber bukan dari kelemahan, melainkan dari pemahaman tentang apa yang benar-benar berharga.
Danramil Salatiga: Pulang ke Akar
Absennya Dharsono dari Cijantung memiliki konsekuensi institusional yang harus diselesaikan. Dengan kecerdasan dan jaringan yang ia miliki — termasuk hubungannya dengan Wismoyo Arismunandar, mantan komandannya dalam operasi Pepera yang kini memiliki pengaruh dalam struktur komando di Jawa Tengah — Dharsono berhasil mengalihkan penugasannya secara resmi ke Salatiga.
Ia bergabung dengan Kodim dan menjabat sebagai Danramil Salatiga. Jabatan yang secara hierarki jauh di bawah apa yang bisa ia raih jika karier militer konvensionalnya berjalan mulus — tetapi jabatan yang, bagi seorang putra daerah yang kembali ke kotanya sendiri, mengandung dimensi yang tidak bisa diukur oleh pangkat.
Salatiga pada akhir 1970-an adalah kota yang tidak sepenuhnya selesai dengan masa lalunya. Kawasan di sekitar Susukan, Tengaran, dan Bringin — daerah-daerah di pinggiran selatan Salatiga yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang — dikenal sebagai wilayah yang dua belas tahun setelah G30S masih menyimpan ketegangan laten antara komunitas-komunitas yang pernah berseberangan dan yang bekasnya tidak hilang begitu saja hanya karena pemerintah mengumumkannya sudah selesai.
Di sini Dharsono menemukan relevansi baru dari semua yang pernah ia lakukan. Sandiyudha yang ia pelajari bukan hanya untuk hutan Sumatera atau pegunungan Papua — ia juga berguna untuk membaca dinamika sosial desa. Pendekatan semi-teritorial yang ia praktekan di pantai Irian — membangun kepercayaan dari dalam, bukan memaksakan dari luar — ternyata juga merupakan cara paling efektif untuk bekerja di komunitas-komunitas Jawa yang ingatan kolektifnya panjang dan tidak mudah percaya kepada seragam.
Wismoyo Arismunandar yang mengetahui Dharsono bertugas di Salatiga mengambil langkah yang tidak terduga: memintanya merangkap tugas sebagai Komandan Kompi (Danki) pelatih di Batalyon 411 Pandawa — batalyon infanteri yang sedang dalam proses transisi dari Kodam ke Kostrad pada 1978. Jabatan ganda di dua level komando yang berbeda, dengan tugas berbeda, di kota yang sama — sebuah konfigurasi yang hanya bisa terjadi karena kelangkaan perwira terlatih di tingkat bawah, dan karena reputasi Dharsono yang sudah mendahului dirinya.
Di Susukan, ia menjalankan patroli dengan menggunakan kendaraan tempur Kostrad — kendaraan lapis baja yang penampilannya di jalan desa selalu menarik perhatian, menegaskan kehadiran negara dengan cara yang tidak bisa disalahartikan. Dari kesaksian mantan anak buahnya, Dharsono adalah komandan yang tegas tetapi tidak kejam, yang tidak pernah meminta hal yang tidak ia sendiri sanggup lakukan, dan yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya dalam batas yang bisa ia jangkau dengan tangan seorang Danki yang gajinya tidak jauh berbeda dari anak buahnya.
w
w
Bab 13
Perintah Mendadak ke Eropa
Dari Kemayoran ke Schiphol dalam hitungan jam—tanpa seragam, tanpa sambutan, dan nyaris tanpa penjelasan.
Ada penugasan yang datang bersama memo resmi, briefing panjang, dan persiapan berminggu-minggu. Dan ada penugasan yang datang ketika seragam Anda belum sempat dilipat rapi setelah pulang dari operasi sebelumnya. Eropa adalah yang kedua. Dharsono tiba di Bandara Kemayoran, belum selesai mengurus administrasi dari Arab Saudi, dan sudah ada orang Kementerian Luar Negeri menunggu dengan setelan jas yang harus ia pakai segera dan tiket yang harus ia gunakan hari itu juga. Tujuan: Den Haag, Belanda. Misi: sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak sepenuhnya mengerti ketika pesawatnya lepas landas.
Hubungan Indonesia-Belanda: Luka yang Tidak Pernah Sembuh Sempurna
Untuk memahami mengapa seorang prajurit RPKAD bisa tiba-tiba diminta berangkat ke Belanda dalam hitungan jam, perlu dipahami kondisi hubungan Indonesia-Belanda pada awal 1970-an — hubungan yang secara formal sudah normal sejak 1963, tetapi yang di bawah permukaannya menyimpan sedimen sejarah yang tebal dan tidak mudah dicerna.
Sejak pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949 dan — terutama — sejak penyerahan Irian Barat pada 1963, sekitar 300 ribu orang yang memiliki keterkaitan dengan Hindia Belanda berada di Belanda: orang-orang Indo-Belanda yang tidak bisa kembali ke tanah leluhur, orang Maluku eks-KNIL yang dibawa ke Belanda ketika batalyon-batalyon mereka dibubarkan, dan keturunan-keturunan mereka yang lahir dan dibesarkan di negara yang sebenarnya tidak pernah sepenuhnya mereka pilih. Belanda, yang biasa dipandang sebagai negara yang toleran dan progresif, mendapati dirinya harus mengelola warisan kolonial dalam bentuk komunitas-komunitas yang tidak sepenuhnya terintegrasi namun juga tidak sepenuhnya memiliki ke mana harus kembali.
Di antara komunitas-komunitas itu, yang paling politis aktif adalah komunitas Maluku Selatan — kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung Republik Maluku Selatan (RMS), entitas yang diproklamasikan pada 25 April 1950 dan secara militer dikalahkan oleh TNI pada akhir 1950 tetapi yang tidak pernah menyerah secara ideologis. Richard Chauvel dalam Nationalists, Soldiers and Separatists mencatat bahwa komunitas RMS di Belanda mengalami transformasi dari generasi ke generasi: generasi pertama — para eks-prajurit KNIL yang mengalami sendiri pembubaran batalyon mereka dan pengasingan ke Belanda — masih menyimpan harapan realistis untuk kembali suatu hari. Generasi kedua dan ketiga, yang lahir di Belanda dan tidak pernah mengenal Maluku secara langsung, membangun identitas yang lebih kompleks dan tidak selalu terhubung secara operasional dengan gerakan bersenjata, tetapi yang emosinya tentang ketidakadilan yang menimpa leluhur mereka tidak kalah intensnya.1
RMS di Belanda: Dari Pasukan ke Diaspora
Desember 1975 menjadi titik paling dramatis dalam sejarah RMS di Belanda. Sekelompok pemuda Maluku yang mengidentifikasi diri dengan RMS menyandera 23 penumpang kereta dekat Beilen dan secara bersamaan menduduki Konsulat Indonesia di Amsterdam. Mereka menuntut pengakuan kemerdekaan RMS dan pembebasan tahanan politik Maluku di Indonesia. Penyanderaan berlangsung dua minggu sebelum diakhiri — tanpa pengakuan yang dituntut, dengan dua sandera dan dua penculik yang tewas dalam penyelesaian militer. Dua tahun kemudian, Mei 1977, terjadi lagi: penyanderaan kereta di Assen dan sekolah dasar di Bovensmilde. Kali ini empat penyandera dan dua sandera tewas ketika marinir Belanda mengakhirinya dengan operasi militer yang melibatkan penembak jitu.
Peristiwa-peristiwa ini mengubah cara pemerintah Belanda memandang komunitas Maluku di negaranya, dan mengubah cara Indonesia memandang ancaman terhadap representasi diplomatiknya di Eropa. Jika sebuah kereta bisa disandera, konsulat bisa diduduki, dan peristiwa 1970-an menunjukkan bahwa gerakan ini masih aktif — maka KBRI di Den Haag dan perwakilan Indonesia di negara-negara Eropa lainnya berada dalam posisi yang rentan.2
Pemerintah Orde Baru, yang baru saja melalui guncangan krisis Pertamina dan sedang mengkonsolidasikan legitimasinya setelah Pemilu 1977, tidak bisa membiarkan adanya persepsi bahwa aparatur diplomatiknya lemah. Pengamanan KBRI bukan hanya soal keamanan fisik gedung — ia adalah soal citra, tentang kepercayaan bahwa negara yang mengirim prajuritnya bertempur dari Riau ke Irian cukup serius untuk melindungi diplomatnya di Eropa.
Berangkat di Kemayoran, Menghilang di Schiphol
Dharsono tiba di Bandara Kemayoran Jakarta tanpa rencana untuk pergi ke mana pun hari itu. Ia baru saja kembali dari penugasan Arab Saudi. Ada urusan administrasi yang harus diselesaikan, ada keperluan personal yang tertunda, ada waktu yang ia bayangkan untuk beristirahat di Jakarta sebelum penugasan berikutnya.
Pegawai Kementerian Luar Negeri yang sudah menunggunya tidak memberi banyak waktu untuk berunding. Situasinya begini: ada insiden yang melibatkan KBRI di Belanda, ada laporan tentang kemungkinan ancaman terhadap duta besar, dan ada Benny Moerdani yang sudah memutuskan bahwa Dharsono adalah orang yang harus pergi. DPC yang dipimpin Benny sudah berangkat lebih dahulu; Dharsono menyusul sendirian.
Di bandara, ia diarahkan ke ruang ganti. Seragam militer dilepas, dilipat, ditinggalkan. Setelan jas formal dipasang. Senjata sudah masuk ke dalam tas dengan cara yang tidak akan membuat petugas bandara mengangkat alis. "Pakaian dinas saya ditinggalkan dan dibuang begitu saja, senjata sudah siap. Langsung berangkat," kenang Dharsono. Seorang prajurit yang menanggalkan seragamnya tidak berhenti menjadi prajurit; ia hanya menjadi prajurit yang berpenampilan berbeda.
Di ruang tunggu, keberuntungan yang sudah beberapa kali datang dalam bentuk yang tidak terduga muncul lagi. Sekelompok mahasiswa Indonesia yang baru saja menyelesaikan liburan dan hendak kembali ke Jerman mengenalinya. Salah satu menyapa: "Wah, Mas Dhar mau ke mana?" Dharsono menjelaskan situasinya dalam versi yang cukup jujur untuk membuat mereka memahami urgensinya tetapi tidak cukup detail untuk menjadi masalah.
Para mahasiswa itu bukan orang asing. Beberapa di antaranya adalah aktivis KAPI — Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia — yang pernah bergerak bersama dalam demonstrasi Tritura pada Januari 1966. Tritura, singkatan dari Tri Tuntutan Rakyat, adalah gelombang demonstrasi mahasiswa dan pelajar yang menuntut pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga kebutuhan pokok — gerakan yang secara historis menjadi salah satu katalis politik yang mempercepat jatuhnya Sukarno dan naiknya Soeharto. Dalam demonstrasi-demonstrasi itu, pasukan RPKAD termasuk Dharsono berperan mengamankan peserta demonstrasi dari kemungkinan penumpasan oleh pasukan yang masih loyal kepada Sukarno.3
Pertemuan antara aktivis mahasiswa yang pernah dilindungi dan prajurit komando yang pernah melindungi, di ruang tunggu bandara tujuh tahun setelah Tritura, adalah salah satu dari momen kecil yang sulit direncanakan tetapi yang mengubah jalannya sebuah misi. Para mahasiswa mengajak Dharsono bergabung dalam perjalanan mereka. Dharsono, dengan naluri intelijen yang sudah terlatih untuk mengenali opsi terbaik dari serangkaian pilihan yang tidak sempurna, langsung mengiyakan.
“Ya, ya, sudah, ikut bersama mereka saja, daripada kesulitan sendirian.”— Kapten H. Dharsono, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga
Schiphol: Masuk Belanda Bersama Mahasiswa
Pesawat mendarat di Bandara Schiphol, Amsterdam. Belanda — negara yang bagi sebagian besar orang Indonesia generasinya membawa konotasi yang tidak sederhana: penjajah, perang kemerdekaan, KNIL, Irian Barat, RMS. Bagi Dharsono, ini pertama kalinya ia menginjakkan kaki di tanah yang selama kariernya hanya hadir sebagai konteks — sebagai lawan diplomatik, sebagai mantan kekuatan kolonial, sebagai latar dari banyak konflik yang membentuk negara yang ia abdi.
Keuntungan masuk bersama rombongan mahasiswa segera terasa. Orang-orang Indonesia yang bepergian bersama lebih mudah melewati pemeriksaan imigrasi, tidak menarik perhatian berlebihan, dan tidak perlu menjelaskan tujuan kedatangan dalam kalimat yang bisa menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Dharsono berbaur dengan sempurna — setelan jas yang baru ia kenakan sejam sebelumnya, dikombinasikan dengan wajah yang tidak lebih tua dari beberapa mahasiswa yang tua di rombongan itu, membuat tidak ada yang mengira ia adalah operatif militer yang dikirim untuk menangani krisis diplomatik.
Masalah muncul dari arah yang tidak ia antisipasi: KBRI di Den Haag kehilangan jejaknya. Ketika nama Dharsono dicek di daftar penumpang yang tiba dari Jakarta, tidak ada. Ia tidak masuk dalam manifes penumpang Indonesia karena bergabung dengan rombongan di menit-menit terakhir dan tiketnya diurus dengan cara yang tidak meninggalkan jejak standar. KBRI melaporkan: agen yang seharusnya tiba hilang.
"Saya sampai dilaporkan hilang," kenang Dharsono dengan nada yang mengandung lebih banyak kesenangan daripada keprihatinan. Sementara KBRI mencari-cari, ia sedang berkeliling Amsterdam bersama mahasiswa — melihat kota yang punya kanal-kanal seperti Venesia tetapi dengan suhu yang jauh lebih tidak bersahabat, mengamati kehidupan diaspora Indonesia dari dekat, mengumpulkan intelijen yang tidak bisa diperoleh dari laporan tertulis manapun: bagaimana orang-orang Indonesia di Eropa berbicara, apa yang mereka khawatirkan, siapa yang mereka percayai.
Ketika ia akhirnya melapor ke KBRI di Den Haag, orang-orang di sana sudah setengah panik. Hilangnya agen yang seharusnya membantu menangani situasi keamanan yang sudah genting bukanlah berita yang bagus di tengah ketegangan yang sedang terjadi. Namun Dharsono datang bukan dengan tangan kosong — ia membawa informasi yang tidak dimiliki orang lain di dalam gedung KBRI itu: pemahaman dari dalam tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di komunitas Maluku di Belanda.
Duta Besar yang "Diculik": Narasi versus Kenyataan
Laporan yang sampai ke Jakarta tentang penculikan duta besar Indonesia di Belanda — laporan yang menjadi dasar keberangkatan Dharsono dan tim DPC dalam hitungan jam — ternyata tidak sesederhana yang dilaporkan.
Versi yang beredar: duta besar diculik oleh kelompok RMS, berhasil melarikan diri lewat jendela kedutaan, dan kini bersembunyi di kedutaan negara lain. Versi yang Dharsono temukan setelah berbaur dengan komunitas Indonesia dan mahasiswa di Belanda selama beberapa hari: tidak ada penculikan dalam arti fisik yang sebenarnya. Yang ada adalah tekanan dan demonstrasi dari kelompok Maluku, kekacauan di dalam gedung KBRI, dan duta besar yang memilih untuk tidak berada di tempat yang terasa tidak aman.
Yang lebih mengejutkan adalah motivasi kelompok yang dituduh melakukan "penculikan." Dalam transkripsi wawancara, Dharsono menjelaskan apa yang ia pahami setelah berinteraksi langsung:
“Mereka bilang tidak ada penculikan duta besar, yang ada adalah minta doa restu supaya bisa dikembalikan ke Indonesia.”— Kapten H. Dharsono, wawancara 7–8 Oktober 2023, Salatiga
Kalimat yang sederhana tetapi mengandung kedalaman yang tidak kecil. Banyak anggota komunitas Maluku di Belanda adalah keturunan eks-prajurit KNIL yang dibawa ke Belanda setelah batalyon-batalyon mereka dibubarkan pada 1951 — bukan atas kemauan mereka, melainkan sebagai konsekuensi dari keputusan politik Belanda yang meninggalkan mereka dalam kondisi terkatung-katung. Richard Chauvel mencatat bahwa proses "transmigrasi" orang Maluku ke Belanda pada 1951 adalah salah satu episode paling menyedihkan dalam proses dekolonisasi: komunitas yang loyal kepada Belanda selama berabad-abad, yang anggota-anggotanya menjadi tulang punggung KNIL, tiba-tiba menjadi masalah yang tidak tahu harus diletakkan di mana.
Dua puluh tahun kemudian, orang-orang yang tidak pernah memilih untuk pergi ke Belanda — atau yang lahir dari orang-orang yang tidak memilih — ingin pulang. Bukan dalam arti politis, bukan untuk mendirikan RMS, tetapi dalam arti yang paling sederhana: kembali ke tanah yang kaki orang tua atau kakek mereka pernah menginjak, yang bahasa dan makannya masih mereka hafal dalam ingatan keluarga, yang fotografi hitam-putih di rumah-rumah mereka masih memperlihatkan pemandangan sebelum segalanya menjadi begini rumit.
Tiga Tahun di Eropa: Prajurit yang Belajar Menjadi Diplomat
Dharsono akhirnya bertugas di Eropa selama tiga tahun — basis di Den Haag dengan jangkauan ke kedutaan-kedutaan Indonesia di Jerman dan Belgia. Dari catatan wawancara: "Kedudaan Jerman, Belanda, Belgi. Jadi setiap waktu saya ambil uang sebulan, uang operasional ke tiga negara itu." Tiga negara, satu prajurit yang bergerak di antara ketiganya — bukan dengan seragam, tetapi dengan jas dan pengetahuan tentang bagaimana berbaur.
Tiga tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengamati, memahami, dan membangun peta sosial dan politik yang jauh lebih akurat daripada yang bisa ditulis dalam laporan intelijen formal. Dharsono belajar tentang cara diaspora Indonesia di Eropa berorganisasi — ada yang dekat dengan KBRI, ada yang menghindarinya, ada yang menyimpan ketidakpuasan terhadap pemerintah Jakarta yang tidak mereka pilih. Ia belajar tentang perbedaan generasi dalam komunitas Maluku: generasi tua yang masih menyimpan api ideologis, generasi muda yang lebih pragmatis dan sebagian besar hanya ingin hidup normal di negara yang sudah mereka tinggali dua dekade.
Ia juga mengamati bagaimana Eropa bekerja dari dalam — bukan sebagai turis, melainkan sebagai seseorang yang perlu memahami dinamika sosial dan politiknya demi tujuan yang konkret. Belanda pada 1970-an adalah laboratorium sosial yang menarik: negara yang secara resmi berkomitmen pada multikulturalisme dan toleransi, tetapi yang dalam praktiknya masih bergulat dengan bagaimana mengintegrasikan komunitas-komunitas dari bekas jajahannya yang membawa identitas, bahasa, dan ingatan yang tidak mudah dicairkan dalam panci yang sama.
Michael Leifer dalam Indonesia's Foreign Policy mencatat bahwa salah satu tantangan terbesar diplomasi Indonesia pada era Soeharto adalah mengelola persepsi internasional tentang negara yang di dalam negeri menerapkan kebijakan keamanan yang ketat, sementara di luar negeri ingin tampil sebagai negara yang demokratis dan konstruktif. Dharsono, yang bekerja di garis paling bawah dari operasi diplomatik itu — bukan sebagai duta besar atau diplomat karier tetapi sebagai mata dan telinga yang bergerak di antara komunitas-komunitas yang tidak duduk di meja resmi — menjalankan bagian dari tugas yang tidak pernah ditulis dalam buku-buku teori hubungan internasional.
Kembali ke Indonesia: Sekolah yang Akhirnya Tiba
Setelah tiga tahun, penugasan Eropa berakhir. Dharsono kembali ke Indonesia. Sekolah yang tertunda dua kali — pertama karena Arab Saudi, kemudian karena Eropa — akhirnya menunggu. Benny Moerdani, yang dua kali mengirimnya pergi sebelum sempat masuk kelas, kali ini tidak mencegat langkahnya di bandara.
Apa yang Dharsono bawa kembali dari tiga tahun Eropa tidak bisa dikemas dalam laporan akhir penugasan. Ia membawa pemahaman tentang cara dunia di luar Indonesia bekerja yang tidak bisa diperoleh dari kelas manapun. Pemahaman tentang bagaimana diaspora Indonesia membawa negara ke dalam dirinya jauh ke tempat yang jauh. Tentang bagaimana orang yang dianggap musuh oleh negara bisa ternyata hanya ingin pulang ke rumah. Tentang bagaimana prajurit terbaik terkadang bukan yang paling banyak menembak, melainkan yang paling baik mendengarkan.4
Kota Den Haag — ibu kota diplomatik Belanda, kota yang nama saja sudah tercetak dalam sejarah Indonesia sebagai tempat ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar yang setengah menyelesaikan kemerdekaan Indonesia — telah memberikan pelajaran terakhirnya. Dharsono meninggalkannya bukan sebagai pemenang, bukan sebagai pahlawan yang bisa diceritakan di upacara resmi, tetapi sebagai seseorang yang lebih lengkap dari ketika ia tiba.
Itu juga merupakan kualitas yang tidak ada dalam daftar ijazah militernya. Tetapi mungkin itulah yang paling berharga dari semua yang ia kumpulkan selama dua puluh tahun melintasi setengah peta dunia: kemampuan untuk datang ke tempat yang asing, berbaur, mendengar, dan membawa pulang pemahaman yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain.